M Abadi Anggota DPRD Kotim dari FPKB Minta PSHT untuk Sementara Dibekukan Aktivitasnya

0
543 views
Anggota DPRD Kotim, Fraksi PKB Komisi II, M.Abadi (Ist/brt)

Sampit, Infobanua.co.id – Berkaitan dengan adanya dugaan pengeroyokan yang dilakukan oknum Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT) Sampit Kotim. Mendapat tanggapan dari anggota Komisi II DPRD Kotim Fraksi PKB  M Abadi yang menillai, kasus dugaan pengeroyokan terhadap warga Desa Luwuk Ranggan Kecamatan Cempaga Sampit tak ada kaitannya dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan).

“Jika dilihat dari video yang ada dugaan pengeroyokan masalah ini tidak ada kaitannya dengan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan),” katanya Minggu (16/2/2020).

Kata Abadi, Pemkab Kotim diminta tanggap menyikapi kejadian ini dan dirinya memberi apresiasi kepada Polres Kotim, DAD Kotim dan lembaga dayak lainnya yang ada di Kotim. “Kepada oknum PSHT dan pengurus tetap harus bertanggungjawab. Dan kepada pemerintah daerah khususnya agar memperhatikan dan perduli dengan permasalahan ini. Bila perlu beri saksi tambahan diluar sanksi pidananya dan hukum adat,” katanya.

Menurut Abadi, apabila PSHT hasil penyelidikan terbukti bersalah karena adanya unsur kelalaian pengurusnya atas tindakan pengroyokan pemerintah beri saksi administratip kepada PSHT.  Sebagian masyarakat dayak di Kotim banyak yang menemuinya dan menghendaki PSHT ini dibubarkan. “Paling tidak semasa dalam proses PSHT dibekukan dulu aktivitasnya,” katanya.

Abadi berharap, untuk orang yang diluar dari Kalimantan, saya berharap bisa menghormati filsapat hidup orang dayak Huma Betang. “Sepanjang masih mau tinggal ditanah orang dayak,” katanya.

Warga Sampit yang enggan ditulis namanya menilai PSHT dibubarkan atau paling tidak dibekukan dari Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu simbol perguruan silat PSHT diturunkan dan diganti dengan simbol yang pantas, misalnya dengan lambang Dayak, bukan jalan pribadi.

“Perguruan silat PSHT selama di Kotim tidak pernah permisi untuk membangun atau mendirikan pedepokan kepada lembaga dayak yang ada. Padahal apa yang mereka pasang lambang dan simbol itu di tanah dayak seharusnyalah permisi dan menghormati adat istiadat dayak di Sampit,” katanya.

Penulis : Zainal/IB.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.