Satker Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Siap Implementasikan Transformasi Digital

0
22 views

BANJARMASIN – Kementerian Keuangan menggelar Bincang Transformasi dengan Tema Penerimaan dan Dialog Penguatan Kebangsaan, Kamis (22/8/2019) bertempat di Aula Kanwil DJP Kalselteng.  Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan, HB. Wicaksono membuka acara dihadapan para pimpinan Satker, Change Agent serta Light House Team Kemenkeu Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara ini guna meningkatkan awareness pegawai Kemenkeu di wilayah Kalsel dan Kalteng dalam mengimplementasikan fase ke-5 Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK), yaitu fase “Transformasi Digital”.

Wicaksono dalam sambutannya menekankan, bahwa dalam fase Transformasi Digital, hal yang perlu dikedepankan adalah integrasi proses bisnis serta simplifikasi prosedur melalui pemanfaatan teknologi informasi, baik terkait dengan proses penerimaan dan belanja Negara, pelaksanaan tugas dan fungsi, sampai dengan proses peningkatan kualitas SDM melalui
e-learning. Secara khusus, Wicaksono juga mengingatkan mengenai pelaksanan joint program yang juga merupakan bagian dari IS RBTK.

“Yang dikehendaki adalah bahwa antar unit eselon I di lingkungan Kemenkeu harus saling bekerja sama, bukan sama-sama bekerja,” tegasnya.

Dikatakan Wicaksono, Bincang Transformasi di Banjarmasin kali ini terdiri dari 3 sesi materi yaitu pengenalan transformasi digital, diskusi panel pelaksanaan joint program penerimaan, serta dialog penguatan kebangsaan.

Pada sesi pertama, Adelina Sirait selaku Chief Reporting Officer TimReformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (TRBTKP) menyampaikan, beberapa IS RBTK yang mendukung transformasi digital ada 5 (lima) diantaranya yaitu Modern E-Learning sebagai alat utama dalam pengembangan SDM, Manajemen Pengelolaan Akun atas Penerimaan Negara yang Terintegrasi atau URAM (Unified Revenue Account Management, Joint Program Optimalisasi Penerimaan, Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran dan Penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah untuk Mendukung Perumusan Kebijakan
Fiskal.

“Kedepan diperlukan adanya integrasi data antar institusi, sehingga diharapkan dapat menurunkan cost compliance dan kemudahan dalam membayar pajak. Konsep yang diusung adalah One Nation, One Revenue Concept, One System,” papar Adelina.

Dikatakannya, pada tahun 2019 Menteri Keuangan mengamanatkan joint program sinergi antara DJPDJBC-DJA, dengan tujuan membangun ekosistem kepatuhan dan kemudahan berusaha. Sebagai tools dalam bersinergi, saat ini sedang dibangun core tax system untuk mengintegrasikan database serta peningkatan efektifitas dan efisiensi proses bisnis administrasi perpajakan.

Pada sesi kedua, dilakukan diskusi panel khusus membahas Inisiatif Strategi joint program, dengan narasumber Pontas Pane, Direktur Intelijen Perpajakan-DJP,  Ambang Priyonggo, Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi-DJBC yang dimoderatori oleh Arief Wibisono selaku Chief Change Management Officer I- TRBTKP.

Tidak kalah penting, pada sesi terakhir dilakukan Dialog Penguatan Kebangsaan dengan narasumber Tim Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Narasumber menggugah kembali kesadaran mengenai ideologi, etika, dan nilai-nilai kebangsaan yang  sejalan dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.

ida/IB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.