Hukum

JAKARTA  – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise, geram  dengan kasus penganiayaan yang dialami siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) AY (14) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Menteri Yohana juga mengecam kasus penganiayan tersebut dimana para pelakunya masih tergolong usia anak.

Kasus mulanya terjadi karena saling sindir di media sosial terkait hubungan asmara salah satu pelaku dengan kakak korban. Terduga pelaku diperkirakan berjumlah 12 orang yang merupakan siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Pontianak.

“Saya sangat mengecam tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Mirisnya lagi, bukan hanya korban tapi pelaku juga masih berusia anak. Boleh jadi kasus ini terjadi karena luputnya pengawasan orang dewasa. Ada yang keliru pada sikap anak-anak kita, berarti juga ada yang keliru pada kita sebagai orang dewasa yang merupakan contoh bagi anak-anak,”ujar Menteri Yohana, Rabu (10/4/2019).

Walau demikian, Menteri Yohana menilai tindakan para pelaku dengan alasan dan kondisi apapun, serta meski usia anak sekalipun, tidak pernah bisa dibenarkan. Prinsip Zero Tolerance bagi seluruh pelaku kekerasan pada anak harus ditegakkan.

Yohana Yembise mengapresiasi respon cepat dari Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi (PPPA) Provinsi Kalimantan Barat yang telah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat dan Polresta Pontianak, dalam mengupayakan tindaklanjut dan pendampingan kasus ini.

“Saya berharap kasus ini tetap dikawal sampai selesai dan menemukan jalan terbaik bagi semua pihak. Korban dan pelaku sama-sama berusia anak. Saya harap keduanya bisa diberikan pendampingan. Korban didampingi proses trauma healingnya, sedangkan pelaku didampingi untuk pemulihan pola pikir atas tindakan yang telah dilakukan. Paling penting, kita harus memastikan pemenuhan hak-hak mereka. Sebagai korban ataupun pelaku, mereka tetap anak-anak kita. Sudah seharusnya kita lindungi dan kita luruskan jika mereka berbuat salah,” Jelas Menteri Yohana.

Hari ini Tim Kemen PPPA turun langsung ke Pontianak untuk menindaklanjuti upaya yang sudah dilakukan Dinas PPPA Kota Pontianak dan KPPAD, membesuk korban dan akan berkunjung ke sekolah para pelaku. Kemen PPPA rencananya akan melakukan rapat koordinasi untuk penanganan lintas sektor pada Sabtu besok. Langkah tersebut diharapkan dapat menemukan solusi terbaik untuk anak dan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi keduabelah pihak.

Yohana juga menekankan bahwa semua pihak tidak boleh gegabah dalam menangani kasus ini. Semua pihak harus benar-benar memahami penyebab anak pelaku melakukan tindak penganiayaan. Hal ini dilakukan agar anak pelaku bisa mendapatkan penanganan yang tepat, tentunya yang mengacu pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang jelas, Menteri Yohana akan mendukung proses hukum yang berlaku.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah berupaya menekan kasus seperti ini melalui sosialisasi dan pelatihan kepada orangtua, anak dan aktivis masyarakat melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Sosialisasi berupa literasi digital melalui pengetahuan tentang pengasuhan dan penggunaan internet yang aman serta sebagai bekal pertahanan diri ketika berselancar di media sosial.

Rel/Ida/IB

BANJARMASIN – Berita kebohongan atau berita hoak masih subur tersebar di media sosmed. Bentuknya bermacam bahasa, namun tujuannya sama yakni menciptakan permusuhan dan perpecahan.

Melihat kondisi tersebut, Pemko Banjarmasin melalui Kesbangpol Kota Banjarmasin gencar melaksanakan giat pencegahan, seperti acara yang baru dilaksanakan di Kantor Kelurahan Belitung Selatan, Rabu (10/4) dengan tema Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Pelatihan Deteksi Dini kepada masyarakat.

Acara yang dihadiri warga sekitar kantor kelurahan itu
Bekerjasama dengan pihak Polresta Banjarmasin, yang mengisi materi kewaspadaan dini disampaikan oleh Wakasat Intel Polresta Banjarmasin, AKP M Agus Junianto

Agus menerangkan, konten hoak sangat berbahaya, jangan terlalu mudah dipengaruhi dan jangan juga mudah menyebarkannya lagi tanpa melihat isi kebenarannya. Karena itu melawan Pasal 28 UU ITE ancamannya 6 tahun kurangan penjara.

Katanya lagi, meski berita hoak marak beredar namun itu mudah untuk diketahui cirinya, seperti
memiliki sumber tidak jelas, biasanya menimbulkan ketakutan, kebencian, mejadikan anak bangsa yang sinis, egois, isi profokatif untuk menggiring opini membaca.

“Ciri berita hoak itu bisa dicegah dan mudah caranya dengan mencek kebenarannya, Verifikasi, apakah bermanfaat untuk orang lain,” katanya.

Agus melanjutkan, kenapa hoak disebarkan di medsos, karena disana banyak pengguna yang kekurangan pengetahuan dan ilmu, sehingga cepat terpengaruh dan ikut menyebarkan tanpa mengetahui sumber.

“Melalui acara ini dapat menggiring masyarakat bersikap cerdas dan bijak. Mudahan ini bermanfaat dan bisa menangkal hoak,” tutupnya. hamdani

Rel/Yus/IB

BANJARMASIN – Mewujudkan Sinergitas Kemitraan, antara TNI dan Polri, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) Irjen Pol Drs Yazid Fanani MSi membuka langsung acara rapat koordinasi teknis (Rakornis) POM TNI dan Bid Propam Polda Kalsel TA.2019 bertempat di Himalaya Ballroom HBI Banjarmasin, Jum’at (5/4/2019).

Kapolda Kalsel menyampaikan sambutannya, Rakornis dilaksanakan sangat istimewa, karena ini merupakan Rakornis yang pertama kali dilaksanakan secara bersama. Antara POM TNI AD, AL, AU di wilayah Kalsel dan Bid Propam Polda Kalsel.

“Kebersamaan ini mencerminkan bahwa tantangan tugas akan kita hadapi. Maka dari itu, komunikasi dan kolaborasi POM TNI (AD, AL, AU) di wilayah Kalsel dan Bid Propam untuk mengawal seluruh pelaksanaan tugas TNI – Polri supaya dapat berjalan dengan baik,” jelas Yazid.

Dikatakan Kapolda, bahwa Rakornis ini merupakan tindak lanjut dari perintah Panglima TNI dan Kapolri untuk peningkatan soliditas dan sinergitas sampai tingkat bawah dalam rangka Menyukseskan Pemilu 2019. Melakukan evaluasi dan action plan jajaran satwil jajaran Propam Polda Kalsel.

“Mewujudkan POM TNI dan Propam Polri yang profesional guna menjamin netralitas dan sinergitas TNI – Polri” dalam rangka mensukseskan pengamanan pemilu tahun 2019. Tema ini mengandung makna yang sangat strategis dan melahirkan sebuah amanah, khususnya ditinjau dari begitu besarnya peran POM TNI baik dari POM TNI AD, AL, AU di wilayah Kalsel dan Propam Polda Kalsel,” papar Yazid.

Kapolda mengatakan, dengan adanya penyebaran konten hoax terkait dukungan TNI-Polri terhadap salah satu pasangan calon, baik legislatif, maupun calon presiden dan wakil presiden. Terus, ada lagi upaya membangun opini publik, agar masyarakat kehilangan kepercayaan baik terhadap unsur penyelenggaraan maupun terhadap unsur pengamanan pemilu dalam hal TNI-Polri.

Rakornis dihadiri Irwasda Polda Kalsel, Pejabat Utama Polda Kalsel, Danlanal Banjarnasin, Kasi Intel Korem 101/Antasari, Denpol VI/2, Satpom AU, Denpom AL, para Kabag Sumda, Kasi Was, Kasi Propam Polres Jajaran Polda Kalsel, serta para peserta dari Sie Provos Jajaran Polres, Satpom AU, Denpin AL Banjarmasin, Denpom VI/2. KPU Provinsi Kalsel dan Banwaslu Kalsel selaku narasumber.

Yus/IB

BANJARMASIN – Ditresnarkoba Polda Kalsel ungkap 30 paket sabu dari 3 tersangka,, kasus tindak pidana narkoba golongan I jenis sabu.

Hal tetsebut dikatakan Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Wisnu, Widarto Selasa (2/4/2019). Ketiga tersangka terdiri Fitriansyah alias Ipit warga Jalan Pekapuran Laut Gang Sriwijaya Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dan Maslan alias Alan warga Jalan Pekapuran B Gang Makmur Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dimana ditangkap pada Selasa, 2 April 2019 sekitar pukul16.30 Wita.

Wisnu menjelaskan, kedua tersangka  tertangkap tangan di tepi Jalan A Yani Km 18 Kelurahan  Banjarbaru Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru ketika keduanya sedang membawa dan menguasai paket sabu yang diletakkan di dashboard Kendaraannya.

“Barang bukti sabu 4 paket dengan berat bersih 223,72 gram yang dibuat dalam plastik hitam. Kedua tersangka beserta barang bukti disita dibawa petugas ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk proses penyidikan,” ungkapnya.

Dihari yang sama, sekitar pukul 10.00 Wita, lanjut Wisnu, Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel mengamankan Zainal Arifin.Dari tangan tersengka petugas berhasil mengamankan sebanyak 26 paket sabu dengan berat bersih 10,08 gram, yang dimasukan dalam kaleng biskuit.

Zainal Arifin alias Ipin warga Jalan Berkat Mufakat Gang Siaga Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru ini juga tertangkap tangan tidak jauh dari tempat tinggalnya, selanjutnya yang bersangkutan juga di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel untuk di proses penyelidikan lebih lanjut. Ketiga tersangka dijerat pasal 132 (1) sub 114 ayat (2) sub pasal 112 ayat (2) UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Yus/IB

Aksi demo damai oleh warga dayak terkait pembentukan KKIM di Kalteng, dan diminta dibubarkan. (ist/brt).

Sampit – Buntut dari wancana pembentukan Kerukunan Keluarga Itah Madura (KKIM) di Kalteng akhirnya berbuntut aksi demo turun ke jalan yang tergabung warga dayak di Bundaran Besar, Palangka Raya Kalteng.

Mereka melakukan aksinya disebabkan warga etnis tertentu berkeinginan membentuk suatu perkumpulan dan wadah dan menurut mereka warga dayak. Pembentukan tersebut bertentangan dengan Perda No.5 Tahun 2004 serta tidak melalui sosialisasi kemasyarakat akar rumput.

Dalam orasinya disampaikan agar aparat hukum harus peka dalam menyikapi persoalan yang sekarang warga dayak hadapi, mereka tidak menginginan peristiwa 2001 terulang kembali. Mereka juga berharap dalam pembentukan KKIM ini jangan sampai ada bermuatan politik atas kepentingan pribadi atau golongan.

Apa yang mereka sampaikan dalam orasinya wancana pembentukan KKIM atau sejenisnya (Ikama) jangan ada di Bumi Kalteng, untuk pengurus DAD Kabupaten dan Provinsi untuk segera membubarkan kerukunan keluarga itah Madura tersebut.

Kalau hal itu terjadi tetap dilaksanakan, mereka para pendemo tidak menjamin Kalteng menjadi aman warga dayak diseluruh Kalimantan akan turun gunung. menurut mereka itu bukanlah ancaman akan tetapi bentuk soldaritas warga dayak, yang tidak menginginkan tempatnya  diobok obok oleh kepentingan politik sesaat.

Sebelumnya juga di Sampit, Senin (1/4) bertempat kantor DAD Kotim dalam rapat musyawarah antara tokoh adat,tokoh masyarakat dan pemuda secara serempat menolak dan meminta dekralasi pada tanggal 4 April 2019 dibatalkan, artinya pembentukan KKIM tersebut seluruh warga dayak menolak keberadaannya di Kalteng. (nal).

BANJARMASIN – Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel berhasil mengungkap 31 kasus tindak pidana narkoba dengan 34 tersangka dan barang bukti 131,71 gram sabu, 9,5 butir ekstasi, dan 80 botol minuman keras, dari tanggal 22-28 Maret 2019.

Direktur Ditresnarkoba Polda Kalsel Kombes Wisnu Widarto mengungkapkan, dari beberapa kasus itu, ada tiga kasus yang menonjol, yakni dengan tersangka S alias U yang tempat kejadian perkaranya di Jalan Flamboyan 3, Kelurahan Basirih Barat, Banjarmasin Barat. “Dari tersangka, kami dapat 14 paket sabu berat kotor 34,79 gram atau berat bersih 32,15 gram.

Kejadiannya, hari Jumat (22/3/2019), sekitar pukul 17.30 Wita, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang peredaran sabu yang dilakukan Ucok, kemudian petugas menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Ketika mengetahui keberadaan Ucok, petugas langsung melakukan penindakan dengan mengamankan melakukan pemeriksaan ditemukan 14 paket sabu di dalam jok sepeda motornya.

Sedangkan untuk tersangka A alias I yang kejadian perkaranya di Jalan Ahmad Yani KM 14.500, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, ditemukan barang bukti tiga paket sabu berat kotor 5,84 gram (berat bersih 5,19 gram), serta sembilan paket sabu berat kotor 45,07 gram (berat bersih 42,82 gram) yang ditemukan polisi di tempat tinggalnya.

Untuk kasus menonjol lainnya, terhadap tersangka F alias A dengan TKP di Perumahan Grand Batuah Mahatama, Kelurahan Tatah Belayung, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan barang bukti lima paket sabu dengan berat kotor 18,13 gram  dengan berat bersih 17,18 gram.

Yus/IB

BANJARMASIN – Berbekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam teknik pengawasan NPP diharapkan kinerja pegawai di bidang pengawasan meningkat, mengingat bentuk kejahatan penyelundupan saat ini semakin banyak dengan modus sangat beragam, guna melindungi masyarakat dari bahaya Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP). Kantor Wilayah DJBC Kalbagsel mengadakan Lokakarya Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) yang berlangsung selama 3 hari sejak Selasa, 26 Maret 2019 hingga Kamis, 28 Maret 2019 di Aula KPPBC TMP B Banjarmasin.

Lokakarya dibuka Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Kalbagsel Rahmady Effendi Hutahaean, diikuti 30 peserta terdiri dari beberapa Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Pelaksana Pemeriksa di unit-unit vertikal dilingkungan Kanwil DJBC Kalbagsel.

“Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal pemeriksaan dan pengawasan pemasukan illegal narkotika, psikotropika, dan prekursor ke daerah pabean Indonesia khususnya wilayah Kanwil DJBC Kalbagsel,” jelas Rahmady.

Selain itu tambah Rahmady, untuk mempersiapkan pegawai yang nantinya akan ditugaskan di New Syamsudin Noor International Airport yang saat ini sudah masuk tahap 40 persen dibangun.

Narasumber lokakarya ini dihadirkan dari Subdit Narkotik Kantor Pusat Bea Cukai. Materi yang disampaikan antara lain pengenalan, regulasi, modus-modus penyelundupan NPP dan hal-hal yang dekat dengan ranah kerja pemeriksa antara teknik pemeriksaan dengan x-ray dan lain sebagainya.

Guna memperdalam materi, peserta diajak meninjau langsung kegiatan pengawasan di pos internasional Banjarbaru, simulasi pengawasan penumpang dan barang bawaan penumpang di Bandara Syamsudin Noor, dan simulasi pemeriksaan sarana pengangkut laut di Pelabuhan Trisakti.

Yus/IB

Warga Dayak yang mendatangi rumah jabatan ketua DPRD Kotim, Jhone Krisli mereka menolak atas pembentukan KKIM di Sampit. (nal/brt).

Sampit– Sejumlah warga dayak di Sampit, Jum,at (29/3) mendatangi rumah jabatan ketua DPRD Kotim,kedatangan mereka kerumah ketua DPRD Kotim ini, meminta kepada Jhone Krisli agar bisa memfasilitasi mempertanyakan kebenaran adanya pembentukan Kerukunan Keluarga Itah Madura (KKIM) di Sampit.

Dalam pertemuan tersebut diantara warga dayak itu sempat mempertanyakan kepada Jhone Krisli, apakah dirinya tahu tentang pembentukan KKIM itu di Sampit. Pertanyaan itu membuat Jhone Krisli sedikit bingung, sebab pembentukan KKIM itu dirinya tidak mengetahui sama sekali.

Kemudian Jhone Krisli dengan telponnya mencoba mempertanyakan soal tersebut kepada ketua harian DAD Kotim, Untung. Dalam percakapannya tersebut Untung mengatakan kepada Jhone Krisli bahwa itu wancana, menurut Untung ucap Jhone Krisli memang benar ada warga Madura yang datang kekantor DAD Kotim meminta memfasilitasi untuk menghadap ketua DAD Provinsi dan Gubernur.

Kedatangan mereka kekantor DAD Kotim ini, berkeinginan untuk membentuk suatu perkumpulan warga Madura yaitu Kerukunan Keluarga Itah Madura (KKIM) tadi. Sungguh sangat disesalkan oleh Jhone Krisli disini, sejak terjadi komplek sebelumnya Perda No.16 Tahun 2002 masih ada dan belum dicabut.

Ditambahkan oleh Jhone Krisli Perda No.16 Tahun 2002 itu sudah jelas, bahwa berkaitan dengan pembentukan perkumpulan untuk warga Madura khususnya di Sampit tidak boleh. Apalagi dalam pembentukan tersebut tidak musyawarah dan tidak melibatkan masyarakat dayak dan tokoh masyarakat di Sampit.

“Apa yang disampaikan warga yang datang kerumah jabatan saya ini, mereka menolak apapun bentuknya yang akan dibentuk oleh warga Madura di Sampit.”Jelas Jhone

Dan Jhone berharap kepada seluruh warga Dayak di Sampit, jangan sampai menjadi resah dengan adanya pembentukan KKIM ini. Jhone Krisli juga berjanji kepada warga yang datang ketempatnya, akan berkoordinasi kepada pihak aparat terkait yang berada diwilayah hukum di Sampit.

“Saya harap warga tetap tenang jangan sampai terpancing oleh isu isu yang tidak bertanggungjawab.” harapnya. (nal).

Penertiban permainan anak anak dan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Dispertadagin dan Sat Pol PP, dengan mengamankan sejumlah gerobak dan pembongkaran warung makan.(zainal/brt).

 Sampit  – Penertiban pedagang kaki lima oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) dan Sat Pol PP, Rabu (27/3) yang meninggalkan gerobak serta menempati jalur Jalan A Yani Sampit, tepatnya dibelakang pasar eks Mentaya dibongkar paksa dan diangkut diamankan kekantor Dispertagin Sampit.

Penertiban langsung dipimpin oleh Kadis Perdagangan dan Perindustrian, Redy Setiawan serta komandan Sat Pol PP, Fuad Sidik. Tercatat ada 10 gerobak tanpa ada pemilik yang diangkut dan diamankan, untuk warung makan ada 2 buah yang dibongkar satu diantaranya dibongkar sendiri oleh pemiliknya.

Menurut Redy penertiban ini sebelumnya juga sudah dilakukan, dengan cara mengundurkan permainan anak anak dan ini atas perintah Bupati setelah melihat kumuhnya keberadaan  gerobak dan warung di pinggiran Jalan A Yani.

“Kami hanya menindaklanjuti perintah Bupati, agar semua yang ada disitu ditertibkan untuk parkir Bupati minta tidak boleh dibahu jalan.”Ungkap Redy.

Untuk sekarang tambah Redy, mereka bersama dengan Sat Pol PP dan anggotanya mengangkut gerobak yang ditinggal dengan sengaja oleh pemiliknya dibahu jalan, disamping itu juga membongkar warung makan. Namun usai melaksanakan pemongkaran warung makan salah seorang pemiliknya datang, dan meminta barang barang miliknya untuk tidak diangkut.

“ Silahkan saja ambil barang barangnya akan tetapi warung tetap kami robohkan.”Kata Redy singkat kepada pemilik warung tersebut.

Ditemui Komandan Sat Pol PP, Fuad Sidik disela kegiatan pembongkaran mengatakan bahwa untuk penertiban mereka siap melaksanakan, khusus untuk sat Pol PP asal ada surat perintah kapan saja mereka akan turun bersama anggotanya.

“Kami ini siap setiap saat bila diperlukan, dan sekarang kami akan memantau situasi disini setelah ditertibkan.”Terang Sidik. Zainal