Kader AMPL Desa Pasca Kotabaru Baru Diberi Pembekalan

0
40 views

KOTABARU – Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa lewat Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Desa Pasca diberi pelatihan selama tiga hari (1-3 Oktober) di Kotabaru, Selasa (2/10).

Pokja AMPL sendiri merupakan sebuah lembaga adhoc yang dibentuk pada tahun 1997 sebagai wadah atau forum komunikasi dan koordinasi agar pembangunan air minum dan sanitasi berjalan lebih baik.

Pelatihan bagi kader AMPL merupakan yang ketiga dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)– salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dengan dukungan Bank Dunia, program ini dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota.

Mengapa kader punya arti penting terhadap desa, karena kader merupakan motivator, penghubung antara program dengan masyarakat desa, panutan yang dipercaya oleh masyarakat. Orang yang melakukan transformasi di lingkungannya. Pelopor pembaharuan dan pemecah masalah di desanya. Serta pejuang hak hak masyarakat yang tanpa pamrih.

Secara umum, tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat (Permendagri No 7 Tahun 2007), memotivasi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya. Membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu identifikasi masalah. Mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah. Meyakinkan pembuat keputusan untuk mendengar, mempertimbangkan dan peka kebutuhan masyarakat

Melakukan pertemuan/ musyawarah, membantu kelompok masyarakat memperoleh akses pelayanan yang dibutuhkan.

Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif melalui perencanaan program Pamsimas. Mengawal kegiatan keberlanjutan di tingkat masyarakat, serta mengawal isu-isu AMPL dalam proses perencanaan program pembangunan AMPL berbasis masyarakat.

Tugas Kader AMPL yakni, mengikuti proses sosialisasi program Pamsimas tingkat desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan mengikuti pemilihan tim penyusun proposal. Bersama dengan tim penyusun proposal memfasilitasi kegiatan Pasimas IMAS Tahap I dengan didampingi oleh Tim Fasilitator Masyarakat.

Bersama dengan tim penyusun proposal melakukan penyusunan dokumen Proposal Desa berdasarkan hasil kegiatan IMAS Tahap I dengan didampingi oleh Tim Fasilitator Masyarakat. Memfasilitasi terbitnya surat minat keikutsertaan desa dalam program Pamsimas. Memfasilitasi proses pemicuan perubahan perilaku buang air besar dan cuci tangan dan memastikan masyarakat sangat miskin dan miskin ikut terlibat dalam proses pemicuan.

Memfasilitasi proses IMAS Tahap II dan menyediakan data pencapaian kinerja AMPL dan mendukung KKM dan Satlak Pamsimas dalam melakukan penyusunan dokumen PJM ProAKSi dan RKM, serta pengintegrasian dokumen tersebut dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes.

Legalitas Kader Pemberdayaan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan,  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2007.

Gajali Rahman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here