Bupati Balangan Minta Keadilan, Penetapan Tersangka Diduga Bernuansa Politis dan Dipaksakan

0
53 views

BANJARMASIN – Bupati Balangan Ansharuddin melakukan perlawanan—karena merasa dizolimi dan diperlakukan tidak adik atas kasus yang merundungnya. Bahkan ditetapkan sebagai tersangka. Ansharuddin dituduh ingkar janji dan  melakukan penipuan terhadap seorang bernama Dwi Putra Husnie tanggal 1 Oktober 2018 silam.

Mantan guru ini tak bergeming, Ketua Golkar Balangan yang akan kembali berlaga di kontestasi Pilbup Balangan tahun 2020 ini tak gentar.

“Kami minta diperlakukan secara adil dalam kasus ini, semua orang meski layanan hukum tak tebang pilih dan meski diperlakukan sama di mata masyarakat. Apalagi suasana pilkada semakin dekat,” katanya kepada wartawan Senin (10/07) sore.

Bupati Balangan, Ansharuddin, menegaskan dirinya bakal tetap maju di perhelatan Pilkada Balangan tahun 2020 sebagai calon bupati. Ia tak khawatir meski dirinya sudah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimum Polda Kalsel.

Sekadar diketahui, Ansharuddin harus berurusan dengan polisi lantaran dituduh ingkar janji soal pinjam meminjam uang senilai Rp 1 miliar. Pelapornya bernama Dwi Putra Husni, sosok yang mengklaim diri sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) yang ingin membantu Ansharuddin dalam kasusnya dengan H Tinghui.

“Sesuai dengan undang-undang Pilkada, tidak ada larangan bagi tersangka. Dan Insyaa Allah kami akan mencalonkan diri (di Pilbup Balangan 2020),” ujar Ansharuddin.

Ansharuddin optimistis bisa memimpin kembali Kabupaten Balangan. Sebab, dirinya sudah mengantongi dukungan kuat dari perahu politik tempat ia bernaung di Partai Golkar.

“Karena saya sebagai Ketua Golkar di Balangan. Di sana ada enam kursi. Dan untuk mencalonkan diri itu cukup lima (kursi) saja,” kata dia.

Ansharuddn meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum ia terbukti melakukan kesalahan. Oleh karena itu, ia tetap bersikukuh maju sebagai calon bupati saat Pilkada 2020.

Bahkan Ansharuddin menuding balik Dwi melakukan penipuan, pemerasan dan pemalsuan tanda tangan.

Bersama tim kuasa hukum dari Borneo Law Firm, Bupati Balangan menuding ada dugaan kriminalisasi dalam kasus tindak pidana penipuan yang disangkakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kalsel, terhadap kleinnya.

Ansyaruddin menyayangkan penetapan dirinya menjadi tersangka oleh penyidik dari Bareskrim Mabes Polri.

Menurut Pajri, kasus yang menimpa Ansyaruddin diduga direkayasa yang dan memang sengaja ingin menjatuhkan nama baik kliennya.

“Karena semua bukti yang kami ajukan saat proses penyelidikan malah dikesampingkan. Bahkan kami diminta menyampaikan bukti bukti tersebut dipengadilan,” katanya.

Kata Pajri, jika semua laporan yang kami buat diproses,bisa jadi semua itu terpatahkan, tapi bukti-bukti bahwa klien kita tidak pernah melakukan pinjam uang pun diabaikan, dan kami menilai bahwa kasus ini diduga rekayasa dan diduga kuat dikriminalisasi dan sarat kepentingan politis.

Pajri menilai kasus yang menimpa kliennya syarat akan muatan politik karena tahun ini merupakan tahun politik, dan status penetapan tersangka oleh penyidik Polda Kalsel terhadap kliennya adalah non pro­sedural, bahwa tudingan penipuan itu tidak benar.

Pazri berkata, pelaporan dari Dwi Putra ini jelas keliru. Alih-alih Ansharuddin menipu, Pazri menyebut justru Dwi Putra Husni yang sudah menipu Ansaruddin karena sudah terbukti bukan anggota KPK dan tidak membantu.

Pasalnya, bukti hukum terjadinya hutang piutang senilai Rp1 miliar dengan pelapor, dalam hal Dwi Putra Husnie, yang terjadi pada Senin, 2 April 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, di Rattan Inn Banjarmasin, sama sekali tidak ada alias tidak pernah terjadi.

Justru sebaliknya, pelapor lah yang sempat memintai uang sebesar Rp1 miliar kepada Bupati Drs H Ansharuddin. Lantaran sebelumnya, pelapor Dwi Putra Husnie mengaku berlatar belakang polisi, dan bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Ansharuddin mengaku jika perkenalannya dengan Dwi Putra Husnie terjadi pada Februari 2018 atas rekomendasi Muklisin, kerabat dekat mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Drs H Harun Nurasid.

Kala itu, Muklisin menyebut Dwi Putra Husnie adalah anggota KPK RI, yang memiliki teman di Mabes Polri, sekaligus akan membantu menyelesaikan permasalahan dan membantu membuat perlindungan hukum yang dilaporkan oleh Sdr H Sufian Sauri atau H Tinghui di Ditreskrimsus Polda Kalsel tanggal 25 Oktober 2017 tentang Tindak Pidana Penipuan, dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lantas, di bulan Februari itu juga Dwi Putra mengajak Bupati Ansharuddin melakukan pertemuan di Hotel Grand Mahakam, yang pada saat pertemuan itu ada yang mengaku atas nama AKP Agung dari Divisi Hukum Mabes Polri dan satunya lagi mengaku Kabag di Mabes Polri.

Selanjutnya pada Jumat, tanggal 2 Maret 2018, Dwi Putra Husni mendampingi pemeriksaan H Ansharuddin,sebagai saksi di Ditreskrimsus Polda Kalsel, sebelum meminta dibuatkan kronologis terkait utang piutang dengan H Tinghui tersebut, guna ditembuskan ke Mabes Polri sebagai dasar Perlindungan Hukum.

Selanjutnya pada sekitar akhir Maret 2018, Dwi Putra dan Mukhlisin mendatangi rumah dinas Drs H Ansharuddin di Balangan, sekaligus menyampaikan bahwa sang bupati akan ditangkap Polda Kalsel atas dasar Laporan Polisi tersebut, yang mana surat penangkapan, sudah ada katanya.

Pada saat itu Dwi Putra mengatakan bisa membantu mengurus perlindungan hukum dan menyelesaikan masalah tersebut, akan tetapi minta jasa pengurusan sebesar Rp1 miliar, dan dibayarkan nanti setelah Ditreskrimsus Polda Kalsel, mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dan SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan.

Kemudian, pada tanggal 12 April 2018, Dwi Putra juga ikut mendampingi kuasa hukum Drs H Ansharuddin melakukan pembayaran utang kepada H Tinghui di Amuntai.

Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita, pada 12 April 2018 bertempat di rumah dinas Bupati H Ansharuddin, Dwi Putra meminta cek.

Pada saat itu bupati meminjam cek Giro dengan Nomor Seri CB076227 tersebut, untuk tanda tangan diisi oleh Muhamad Pazri, sedangkan pada kolom lainnya dalam keadaan kosong, selanjutnya yang menulis nominal serta terbilang uangnya sebesar Rp1.000.000.000 adalah H Ansharuddin, namun tanggal cek dicairkan tidak diisi.

Singkat cerita, belakangan Drs H Ansharudin baru mengetahui jika Dwi Putra bukan anggota KPK, kecuali hanya mantan security di Perusahaan Arutmin, maka selanjutkan saldo di cek tersebut, tidak jadi diisi.

Atas dasar itulah Dwi Putra Husnie melaporkan Bupati H Ansharuddin ke polisi berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1220/X/2018/BARESKRIM tanggal 01 Oktober 2018, dan selanjut Mabes Polri melimpahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat, sebelum dilimpahkan ke Polda Kalsel.

Perihalnya, adalah dugaan penipuan atau perbuatan curang sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHPidana, karena cek kosong yang diserahkan Drs H Ansharuddin kepada Dwi Putra Husnie.

Dwi Putra, kata dia, merupakan orang yang mengaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Siapakah sebenarnya sosok pelapor, Dwi Putra Husnie?

Mulanya, Kuasa Hukum dari Ansharudin, M. Pazri menjelaskan ihwal kasus yang merupakan buntut dari utang piutang antara kliennya dengan Supian Sauri.

Dari sana Dwi berupaya masuk untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Terlebih, yang bersangkutan mengaku sebagai anggota KPK.

Menurut Pazri, kliennya kenal dengan Dwi Putra Husnie dari Muhlisin, yang tak lain merupakan keluarga dekat mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Harun Rasyid. “Dari sana klien saya percaya dengan pelapor,” ucap Pazri.

Bahkan tak tanggung-tanggung, kata Pazri, Dwi mengaku pernah menangkap dua Bupati di Kalsel. Antara lain, mantan Bupati Tanah Laut Adriansyah dan mantan Bupati HST Abdul Latief.

“Dia juga menunjukan foto saat menangkap mantan Bupati Tanah Laut,” bebernya.

Tak hanya itu, kliennya pun sempat diajak ke kantor KPK, di Jakarta. Namun hanya sebatas salat.

Namun, kata dia, Dwi tak pernah menunjukkan kartu tanda pengenal sebagai anggota institusi antirasuah tersebut.

Dari sini Dwi diduga melakukan penipuan, pemerasan dan pemalsuan tanda tangan. “Kuat dugaan ini ada unsur politis,” tuding Pazri.

idayusnita

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here