Kapal Penyeberangan Dibuat Dengan Dana Pemda dan Swadaya Bukan Pengelola

0
53 views

Kegiatan kapal penyeberangan Sampit – Kecamatan Seranau di Darmaga PT.Inhutani III Sampit. (nal/brt).

 

Sampit – Pengelolaan kapal penyeberangan oleh pihak ketiga Sampit – Kecamatan Seranau yang sekarang kasusnya ditangani Kejati Provinsi Kalteng dan Kejaksaan Negeri Kotim terus saja bergulir dari tahap meminta keterangan beberapa pejabat terkait dan pengumpulan dokumen termasuk pelelangan.

Mantan Bupati Kotim , Wahyudi K. Anwar ketika dibincangi infobanua Sampit, Selasa (26/11) melalui telpon selularnya erkait kapal penyeberangan menjelaskan. Kapal penyeberangan yang sekarang dikelola oleh pihak ketiga tersebut, awal pembuatannya dengan dana pemerintah daerah Kotim semasa dirinya masih menjabat menjadi Bupati.

Dana anggaran pemerintah daerah pada saat itu, untuk pembuatan kapal penyeberangan tidak cukup kemudian masyarakat berupaya menalangi dengan dana swadaya. Pembuatan kapal pun terus dilakukan hingga kapal selesai, dan pengelolaan kapal tersebut diserahkan kepihak kecamatan Seranau untuk menjalankannya (mengelolanya).

“Dulu pada jaman saya jadi Bupatinya, kapal penyeberangan itu dari rencana saya diberikan subsidi masyarakat gratis bila menyeberang. Sekarang saya lihat anak sekolah dan para Pegawai Negeri dipungut, kalau pulang pergi dipungut apa tidak memberatkan mereka.”Ucap Wahyudi kepada infobanua Sampit.

Selain itu juga Wahyudi menyayangkan, kalau pengelolaan kapal itu dipihak ketigakan seharusnya pengelola memilik kapal penyeberangan sendiri bukan kapal milik pemerintah daerah dan masyarakat dan ini yang patut dipertanyakan.
“Seharusnya juga pada saat pelelangan kapal penyeberangan ini harus terbuka, dan yang mengikuti lelang paling tidak memiliki kapal sendiri dan memenuhi syarat keselamatan.” Tegasnya.

Dari pengakuan warga yang setiap harinya memerlukan jasa kapal penyeberangan, Rasyid kepada infobanua Sampit mengatakan, pernah dirinya menyeberang ke kecamatan Saranau sampai empat kali pulang pergi. Dia tidak pernah diberi kercil oleh petugas disana, dan pungutan dana penyeberangan tetap diminta Rp 5.000 sekali berangkat.

“Perlengkapan keselamatan penumpang saya lihat masih kurang seperti pelampung disana terbatas tidak sesuai dengan penumpang yang diangkut.” Jelas Rasyid dan meminta aparat terkait untuk memperhatikan kapal penyeberangan ini.

Zainal/IB.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here