Pemindahan Ibu Kota Negara tak Merubah Ekosistim dan Tatanan Kehidupan Masyarakat

0
0 views

BANJARMASIN – Pemindahan Ibu Kota oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo berdampak pada hukum ketatanegaraan, kata Anggota MPR RI Sofwat Hadi saat memberikan paparan dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama LSM Sasangga Banua Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Minggu (8/9/2019).

Dalam konstitusi, setidaknya ada dua pasal yang menyinggung Ibukota negara. Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota negara. Lalu, ada Pasal 23G ayat (1) yang menegaskan BPK berkedudukan di Ibu Kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Ketentuan senada ditemukan dalam beberapa undang-undang, yang mengharuskan lembaga tertentu berkedudukan di Ibukota negara.

Menurutnya implikasi hukumnya pasti harus mengubah UU dan konsekuensi lainnya yang telah diatur dalam konstitusi. Contoh, MPR yang harus sidang di Ibu Kota, kalau pindah, ya artinya para anggota MPR harus sidang di kota itu, bukan lagi di Jakarta. Jika tidak ada perubahan UU, maka pelantikan presiden dan wakil presiden akan dilakukan di Ibu Kota yang baru. Oleh karennya harus dilakukan amandemen konstitusi, ubah UU di pasal yang terkait tersebut. Untuk itu, pemerintah perlu berkoordinasi dengan DPR terlebih dahulu untuk mengubah UU, cukup mengenai pasal terkait MPR tersebut.

Pulau Kalimantan dinilai paling ideal, karena itu pemerintah melalui Bappenas mulai mempersiapkan pemindahan ibukota negara di Kalimantan. Beban Pulau Jawa sudah sangat berat. Sementara dampak positif jika ibu kota pindah ke Kalimantan adalah dampak pertumbuhan ekonomi serta iklim investasi yang lebih luas, jelas Anggota DPD RI Dapil Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.

Pemindahan Ibukota Negara yang baru harus melalui pertimbangan yang matang terkait pertimbangan masalah lingkungan. Dari sisi data perencanaan pemindahan Ibukota Negara dari pemerintah antara lain luasan lahan yang diperlukan untuk pemindahan ibukota mencapai 40 ribu hektar. Dari total luas lahan itu, 5% atau 1.500 hektar untuk perkantoran pemerintahan, sisanya 15% dengan luas 4.500 hektar untuk ekonomi dan 20% atau 6.000 hektar untuk sirkulasi dan infrastruktur. Kemudian untuk permukiman 12.000 hektar (40%), serta ruang terbuka hijau (RTH) seluas 6.000 hektar (20%). Pointnya adalah tidak mengganggu bahkan merusak ekosistem hutan dan hewan penghuninya,serta tatanan kehidupan masyarakat Kalimantan,pungkas Sofwat Hadi.

indra samsudin noor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here