Tahun 2020, DPRD Balangan Rencanakan Sahkan 45 Perda

0
8 views

Ahsani Fauzan Ketua DPRD Balangan menjelaskan tentang Perda yang disetujui DPRD Balangan bersama kepala daerah, serta rencanakan program pembentukan Perda di tahun 2020/foto: Dinas kominfo

BALANGAN, infobanuaDitahun 2019 sebanyak 5 buah Perda disetujui DPRD Balangan bersama kepala daerah, serta rencanakan program pembentukan Perda di tahun 2020 sebanyak 45.

Momentum akhir tahun anggaran 2019 DPRD Kabupaten Balangan akan terus menjalankan fungsinya bersinergi dengan pemerintah daerah dengan cara berorientasi pada kerangka representasi rakyat di daerah serta menjalankan fungsinya menjaring aspirasi masyarakat.

Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan, mengatakan selama tahun 2019 DPRD Kabupaten Balangan telah melaksanakan fungsi pembentukan Perda dengan persetujuan bersama kepala daerah

“Sebanyak 5 buah rancangan Perda terdiri 1 buah rancangan Perda inisiatif DPRD dan 4 buah Perda usulan kepala daerah,” ujarnya.

Diantaranya pembentukan Perda dengan persetujuan bersama kepala daerah yaitu, pemberian penghargaan bagi para pendiri dan tujuan pembentukan Kabupaten Balangan. Penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Balangan tahun anggaran 2018.

Serta perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Balangan tahun anggaran 2019 dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Balangan tahun anggaran 2020 untuk tahun anggaran 2020.

“Untuk tahun anggaran 2020 nanti akan direncankan program pembentukan peraturan Daerah sebanyak 45 buah terdiri dari 6 buah inisiatif DPRD Balangan dan 39 buah raperda usulan dari kepala daerah,”tuturnya Ahsani Fauzan.

selanjutnya dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPRD Kabupaten Balangan dengan pemerintah daerah dalam hal ini bersama-sama melaksanakan pembahasan dan kesepakatan bersama yang disusun berdasarkan rkpd membahas dan memberikan persetujuan bersama terhadap rancangan APBD.

“sedangkan Perubahan APBD serta pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan bersama-sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD Balangan telah melaksanakan monitoring lapangan baik itu ke Desa maupun SKPD,” tambahnya Fauzan.

Terkait kejadian atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaring aspirasi masyarakat serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah maka, DPRD juga mengadakan rapat kerja dengan SKPD terkait dan rapat dengar pendapat sama dengan pemerintah dan perwakilan masyarakat.

“DPRD Balangan juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD hal ini dilakukan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”pungkasnya Fauzan.

aminudin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here