Hukum

Ketua DAD Desa Pondok Damar, Kecamatan MHU Bagendang, Yardi Berti

Sampit – Harapan untuk pencapaian secara maksimal proses dugaan pencemaran limbah pabrik PT.Mustika Sembuluh, selain dalam proses dinas terkait dan pihak aparat hukum. Warga juga meminta kepada perwakilan DPRD Kotim untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengungkap persoalan limbah pabrik tersebut.

Untuk RDP itu sendiri ketua DAD desa Pondok Damar, Yarrdi Berti yang sengaja mendatangi media ini mengucapkan, selain dinas terkait yang diundang warga dan pihak perusahaan PT.Mustika Sembuluh juga harus diundang.
“Dalam rapat itu biar orang semua tahu, selama ini desa kami selalu menjadi korban dan seolah dijadikam tumbal oleh perusahaan.” ujar Yarrdi Senin (15/7)

Selama ini pihak perusahaan dinilai Yardi, tidak sama sekali memperhatikan lingkungan dimana warga menggantungkan hidupnya dari sungai. Kejadian demi kejadian terus saja terlewatkan, perusahaan hanya seketika itu saja pada saat kejadian memperhatikan warga dengan menyalurkan bantuan.

Namun sering dengan berjalannya waktu perusahaan sudah kembali lagi kepada tabiat aslinya, kewajibannya menjaga lingkungan tercemar oleh pengelolaan kolam limbah tidak memenuhi syarat.

“Dan anehnya sudah tahu kolam penampungan limbah tidak memenuhi syarat dan standar, pihak dinas terkait mengapa tidak mengambil tindakan dan sanksi kepada perusahaan.” ungkapnya heran.

Untuk itu harapnya kalau memang ada kesempatan untuk duduk bersama melalui RDP DPRD Kotim, untuk mencari solusi kedepannya nasib warga desa Pondok Damar, kecamatan MHU Bagendang terutama dengan sungai yang kemaren tercemar limbah bisa kembali dimanfaatkan oleh warga.

“Saya hanya meminta kepada yang membidangi atau kalau perlu lintas komisi di DPRD Kotim, menyelesaikan permasalahan limbah oleh PT.Mustika Sembuluh dengan warga desa Pondok Damar.” hrap Yardi Berti kepada DPRD Kotim.
Nal/IB

RANTAU,- Warga Purut Kecamatan Bungur tandai jalannya yang berlubang dengan drum ranting pohon dan bendera sejak beberapa pekan terakhir. Senin (15/7).

Sebagaimana keterangan Aluh warga Desa Purut Kecamatan Bungur kepada infobanua.co.id, bahwasanya di lokasi jalan yang berlubang itu kerap kali terjadi kecelakaan. Dan kondisinya rawan di malam hari. “Kemarin sepeda motor nyaris tejungkir balik akibat lubang jalan yang cukup dalam dan kendaraannya jatuh nyaris merusak pot tanaman di pinggir jalan milik warga,”katanya.

“Karena itulah kita tandai lubang jalan dengan benda ini untuk menghindari kecelakaan terjadi. Apalagi lintasan jalan ini merupakan jalur lintasan propinsi Banua Enam-Banjarmasin, termasuk Rantau Tapin,”katanya.

“Diharapkan sekali Pemerintah segera menanggapi lubang jalan ini, sebagaimana dapat dilihat sendiri kondisi lubang jalan cukup rawan bagi pengguna jalan terutama mereka yang menggunakan kendaraan roda dua,”katanya.

Dikonfirmasi Kepala Binamarga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, Haris Faridi,S.Sos mengatakan, “bahwasanya jalan yang ditanami warga itu bukan kewenangan kita melainkan Dinas PU Provinsi, karena jalan itu adalah jalan provinsi yang berada dalam pengawasan PUPR Provinsi,”pungkasnya.

Nasrullah

RANTAU -Polsek Tapin Utara beserta jajaran Satnarkoba dan Inteljen Polres Tapin berhasil mengungkap tindak pidana narkoba di wilayah hukumnya. Pria berinisial MFH ( 25) alias Ical ditangkap karena kedapatan menyimpan 1 paket sabu seberat 0,27 gram ditangannya.Sabtu (13/7) sekitar pukul 20:10 WITA.

Kapolres Tapin AKBP.Bagus Suseno,SIK melalui Paur Humas Polres Tapin AIPTU.Puryaji membenarkan informasi penangkapan yang dilakukan Polsek Tapin Utara terhadap MF (25) di depan kediamannya di pinggir Jl.A.yani Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin utara Kabupaten Tapin.

Pelaku terjerat Pasal 114 ayat (1) Sub Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kini pelaku MFH sudah ditetapkan tersangka dan  tengah menjalani proses hukum lebih lanjut di Polsek Tapin Utara.

nasrullah

Direktorat Reserse Narkoba (Dit Resnarkoba) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan penindakan dan penangkapan kasus tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 jenis Shabu.

Pengungkapan tindak pidana narkoba pada minggu kedua di bulan Juli 2019 ini yakni pada tanggal 5-11. Dit Resnarkoba Polda Kalsel mengungkap sebanyak 48 kasus dengan 64 tersangka, dan barang bukti 329,23 gram Shabu dan 22 butir Ekstasi

Direktur Resnarkoba Polda Kalsel Kombes Pol Wisnu Widarto, SIK. mengungkapkan, dari beberapa kasus itu pihaknya dapatkan di beberapa daerah di Kalsel, diantaranya Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Beberapa tersangka juga berhasil diamankan misalnya HM warga Jalan Ampera Gang 20 RT.15, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, dengan barang bukti yang diamankan Shabu sebanyak satu paket dengan berat 3,16 gram (berat bersih 2,97 gram).

Selanjutnya tersangka AF warga Jalan Padat Karya RT.03, Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara, kami dapatkan barang bukti satu paket Shabu dengan berat 0,23 gram (berat bersih 0,17 gram).

Kemudian tersangka MS warga Jalan Angkasa Gang Biduri, Desa Sungai Danau, Kabupaten Tanah Bumbu, petugas mendapatkan barang bukti satu paket Shabu seberat 0,24 gram (berat bersih 0,04 gram). Tersangka lain pun juga turut diamankan yakni SN dan seorang perempuan berinisial IY, yang keduanya beralamat di Jalan PLN Lama RT.07, Sungai Danau, Tanah Bumbu. Dari tangan SN didapat barang bukti 4 paket seberat 1,12 gram (berat bersih 0,40 gram), sedangkan dari tangan IY, polisi mengamankan barang bukti 2 paket Shabu dengan berat kotor 0,65 gram (berat bersih 0,29 gram).

Dir Resnarkoba juga menerangkan, untuk tersangka HD warga Jalan Angkasa No.29  RT.003, Sungai Danau, Tanah Bumbu, polisi dapatkan barang bukti Shabu sebanyak 2 paket seberat 0,65 gram (berat bersih 0,23 gram), serta tersangka SW warga Jalan Karya Bersama RT.19 Desa Sungai Danau, Tanah Bumbu, didapatkan barang bukti Shabu sebanyak 1 paket seberat 0,28 gram (berat bersih 0,10 gram).

Lebih lanjut dikatakan, dari 48 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 64 orang itu, ada tiga kasus yang menonjol, yakni tersangka atas nama UHK alias S warga Jalan Teluk Tiram Darat No.43, RT.01, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, dengan barang bukti 12 paket Shabu seberat 59,65 gram dengan berat bersih 57,25 gram ditangkap pada Kamis (4/7/2019) sekitar pukul 16.30 Wita berkat informasi dari masyarakat.

Selanjutnya, kasus kedua yang menonjol dengan tersangka S alias I, warga Jalan Teluk Tiram Darat Gang ABC RT.131 RW.01 Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, dengan barang bukti  4 paket Shabu seberat 54,95 gram (berat bersih 53,61 gram) dan 17 butir pil yang diduga Ekstasi berat bersih 6,71 gram ditangkap pada Jumat (5/7/2019) sekitar pukul 18.00 Wita.

Dan kasus menonjol ketiga, ungkap Dir Resnarkoba, tersangka atas nama A alias N dan B alias J,  warga Jalan Belitung Darat Gang Simpang Pilot RT.17 Kecamatan Banjarmasin Barat. “Dari kedua tersangka ini kami dapatkan barang bukti 7 paket besar Shabu seberat 140,22 gram, dan tersangka ini kami tangkap pada Selasa (9/7/2019) sekitar pukul 14.35 Wita di kediamannya,” katanya.

Para tersangka, pungkas Direktur Resnarkoba Polda Kalsel Kombes Pol Wisnu Widarto, SIK, dikenakan Pasal 114 ayat (1) Sub Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Rel/IB

SAMPIT – Pernyataan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim, sangat mengejutkan Wakil Gubernur, Kalimantan Tengah, Habib Said Ismail dan warga desa Pondok Damar, kecamatan Mentaya Hilir Utara (MHU), Ketika meninjau langsung kelapangan dimana limbah tersebut diproses.

Menurut pegawai dari DLH Kotim, ditanya oleh wakil gubernur soal pengelolaan proses limbah pabrik PT.Mustika Sembuluh bahwa, penampungan atau pengelolaan limbah pabrik milik PT.Mustika Sembuluh ini dinyatakan tidak memenuhi syarat dari ketentuan. Namun anehnya selama ini kalau kolam penampungan limbah tidak dipersoalkan oleh dinas yang bersangkutan, apalagi memberikan sanksi kepada perusahaan.

“Kalau kolam penampungan limbah ini tidak memenuhi syarat, mengapa tidak diberikan teguran padahal ini sudah berjalan begitu lama.” Ujar Habib Said Ismail kepada pegawai DLH Kotim yang mengikuti rombongan.

Kalau dilihat beberapa kolam penampungan limbah milik perusahaan PT.Mustika Sembuluh, ini bukan kolam untuk memproses limbah pabrik, akan tetapi kolam ini hanya penampungan limbah dari pabrik saja.

Sungguh sangat mustahil ada beberapa kolam penampungan limbah rata dengan kolam lainnya, disini tidak ada tempat penampungan limbah untuk disaring atau diproses menjadi limbah yang tidak membahayakan untuk lingkungan sekitarnya.
“Sini tolong di videokan biar gubernur tahu apa sebenarnya yang terjadi dilapangan, sementara dulu kita hanya menerima laporan saja dan kini saya bisa lihat langsung.”Tegasnya wakil gubernur ini kepada warga desa Pondok Damar yang ikut menyaksikan jalannya sidak.

Disela kegiatan sidah wakil gubernur, Kalimantan Tengah, Ketua DAD desa Pondok Damar, Yarrdi Berti mengungkapkan bahwa izin LA aplikasi kearah timur, untuk perusahaan PT.Mustika Sembuluh tidak pernah melibatkan warga dan tokoh masyarakat desa Pondok Damar.

“Kami berharap agar perusahaan PT.Mustika Sembuluh ini, mulai sekarang harus memperhatikan lingkungan sekitarnya sebab akibat kecerobohan perusahaan kami menjadi korban.” terangnya kepada media infobanua.co.id, Sabtu (13/7/2019)

Nal/IB

BANJARMASIN – Guna meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai tentang ketentuan penyidikan, Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalbagsel HB. Wicaksono membekali pegawai dengan Lokakarya Administrasi Penyidikan bekerja sama dengan Balai Diklat Keuangan Balikpapan.

Lokakarya Administrasi Penyidikan yang diselenggarakan tanggal 8 hingga 11 Juli 2019 di Aula KPPBC TMP B Banjarmasin dan diikuti oleh 37 pegawai di lingkungan Kanwil DJBC Kalbagsel, Kanwil DJBC Kalbagtim, dan Kanwil DJBC Kalbar, dibuka oleh Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Firsti Masdiani.

Materi Lokakarya meliputi Hukum Pidana, Kewenangan PPNS, Teknik Pemeriksaan, Penyitaan dan Penggeledahan, Praperadilan, Pembuktian Unsur Delik Pidana Pabean-Cukai, latihan pemberkasan, dan sebagainya.

Pemateri adalah pakar-pakar penyidikan yang telah banyak pengalaman dibidangnya antara lain Setyawan Wibowo yakni Kasubdit Penyidikan Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Budi Santoso, Hendri Yani Etik, Samsul Kamal, pemateri di Lingkungan Kanwil DJBC Kalbagsel dan pemateri dari Perwakilan Korwas PPNS, Kejaksaan Negeri, Kehakiman PN, serta Lapas Kelas IIA Banjarmasin.

“Berbekal administrasi penyidikan pegawai harus dapat berperan lebih dalam penegakan hukum”, ujar Budi Santoso.

Profesionalisme pegawai di unit pengawasan akan menciptakan penegakan hukum yang tegas dan efisien sehingga mampu melindungi masyarakat dari beredarnya barang larangan dan pembatasan, melindungi sumber daya alam dari penyelundupan dan eksplorasi yang berlebihan serta mengamankan penerimaan negara.

Proses penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai harus dilakukan secara maksimal guna menimbulkan efek jera dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

“Hingga tahun 2018-2019 Bea Cukai Kalbagsel sudah menangani 9 penyidikan, semua sudah inchract dengan putusan pengadilan 1 hingga 1,8 tahun,” katanya.

Ida/IB

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Said Ismail bersama rombongan, ketika meminta keterangan dari pihak perusahaan terkait pencemaran sungai Sampit. (nal/brt).

Sampit – Kolam penampungan limbah milik PT.Mustika Sembuluh, yang baru ini mencemari sungai Sampit ketika Jum,at (12/7) mendapat kunjungan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Said Ismail sangat terkejut dan prihatin melihat langsung keadaan sungai yang tadinya bersih dan tempat warga mencari nafkah mencari ikan hilang sekejab akibat limbah pabrik PT.Mustika Sembuluh.

Mendengar kedatangan orang nomor dua di Kalimantan Tengah, warga desa Pondok Damar berduyun duyun mendatangi tempat lokasi sungai yang tercemar dimana orang nomor dua tersebut berada. Mereka mengadukan nasibnya setelah kejadian ini kepada Habib Said Ismail, warga meminta agar kejadian ini pihak perusahaan harus bertanggungjawab apapun alasannya.

Setelah Habib Said Ismail beserta rombongan menelusuri sungai yang tercemar oleh limbah dan kini masih terlihat sisa sisa limbah walaupun pihak perusahaan telah berusaha membendung dan membersihkan sungai dari limbah.

Disela kunjungannya Habib Said Ismail sempat mempertanyaan kepada pihak perusahaan sejauh mana menangani kasus limbah ini, yang mana juga sempat beredar dimasyarakat bahwa limbah yang mencemari sungai Sampit ini adalah sebagian dari limbah rumah tangga.

“Saya heran juga disini kalau ada orang yang menyebutkan limbah pabrik bercampur limbah rumah tangga, sangat tidak mungkin karena tadi menurut warga banyak ikan yang mati dan air berwarna hitam pekat itu artinya ada kolam penampungan limbah yang jebot,” katanya.

Sementara perwakilan perusahaan PT MS Andi Ayub mengatakan, penanganan limbah yang sekarang mereka lakukan membersihakn sungai dengan cara membendung dan menyedot limbah dari dasar sungai. Namun ketika menyinggung dari kolam penampungan mana yang jebol dan bocor, Andi Ayub belum bisa menjawab dengan pasti.

Wakil Gubernur Habib Said Ismail mengajak pihak perusahaan menunjukan kolam penampungan limbah, setelah rombongan melihat ternyata pengelolaan limbah yang dimiliki oleh PT.Mustika Sembuluh ini dianggap kurang sempurna (tidak standar) menurut Habib Said Ismail didampingi DLH Provinsi.

“Kalau kita lihat bersama tadi secara langsung, yang mana pihak perusahaan sebut kolam pengelolaan limbah tapi menurut saya ini kolam penampungan limbah saja,” tegasnya

Kunjungannya pun berlanjut melihat ke desa Pondok Damar, dimana tempat tersebut dijadikan warga tempat mengadu nasib mencarikan ikan. Disana juga sungai sungguh sangat memprihatinkan, banyak perahu warga yang hanya terikat mereka para warga tidak bekerja ikan sudah tidak ada lagi.

“Saya minta perusahaan memperhatikan nasib warga disini, terutama air bersih dan sebagainya demi kehidupan warga n,” pintanya dan disetujui oleh pihak perusahaan melalui perwakilannya Andi Ayub.
Nal/IB

BANJARMASIN – Delapan puluh sembilan (89) orang personel Polri yang terdiri dari 81 anggota Polri dan 8 PNS Polri menjalani upacara wisuda Purna Bhakti di Lapangan Mapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan dipimpin langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si, Kamis (11/7/2019) pukul 07.00 wita.

Dalam upacara tersebut hadir Wakapolda, Irwasda, Pejabat Utama (PJU) Polda Kalsel, Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel beserta Pengurus Bhayangkari, anggota Polri dan PNS Polri.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si menyatakan, ada sebanyak 89 personel Polri dan jajaran PNS Polda Kalsel yang diwisuda purna tugas. Mereka ini, merupakan anggota yang pensiun pada periode Juli 2018 – Juli 2019. Terdiri dari 21 Pamen, 25 Pama, 35 Brigadir dan 8 PNS Polri.

Upacara Purna Bhakti yang dilaksanakan tersebut, sejatinya merupakan salah satu bentuk penghargaan yang tulus dan bentuk ungkapan rasa hormat yang setinggi-tingginya dari segenap kesatuan dan rasa kecintaan bagi anggota yang memasuki masa pensiun atas pengabdian selama masa dinas aktif sampai mengakhiri masa purna tugas di Polda Kalsel.
“Ini juga untuk mengikat tali persaudaraan terhadap anggota Polri yang masih aktif sebagai generasi penerus,” ungkap Kapolda Kalsel.

Kapolda menjelaskan, selama ini keberhasilan tugas kepolisian dan perkembangan Polri tidak lepas dari peranan masyarakat termasuk didalamnya sumbangsih dari purnawirawan polri sejak aktif hingga sekarang yang sesuai dengan semboyan purnawirawan polri yakni “Sekali Bhayangkara Tetap Bhayangkara Dan Patuh Pada Tribrata Dan Catur Prasetya”.
“Kami akan selalu terbuka menerima kritik, saran dan masukan guna perbaikan polri kedepannya,” tutur Jenderal bintang dua tersebut.

Kapolda juga berpesan bahwa Purna Bhakti bukanlah akhir dari pengabdian sebagai seorang insan Bhayangkara sejati, tetapi sebagai langkah awal untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat secara langsung, dimana para purnawirawan akan lebih banyak waktu dan kesempatan untuk berinteraksi secara sosial karena tak dibebani rutinitas tugas dinas.

“Salam pengabdian Polri. Terimakasih Polri. Selama 34 tahun sudah kulakukan pengabdian degan tulus dan ikhlas. Karena tugas dan pengabdian telah menjad bagian dari ibadah kami. Terimakasih Polri dan kami memohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Percayalah. Bangga pada Polri,” sepenggal ucapan dari perwakilan para wisudawan dihadapan Kapolda Kalsel serta anggota yang mengantarkan wisudawan melewati pedang pora gerbang Tribrata.

Usai pelaksanaan upacara Wisuda Purna Bhakti anggota Polri dan Wredatama PNS Polri, acara di lanjutkan dengan ramah tamah dan makan bersama seluruh Wisudawan Purna Bhakti bertempat di Aula Bhayangkari Mathilda Batlayeri Mapolda Kalsel.

Rel/IB

Banjarmasin – Sejumlah aturan telah dibuat agar produk jurnalistik melindungi anak yang terlibat masalah hukum. Termasuk identitas data seorang anak dalam pemberitaan harus disamarkan secara keseluruhan tanpa terkecuali, terlepas dari anak tersebut berperan sebagai pelaku, saksi maupun korban dari sebuah peristiwa dan status anak tersebut

Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rini Handayani berkata apapun status dan peran seorang anak dalam sebuah pemberitaan maka harus disamarkan.

Menurut Rini, disamarkan tersebut harus mencakup secara keseluruhan aspek identitas dari anak meliputi fisik anak, tempat tinggal anak, tempat sekolah anak, orang tua dari anak dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan hal hal yang bisa membuat identitas anak dikenali.

“Jangan ada sedikitpun tersisa satu hal yang bisa membuat anak ini dikenali, ini harus disamarkan secara keseluruhan demi masa depan anak,” ujarnya kepada wartawan banjarhits disela sela kegiatan sosialisasi pedoman pemberitaan ramah anak di Banjarmasin (11/7).

Selain itu Rini mengatakan terkait hal status usia anak merupakan manusia yang masih belum berusia 18 tahun, “meskipun seseorang yang sudah memiliki anak dengan kondisi masih belum mencapai umur 18 tahun tetap dia tergolong usia anak,” ucapnya.

Lanjutnya meskipun identitas dibuka secara gamblang oleh aparat hukum namun tetap harus disaring oleh insan pers dan jajaran redaksi, “karena sudah merupakan kewajiban pers melindungi itu sesuai dengan hukum yang diatur dalam Pasal 19 UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” tegasnya.

Sementara itu Perwakilan Dewan Pers, Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan, Jamalul Insan membenarkan pernyataan identitas anak harus disembunyikan atau disamarkan secara keseluruhan tanpa meninggalkan jejak yang berdampak pada mudahnya identitas anak dikenali.

“Wajah, badan selain itu kerabat, alamatnya, maupun dimana anak ini sekolah secara keseluruhan harus disamarkan, tidak boleh tersisa sedikitpun,” katanya.

Jamal melanjutkan Terlebih Dewan Pers bersama Kementrian PPPA sudah melakukan nota kesepahaman atau MoU beberapa waktu lalu terkait penentuan kategori usia anak yang disepakati dengan batasan umur 18 tahun.

“Jadi kalau masih dibawah 18 tahun, ini harus di samarkan sesuai dengan batasan yang sudah disepakati terlepas dari peran dalam kasus ataupun statusnya di masyarakat,” pungkasnya. nik/rel

Rapat koordinasi membahas limbah pabrik PT.Mustika Sembuluh diruang Kabag.Perekonomian Kotim (nal/brt).

Sampit – Rapat koordinasi guna membahas persoalan dugaan pencemaran oleh limbah pabrik PT  Mustika Sembuluh yang mencemari sungai Sampit di Desa Pondok Damar, Kecamatan MHU, BagendangKamis (11/7) digelar di ruang Kabag Perekonomian Pemkab Sampit dipimpin Kabag Perekonomian Kotim.

Juga hadir Camat MHU Bagendang Syamsyul Rizal, Kepala Dinas Perikanan Sampi, Heriyanto, Polres Kotim, perwakilan warga desa Pondok Damar, Suharjo dan Yarrdi Berti.

Dalam rapat internal tersebut ada dua poin kesimpulan yakni, pertama dampak hukum pencemaran limbah pabrik PT Mustika Sembuluh diserahkan pihak aparat kepolisian Sampit sambil menunggu hasil uji laboratorium. Kedua dampak sosialnya akan dibahas kembali dengan mengundang pihak perusahaan dan DPRD Kotim.

“Dari hasil rapat tadi kita sepakat, untuk dampak hukumnya dari pencemaran limbah pabrik PT.Mustika Sembuluh diserahkan kepada Polres Kotim, sementara untuk dampak sosialnya akan kita bahas dalam rapat kemudian,” tegasnya.

Menanggapi tidak diundangnya pihak perusahaan PT.Mustika Sembuluh dan DPRD Kotim, Wim menjelaskan rapat koordinasi ini sebatas rapat internal Pemerintah Daerah Kotim. Namun Wim berjanji pada rapat berikutnya pihak perusahaan dan anggota DPRD Kotim yang membidanginya akan diudang.

“Rapat ini hanya sebatas internal saja, untuk rapat berikutnya pihak perusahaan dan anggota DPRD Kotim pasti akan kami undang.”Ungkapnya kepada media ini.

Ketua BPD desa Pondok Damar, Suharjo dan Ketua DAD desa Pondok Damar, Yarrdi Berti menegaskan, jika permasalahan ini berlarut larut tidak ada tanggapannya. Maka pihaknya bersama warga akan mendatangi pabrik dan akan menggembok pabrik tersebut.

“Selesaikan dulu permasalahan limbah pabrik, lahan tanah desa yang dicoplok perusahaan serta tuntaskan plasma warga desa Pondok Damar yang selama ini tidak jelas keberadaannya.”  tegasnya.

zainal