NasDem: Koalisi Gemuk Berpotensi jadi Parlemen Jalanan

0
16 views

PEMERINTAHAN yang baik harus didampingi oposisi yang konstruktif, elegan, dan solutif. Jangan pula selalu mengedepankan politik praktis dan pragmatis yang justru berpotensi mencederai demokrasi di negeri ini.

Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengemukakan hal itu disela-sela diskusi Peta Politik Usai Pesta di Parlemen, di Jakarta, Sabtu (12/10).

Menurut dia, hal itu sedianya menjadi dasar pemikiran parpol untuk memberikan diskursus kepada konstituen bahwa komitmen harus jelas.

“Kalau semua parpol menjadi satu di dalam pemerintah, saya khawatir justru akan menciptakan parlemen jalanan nantinya,” kata Irma.

Contohnya, sambung dia, terjadinya demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat, beberapa waktu lalu, disebabkan karena semua parpol bersatu sehingga tidak ada posisi kontrol di parlemen.

Mengenai komposisi kabinet, sambung dia, NasDem sepenuhnya menyerahkan keputusan itu kepada Presiden Joko Widodo. Ia pun menjawab diplomatis ketika disinggung apakah perlu Gerindra dan Demokrat bergabung dalam koalisi.

“Pesta demokrasi telah selesai. Mari sama-sama kita bangun Indonesia menjadi lebih baik, yang menang silakan memerintah, yang kalah silakan tetap menjadi oposisi, agar tetap ada check and balance bagi pemerintah,” kata dia.

Senada dikemukakan Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi. Menurut dia, semua pihak bisa berkontribusi kepada negara sesuai porsi dan tempatnya. Artinya, mereka yang berada di dalam maupun di luar kabinet tetap bisa memberikan kontribusi tersebut.

“Politik orientasinya memang kekuasaan. Di dunia manapun tidak ada yang mendirikan parpol untuk menjadi oposisi. Semua mendirikan parpol untuk meraih kekuasaan. Menjadi oposisi itu takdir pemilu karena kalah. Ketika parpol itu kalah di pemilu maka secara otomatis dia akan mengkritisi yang menang,” tukas dia.

PPP yang tergabung dalam koalisi Jokowi memastikan tetap memberikan kritik yang objektif dari parlemen kepada pemerintah. Kader PPP di DPR RI pun akan selektif menggunakan fungsi pengawasan dan tidak begitu saja mengiyakan kemauan pemerintah, khususnya terkait program-program yang dianggap tidak sesuai kehendak masyarakat.

“Mengenai kabinet, PPP sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Jokowi dalam konteks menghormati sistem presidensial kita. Biarkan Pak Jokowi menggunakan hak prerogatif tanpa intervensi dari siapapun,” kata Baidowi.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria berharap parlemen tetap kritis melaksanakan semua tugas dengan baik, meski realitasnya parlemen dikuasai oleh parpol pengusung pemerintahan Jokowi.

Parlemen sedianya tetap memperhatikan check and balances dalam kaitan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, bisa terlaksana dengan baik. Parlemen juga harus ikut mengkritisi, mengoreksi, memberikan masukan, dan mengevaluasi terhadap proses kinerja pemerintahan

“Bagi Gerindra yang tebaik adalah mari kita berkompetisi menuju kebaikan, berlomba-lomba, apakah di luar atau dalam itu tidak penting. Yang penting sejauh mana komitmen, konsistensi dan kontribusi kita pada kepentingan bangsa, negara, dan rakyat,” pungkasnya.

rep/rel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here