Batola Sosialisasikan Penerapan Non Tunai dan Pelaporan Elektronik

0
9 views

MARABAHANBupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS membuka Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batola Tahun Anggaran (TA) 2020, Senin (13/01/2020).

 

Kegiatan yang berlangsung di Aula Mufakat Kantor Bupati Batola ini menjadi forum untuk saling mengingatkan dan menginformasikan peraturan tata kelola keuangan daerah. Karenanya, kegiatan ini dinilai sangat penting dan bermanfaat dalam upaya menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran.

 

Bupati Hj Noormiliyani mengatakan, pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan anggaran yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel menjadi bentuk perwujudan visi ke-4 pemerintahannya bersama Wakil Bupati Noor yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani.

 

Terkait itu pula maka telah terbitkan Peraturan Bupati Batola Nomor 65 Tahun 2019 untuk menertibkan penggunaan anggaran tahun 2020. Anggaran tahun 2020 sendiri telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2019. Perda ini menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang menerapkan transaksi nontunai terhadap belanja daerah serta pelaporan realisasi/serapan berbasis elektronik.

 

“Penggunaan anggaran berbasis elektronik ini sesuai dengan tuntutan Kementerian Keuangan dimana setiap rupiah yang dibelanjakan dari dana APBD wajib dipertanggungjawabkan tertib administrasi, transparan dan akuntabel,” tukas Bupati Batola Hj Noormiliyani.

 

Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu juga berharap pengguna anggaran, pejabat penatausaha keuangan SKPD, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara lebih mengerti dan memahami akan tugas dan kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran.

 

Ia juga mengharapkan pimpinan SKPD melakukan evaluasi minimal tiga bulanan pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan bendahara. Evaluasi dilakukan para pimpinan SKPD yang dibantu PPK-SKPD akan menjadi sebuah langkah preventif terhadap permasalahan yang mungkin akan terjadi. byd/humpro

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.