Hukum

Perusahaan pertambangan meski memperoleh serifikat Clear And Clean (CnC) tidak serta merta bahwa perusahaan tersebut tidak bermasalah. Yang menilai sertifikat CnC itu tidak memberi jaminan, sebab hanya berupa check list administrasi saja.

Hal tersebut dikatakan Kuasa Hukum Pemprov Kalsel, DR Andi M Nasrun, Kamis (29/3) dalam acara sidang membacakan jawaban tergugat dalam perkara sengketa SK Gubernur yang mencabut tiga Izin Usaha Pertambangan Operasi Peruduksi (IUP OP) milik Sebuku Grup, di PTUN Banjarmasin.

Menurut Andi, jika pengajuan sudah memenuhi syarat yang ada check list-nya, maka mendapatkan serifikat CnC dalam perkara sengketa SK Gubernur yang mencabut tiga Izin Usaha Pertambangan Operasi Peruduksi (IUP OP) milik Sebuku Grup.
Persidangan yang dipimpin Lutfie Ardhian SH sebagai ketua Majelis didampingi Kusumua Firdaus SH MH dan Dewi Yustiani SH MKn sebagai hakim anggota.sidang berlangsung kondusif yang dihadiri banyak pengunjung.

Andi meminta, majelis hakim menolak gugatan yang diajukan Sebuku Grup dan menegaskan proses penerbitan CnC bisa saja berbeda. Karena hanya check list saja, maka CnC itu tidak membuktikan bahwa perusahaan penggugat sudah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam proses pertambangan.

“CnC tidak menjadi syarat izin operasi pertambangan sehingga perusahaan tambang batubara tidak memerlukan sertifikat CnC, sama seperti pendaftaran parpol dalam pemilu, mereka hanya dicheck list saja, bukan berarti semua syarat dipenuhi,” terangnya.

Pernyataan Andi berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Mineral dan Batubara agar memenuhi syarat CnC dengan kriteria administrasi, kewilayahan, finansial, teknis d‎an lingkungan. Jika tak terpenuhinya sertifikat CnC, maka perusahaan pertambangan tidak boleh melakukan produksi batubara dan pelanggaran atas ketentuan itu bisa diancam pidana. rel/inf

Tampaknya masih ada saja ulah pengusaha nakal yang mencari keuntungan dengan cara salah dan melanggar hukum. Seperti yang berhasil ditangani oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan yang berhasil mengamankan 16 ribu botol pelicin dan pengharum pakaian ilegal merek Mawar ilegal. Polisi menyita ribuan barang ini di Komplek Pelita Kuranji Blok C Nomor 11 RT 32, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sekira pukul 13.30 WITA, Selasa (20/3/2018).

Direktur Ditreskrimsus Polda Kalsel, Komisaris Besar Rizal Irawan, mengatakan pelaku utama bernama Hendrayani selaku pemilik CV Mawar Cipta Mandiri yang memproduksi pengharum tanpa izin edar dari Kemenkes RI. Menurut Rizal, pelaku Hendrayani bekerja dengan bantuan tujuh karyawan lainnya.

“Usahanya baru dilakukan selama sebulan ini. Di mana satu botol pengharum baju ukuran 1 liter dijual seharga Rp 20 ribu. Tapi pengakuan pelaku masih terus kita dalami dan kembangkan,” kata Kombes Rizal Irawan ketika merilis tangkapan di Markas Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kamis (22/3/2018).

Penggerebekan ini bermula dari informasi warga kepada petugas Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Kalsel. Menerima info semacam itu, polisi mendatangi lokasi dan mengamankan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sei Salak, Komplek Pelita Kuranji, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang berstatus lokasi pembuatan pengharum ilegal.

Rizal mengatakan, bahan baku kimia pembuatan pengharum pakaian didatangkan khusus dari Kota Surabaya, Jawa Timur. Pelaku kemudian meramunya menjadi pengharum tanpa dilengkapi izin edar.

Atas perbuatannya, kata Rizal, pelaku disangkakan melanggar Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 Ayat 1 huruf A UU RI No 8/1999 dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau denda paling banyak Rp 2 miliar. “Saat ini pelaku terus kita periksa guna penyelidikan lebih lanjut,” kata Rizal.

Adapun barang bukti yang disita terdiri atas 16 ribu buah botol pengharum ukuran 1 liter, 48 buah jerigen kosong ukuran 5 liter, 168 buah jerigen kosong ukuran 1 liter, 2 buah bahan pewangi sebanyak 25 liter, satu set timbangan, dan 2 dus kosong botol 250 mililiter.

Kemudian ada 2 dus tutup botol, 2 dus tutup botol spray, 20 kantung plug jerigen ukuran 1 liter, 2 buah pompa sedot manual, 2 buah @ 5 liter metanol, 1 kantong plastik label merek Mawar Super Laundry, 2 kantong bahan pelicin pakaian, dan 1 buah mesin pengaduk mixer obat pengharum pakaian.

Dalam rangka Operasi Keselamatan Intan 2018, Satgas preventif
Sat lantas Polres HSU melaksanakan giat patroli operasi keselamatan 2018,
Senin (19/03).

Petugas Patroli terdiri dari Aiptu Purbo Caroko, Bripka Rahmat dan Bripka FL Sihombing.
Dengan menggunakan sarana patroli mobil patroli lalu lintas sedan ford 9502, HT. Rute patroli di Jalan Amuntai – Babirik. Sasaran jalan daerah rawan laka, rawan pelanggaran dan rawan kriminalitas di jalanan.

Dengan harapan hasil Yang ingin dicapai adalah memberikan teguran simpatik kepada pengemudi bongkar muat barang di badan jalan, menindak pengemudi dan menaikkan atau menurunkan orang/penumpang diatas pickup guna meminimalisir terjadinya laka lantas. rel/inf

Ketua Majelis Hakim Dafrian, dengan anggota Rory Yonaldi dan Lizamul Umum mengabulkan permintaan tergugat dalam sidang lanjutan gugatan pencabutan tiga izin usaha pertambangan (IUP) PT Silo (Sebuku Group) di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru oleh Gubernur Kalsel. Sidang berisi agenda pembacaan tuntutan dan jawaban baik tergugat maupun penggugat yang digelar Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (15/3) untuk memberikan jawaban dua minggu depan tanggal (28/3/2018). Dengan alasan pihak tergugat perlu mempelajari materi gugatan disampaikan penggugat.
Alasan penundaan pembacaan tuntutan karena pihak tergugat mempermasalahkan posisi pakar hukum tata negara asal muasalnya menjadi seorang advokat itu bagaimana dan juga soal isi materi gugatan.

Kuasa hukum Pemprov Kalsel M Andi Asrun mengatakan, gugatan PT Silo sudah final atau belum, juga perlu dipertanyakan peradilan ini berwenang mengadili soal pencabutan izin. Hal ini masih akan kami gali dan dipertanyakan nantinya. Kami meminta waktu dua minggu untuk memberikan jawaban atas pembacaan gugatan Yusril.
Dikatakan Andi Asrun, surat keabsahan Yusril sebagai advokat juga sempat ditanyakan majelis hakim. Makanya kita juga mempersoalkan legalitas Yusril mana kartu advokat aslinya.

Permintaan penundaan pembacaan jawaban pihak tergugat dua minggu, Yusril mengungkapkan, tak mempermasalahkan pihak tergugat. “Jika yang dipersoalkan soal replik atas tiga gugatan bisa saja dilakukan, kami juga siap dengan tiga jawaban itu. Tapi jika pihak tergugat tak menggunakan waktunya selama dua minggu untuk menjawab, kami tak mempermasalahkan.

Ketika ditanyakan adanya aksi demo yang dilakukan salah satu elemen masyarakat dari Pemuda Islam pimpinan Hasan yang meminta aksi pertambangan di Pulau Laut dihentikan. Yusril tak mau menanggapi secara jauh. “Soal aksi demo yang pro dan kontra itu biasa dalam alam demokrasi. Tapi kami tak terpengaruh.

Kronologis masalah berawal dari, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mencabut tiga izin usaha pertambangan (IUP) PT Silo (Sebuku Group) di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru. Surat keputusan pencabutan IUP Sebuku Group itu berlaku mulai 26 Januari 2018. Kebijakan itu merupakan tindak lanjut pertemuan Gubernur Kalsel dengan Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu, setelah mencuatnya penolakan warga terhadap aktivitas pertambangan di dua wilayah, yakni Hulu Sungai Tengah dan Kotabaru. Dalam surat bernomor 503/119/DPMPTSP/2018, 503/120/DPMPTSP/2018 dan 503/121/DPMPTSP/2018.

Tiga perusahan tambang yang dicabut izinnya oleh Pemprov Kalsel ialah PT Sebuku Tanjung Coal dengan luas konsesi atau operasi tambang seluas 8.990,38 hektare (ha), PT Sebuku Batubai Coal seluas 5.140,89 ha, dan PT Sebuku Sejaka Coal seluas 8.139,93 ha. Ketiga perusahaan ini sebelumnya telah mendapat IUP sejak 7 Juli 2010.ida/inf

Anggota Bhabinkamtibmas Polres HSU melakukan kegiatan sosialisasi saber pungli dan untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat di wilayah hukum Desa Paminggir Kabupaten HSU. Selasa (13/03/2018).

Selain untuk menjalin silaturahmi dengan aparat desa dan masyarakat juga menyampaikan tentang pungli, korupsi serta dasar-dasar hukumnya. Ini dilakukan sebagai langkah preventif atas penyelewengan anggaran yang ada di intansi maupun desa, karena belakangan ini terindikasi marak terjadi pungli, korupsi dan penyelewengan dana di instansi maupun desa.

Sebagai Bhabinkamtibmas Brigadir Murjain mengatakan, kepada masyarakat Desa Paminggir untuk segera laporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal tersebut.

Kapolres HSU AKBP Agus Sudaryatno S IK MH mengatakan, akan terus kawal dan awasi dana desa yang telah disalurkan pemerintah ke setiap desa, jangan sampai aparat desa kita terjerat kasus pungli dan korupsi.rel/inf

Kampanye bijak menggunakan media sosial (Medsos) dan stop penyebaran berita hoax terus dilakukan di masyarakat, Senin (12/3). Salah satunya dengan dilaksanakannya dalam rapat koordinasi Kapolsek Iptu Danusura bersama Camat Sungai Pandan H Moh Iqbal beserta kepala desa sekecamatan Sungai Pandan.

Dalam paparannya, Kapolsek Iptu Danu Sura kepada masyarakat semakin bijak menggunakan media sosial. “Hampir semua warga saat menggunakan media sosial. Kalau tidak hati-hati bisa membahayakan kita.

Kapolres HSU AKBP Agus Sudaryatno S IK MH menyambut baik kegiatan tersebut guna menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat.

Selain menangkal berita hoax dan tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar itu, demi menjaga kondusivitas, khususnya di Kecamatan Sungai Pandan warga juga diminta mengaktifkan kembali poskamling di setiap lingkungan RT. “Silakan lapor segera ke kami jika ada kejahatan atau hal-hal mencurigakan di lingkungan anda,” kata Kapolres.rel/inf

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membuka kemungkinan menerapkan sistem peradilan umum atau sipil kepada oknum militer yang kedapatan melanggar hukum, apalagi terhadap sipil. Rencana ini mengemuka selepas Hadi bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes TNI, Cilangkap, kemarin.

Rencana Hadi mendapat apresiasi dari Charles Honoris, anggota Komisi I DPR. Charles menyebut langkah Marsekal Hadi merupakan langkah lanjutan dalam mereformasi tubuh TNI. Rencana ini perlu ditindaklanjuti dengan revisi terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

“Sebetulnya yang harus dilakukan sekarang adalah melakukan revisi terhadap undang-undang peradilan militer,” kata Charles seperti diberitakan Tirto, Selasa (12/12/2017).

Politikus PDIP ini menilai revisi itu menjadi pintu pembuka untuk mewujudkan wacana Marsekal Hadi. Revisi memungkinkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) bisa tersinkronisasi.

“Untuk menghindari cacat hukum dan pada dasarnya Undang-undang Militer bisa mengakomodasi peradilan umum,” kata Charles.

Secara pribadi, Charles pernah menyoroti perihal kasus kejahatan pembunuhan La Gode yang diduga dilakukan aparat militer di Pulau Taliabu, Maluku Utara. Ia menyebut kejadian itu sebagai pelanggaran HAM dan meminta kepada mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk mengusut dan menggelar peradilan secara terbuka dan transparan kepada publik.

Ia menilai revisi undang-undang peradilan militer mesti disegerakan agar proses kasus tersebut dan kasus-kasus pelanggaran hak sipil lainnya oleh militer bisa segera dilakukan secara transparan.

“Agenda ini harus masuk dalam prolegnas,” kata Charles.

Wacana revisi UU Peradilan Militer ini sudah didengungkan sejumlah pihak. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan pada 4 Oktober 2017, pernah menyampaikan pentingnya reformasi dalam peradilan militer.

Dalam keterangan pers yang disampaikan, Koalisi menyebut mewujudkan reformasi peradilan militer merupakan sebuah kewajiban konstitusional yang harus dijalankan pemerintah dan parlemen sebagai implementasi dari penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 Huruf d Ayat (1) UUD 1945.

Pada pertemuan Panglima TNI dan Kapolri kemarin, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan keadilan harus ditegakkan untuk siapapun. Ia menilai perlu ada harmonisasi KUHPM dengan KUHP supaya pengadilan terhadap kejahatan yang dilakukan aparat bisa dituntut secara umum.

“Biar tidak ada pasal yang dobel. Dihukum di umum, dituntut di militer,” kata Hadi.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid menyatakan peluang revisi undang-undang peradilan militer cukup terbuka dengan adanya wacana dari Marsekal Hadi. Komisi I akan menunggu kesiapan TNI dan pemerintah untuk merevisi UU tersebut.

“Peluangnya ada saja, karena kalau inisiasinya dari pemerintah itu akan lebih mudah,” kata Meutya kepada Tirto.

Menurut Meutya, Marsekal Hadi bisa berkomunikasi dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk mengajukan revisi UU tersebut, supaya UU tersebut bisa masuk pembahasan meskipun belum masuk Prolegnas 2018.

“Kalau digodok lebih dulu di DPR justru akan lebih lama karena ada 10 fraksi. Kalau ada usulan dari pemerintah, tentu kami siap menerima,” kata Meutya.

Pada masa periode sidang sebelumnya, DPR sempat mewacanakan revisi UU Peradilan Militer, tapi wacana tersebut urung dilakukan karena Komisi I hanya memiliki jatah terbatas untuk membahas undang-undang. Sementara, pemerintah saat itu tidak mengusulkan kepada DPR.

tirto

Banjarmasin – Sebanyak 25.000 butir obat Zenith dari lima pengedar berhasil ungkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin. Kelima pelaku merupakan satu jaringan pengedar obat terlarang tanpa izin edar Badan POM.Hal tersebut dikatakan Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Anjar Wicaksana Sik, Sabtu (10/3)..

Menurut Anjar, kelima tersangka yang ditangkap oleh Satuan Narkoba yang dipimpin Kasat Narkoba Kompol Herry Purwanto itu masing-masing berinisial HJS (62), RH (38), HR (23), MS (21), dan RA (23). Para tersangka bertransaksi pada Kamis (8/3) sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Jahri Saleh Komplek Perumahan Kenangan Indah RT 10 No 7A Kelurahan Sei Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

Anjar mengatakan, awalnya petugas menerima informasi seringnya terjadi transaksi jual beli obat Zenith atau Carnophen di sekitar TKP alias rumah tersangka wanita HJS. Penyelidikan hingga polisi menciduk para tersangka dengan barang bukti di antaranya satu kotak warna coklat yang berisi 200 boks atau 20.000 butir obat Zenith yang masih dalam kepingan atau kemasan. Kemudian juga ditemukan satu buah karung kertas warna coklat yang berisi 50 boks atau 5.000 butir Zenith dalam kepingan, total disita 25.000 butir.

“Tersangka dijerat Pasal 197 Undang-Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan karena diduga menjual atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar,”jelasnya.rel/inf

Kapolda Kalsel Brigjen Pol Rachmat Mulyana sudah membentuk tim khusus untuk menangkap oknum anggota Polri yang bertugas sebagai penyidik di Polsek Banjarmasin Tengah bernama Bripka Suparmin.

“Kami perintahkan tim bergerak cepat untuk menangkap oknum Polri yang sudah mencoreng lembag. Tim jangan kembali jika belum bisa menangkap tersangka ini, bila perlu bolongin. Ini perintah saya,” tegasnya usai acara jumpa pers pemalsuan kosmetika ilegal, di Mapolda Kalsel, Kamis (8/3).

Kapolda Kalsel mendapat laporan bahwa oknum anggota juga pengguna narkoba, hal ini semakin membuat geram jenderal bintang satu ini. “Kami akan proses dengan tegas sesuai aturan jika sudah tertangkap,” cetusnya tanpa tedeng aling-aling.

Makanya tim harus bergerak cepat untuk menangkap oknum anggota ini. “Oknum ini sudah kelewat batas, sudah memalsukan surat, stempel, memalsukan keterangan, Hukumannya pasti berat. Dimana kejadiannya tanggal 2 Maret 2018 lalu,” ujarnya.

Data yang dihimpun Bripka Suparmin memakai mobil Avanza DA1609 TAJ merah metalik. Adapun ciri-ciri mobilnya ada goresan di sebelah kiri dan kanan bodi mobil. Lampu depan agak redup.

Ciri-ciri mobil ada gores di samping kiri kanan muka belakang, lampu depan kurang terang/agak redup. Kepolisian meminta masyarakat yang mengetahui kedua pelaku segera menginformasikan atau melaporkan kepada kantor polisi terdekat.

rel/hms