Pemindahan Ibukota Negara ‘Timing-nya’ Kurang Tepat

0
0 views

BANJARMASIN – Pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur tak pelak menuai pro dan kontra—antara  yang setuju dan tentu banyak juga yang bereaksi menolak. Tapi kebijakan sudah diambil oleh Presiden Joko Widodo.

Mencermati kondisi ini, Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP ULM Banjarmasin menggelar seminar sehari  bertajuk, “Pemindahan Ibukota Negara dan Dampaknya Bagi Kalsel,” di Lecture Theater 1 (Gedung baru FISIP ULM) Banjarmasin, Sabtu (21/9).

Salah satu nara sumber yang diundang pada kegiatan tersebut, Dr Muhammad Uhaib As’ad, dosen FISIP Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary) ketika dimintai pandangannya menilai, adanya kebijakan Presiden Jokowi yang akan memindahkan ibukota negara ke Kaltim timingnya belum pas.

“Pemindahan ibukota negara ke Kaltim timingnya belum tepat. Karena situasi perekonomian negara yang belum stabil. Ditambah suasana pasca pemilu, kasus Papua, kondisi ekonomi, beban utang yang belum terselesaikan. Hal ini mengundang banyak kekuatiran sebagian masyarakat,” katanya.

Kata Uhaib, dampak lain yang akan terjadi pemindahan ibukota ke Kaltim, juga bakal memunculkan kekuatiran. Dampak ekonomi,  sosial, budaya . “Kami berharap masyarakat lokal jangan dimarginalkan,” ujarnya.

Menurut Uhaib, soal adanya pemindahan ibukota tersebut. Uhaib melihat, Presiden Jokowi dinilianya hanya memanfaatkan momentum. “Presiden Jokowi lagi memanfaatkan momen, ingin dicatat dalam sejarah (succes story), Bahwa sebagai presiden ingin dikenang sosok yang telah memiundahkan ibukota ke Kaltim. Yang nota bene soal pemindahan sudah diwacanakan oleh Presiden Sukarno,” paparnya.

Ando Manulang

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here