Hukum

Hari raya Idul Adha 1439 H atau Idul Adha 2018 ditetapkan pemerintah pada 22 Agustus 2018 nanti. Sudah menjadi tradisi di Indonesia, jelang datangnya Idul Adha 2018, beberapa ruas jalan selalu dipenuhi oleh para penjual hewan kurban, sapi, kambing, domba, dan kerbau.

Meski sudah menjadi rutinitas setiap tahunnya, memilih hewan kurban yang tepat untuk Idul Adha 2018 masih sulit dipahami. Tak jarang, para penjual yang nakal, bisa memberikan saran yang kurang tepat.

Dikutip dari Serambi Indonesia dalam berita diterbitkan pada Kamis (9/8/2018), padahal ada beberapa syarat sah hewan kurban yang harus dipenuhi sesuai syariat Islam.

Apa saja?

1. Jenis hewan kurban yang diperbolehkan

Allah berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ

“Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka…”(QS. Al Haj: 34).

Syarat hewan kurban yang pertama perlu Anda ketahui adalah jenis hewan yang diperbolehkan untuk berkurban sesuai syariat Islam.

Hewan yang memenuhi syarat untuk berkurban adalah bahimatul an’am (bintang ternak).

Hewan yang termasuk dalam jenis tersebut adalah unta, sapi, kambing dan domba.

Hal ini sesuai dengan kesepakatan ulama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi (Syarh Shahih Muslim, karya An-Nawawi).

2. Status kepemilikan hewan

Setelah mengetahui syarat hewan kurban dari jenis hewan yang diperbolehkan, syarat selanjutnya adalah mengenai status kepemilikan / proses mendapatkan hewan tersebut.

Hewan yang memenuhi syariat adalah hewan yang diperoleh secara halal dan dimiliki dengan akad yang halal.

Jadi, bukan merupakan hewan curian atau hewan yang dimiliki dengan uang yang haram, seperti riba misalnya.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, “Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik…” (HR. Muslim)

3. Kondisi fisik dan kesehatan hewan

Syarat hewan kurban yang sesuai syariat selanjutnya adalah kondisi kesehatan hewan.

Hewan yang sah untuk berkurban adalah hewan yang tidak cacat.

Ada 4 cacat yang menyebabkan hewan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban, yaitu:

1. Salah satu matanya ada yang buta dan itu jelas diketahui butanya
2. Hewan tersebut sakit dan diketahui secara jelas bahwa hewan itu sakit
3. Hewan yang pincang dan secara jelas diketahui bahwa hewan itu pincang
4. Hewan yang sangat kurus sampai tidak punya sumsum tulang.

Dari Al Barra’ bin Azib radliallahu ‘anhu, sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda sambil berisyarat dengan tangannya demikian (empat jari terbuka):

“Ada empat cacat yang tidak boleh dalam hewan Kurban: buta sebelah matanya dan jelas butanya, sakit dan jelas sakitnya, pincang dan jelas pincangnya, dan sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang.”

Al Barra’ mengatakan, “Apapun ciri binatang yang tidak kamu sukai maka tinggalkanlah dan jangan haramkan untuk orang lain.

(HR. An-Nasa’i, Abu Daud dan dishahihkan Al-Albani).

jelang Idul Adha pengusaha hewan kurban siapkan hewan kurban

jelang Idul Adha pengusaha hewan kurban siapkan hewan kurban (banjarmasinpost.co.id/muhamad maulana)

4. Usia hewan kurban

Ada kriteria umur hewan yang akan digunakan untuk berkurban.

Berikut ini usia minimal hewan yang sah untuk dijadikan hewan kurban :

– Unta Genap 5 tahun, masuk tahun keenam.

– Sapi Genap 2 tahun, masuk tahun ketiga.

– Kambing Genap 1 tahun, masuk tahun kedua.

– Domba Genap 6 bulan, masuk bulan ketujuh.

Hal ini perlu Anda perhatikan saat membeli hewan kurban.

Usahakan agar usia minimal hewan tersebut sesuai dengan syarat hewan kurban di atas.

5. Kurban dengan urunan / patungan.

Kurban bisa dilaksanakan dengan cara rombongan maupun individu.

Hal tersebut bisa menyesuaikan dengan keadaan ekonomi masing-masing.

Namun. untuk melakukannya ada batas maksimal jumlah peserta dalam satu rombongan.

Jika berkorban unta maka dalam satu rombongan maksimal 10 orang.

Sementara, berkurban dengan sapi maksimal dalam satu rombongan adalah 7 orang.

Bagi yang ingin berkurban dengan kambing maka hanya boleh dilakukan oleh individu atau tidak boleh rombongan.

Sementara itu, dikutip dari Tribun Jakarta dalam artikel diterbitkan pada Senin (13/8/2018), Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (KPKP) Jakarta Barat, Marsawitri Gumay mengatakan kesehatan dan kelengkapan fisik hewan kurban perlu diperiksa.

“Kita periksa giginya apa sudah tanggal atau belum dari sana ketahuan berapa usia hewan. Idealnya untuk kambing atau domba minimal satu tahun, kalau untuk sapi dua tahun ke atas,” katanya.

Bagi yang akan berkurban di Idul Adha 2018 ini, pastikan penuhi 5 syarat tersebut.

rel

Pada pelaksanaan HUT RI ke-73 BNN Kabupaten Barito Kuala mengikuti upacara detik-detik proklamasi, Jum’at (17/8) jam 10.00 di Lapangan 5 Desember Barito Kuala.

Pelaksanaan upacara HUT RI yang ke 73, dalam rangka menghadiri undangan Pemerintah kabupaten Barito Kuala yang dihadiri oleh Plt. Kepala BNNK Barito Kuala, kasubag, kasi, ASN, dan TKK.

Upacara memperingati detik2 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke 73 selain untuk mengenang pengorbanan para pahlawan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia upacara juga merupakan momentum penting untuk senantiasa menggelorakan semangat perjuangan dalam mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata.

rel/hms

BNN Kabupaten Barito Kuala berpartisipasi pada kegiatan penurunan upacara bendera merah putih HUT RI yang ke 73, yang dihadiri oleh Plt. Kepala BNNK Barito Kuala, kasubag, kasi, ASN, dan TKK, Jum’at (17/8) Waktu 17.00 WITA di Lapangan 5 Desember Barito Kuala.

Kegiatan ini diawali dengan penampilan atraksi drumband Ijejela Marabahan, menyanyikan lagu-lagu wajib yang dibawakan oleh group Ijejela Marabahan. Juga diisi kegiatan pokok penurunan sang merah putih dan diiringi lagu Indonesia Raya dengan Inspektur Upacara wakil Bupati Barito Kuala H. Rahmadian Noor dan komandan upacara oleh IPDA Maryono.

Disela kegiatan BNNP Batola menyempatkan fotobersama dengan tamu undangan dan masyarakat, sekaligus mengajak memerangi narkoba.

rel

Tujuh orang HM Sanimudin, Ngatino, Tri Suliastyadi, Eter Pambudi, Ironius Kamulu, Daron dan Eko Isbantoro yang mengaku menjadi mediator penjualan aset perusahaan PT Jaya Agra Wattie Tbk—perusahaan karet dan minyak kelapa sawit yang memiliki 3 tiga anak perusahaan dan 1 unit pabrik yang berlokasi di Kintap Tala, Batola, Pulau Laut Kotabaru serta Mekarsari Anjir Pasar Mandiangin Kabupaten Banjar.

Menuntut pemberian fee sebesar 2,5 persen terhadap PT  Jaya Agra Wattie Tbk, karena berhasil mencarikan investor untuk membeli aset perusahaan yang dimiliki perusahaan karet dan kelapa sawit PT  Jaya Agra Wattie Tbk.

Melalui kuasa hukum Anang Yuliardi SH dan Vincensius Woy SE CLA sudah pernah melakukan somasi pertama 23 Oktober 2017, tampaknya juga tak mendapat tanggapan.

Bahwa berdasarkan kesepakatan antara klien kami yaitu tim mediator dengan PT Jaya Agra Wattie yang diwakili Bambang Sugianto Ibrahim tentang  pemberian fee sebesar 2,5 persen dari nominal harga jual yakni Rp2.700.000.000.000 (Dua Triliun  Tujuh Ratus Miliar Rupiah) bilamana tim mediator  berhasil membeli anak-anak perusahaan, PT Jaya Agra Wattie Tbk.

Bahwa berawal dari adanya keinginan dari PT Garuda Mas yang mewakili kepentingan pihak investor yang berasal dari Malaysia untuk membeli perusahaan  perkebunan Sawit di Indonesia dan atas informasi tersebut klien kami membentuk sebuah tim yang bertugas untuk mencari informasi dan menjebatani keinginan investor tersebut dengan perusahaan  yang akan melepaskan asetnya tersebut.

Bahwa klien kami yang  berbentuk tim tersebut mendapatkan informasi  bahwa PT Ja Wattie Tbk akan melepaskan beberapa mendapatkan investor yang akan membeli anak-anak perusahaan PT Ja Wattie.

Bahwa 3 November 2016 anggota tim mediator yaitu H Sanimudin dan Ngatino didatangi Agus Prayitno yang mengaku bahwa dirinya  utusan  PT Indofood Group dengan maksud  menanyakan kebenaran dan kepastian tentang apakah PT Ja Wattie Tbk benar-benar akan menjual  anak perusahaanya  karena menurut Agus Prayitno ada investor yang serius ada investor  yang serius berminat dan informasi tersebut dibenarkan H Saimudin dan selanjutnya H Saimudin ditindak lanjuti  dengan memperlihatkan dan memberikan data berupa Summary tentang  PT Ja Wattie  Tbk untuk meminta data-data yang dibutuhkan oleh PT Ja Wattie Tbk diberikan data-data yaitu data audit keuangan, peta HGU, titik koordinat, eksekutif summary yang lengkap.

Bahwa data-data yang H Nursairi dapatkan tersebut kemudian diserahkan kepada tim mediator  yaitu Etter Pambudi, Siswanto dan Agus Hatta dan Agus Hatta dokumen tersebut diserahkan kepada PT Indofood Group.

Bahwa akhirnya antara PT Ja Wattie Tbk dengan PT Indofood Group sukses terjadi jual beli atas anak-anak perusahaan PT Ja Wattie Tbk  sebagaimana telah diuraikan diatas dan oleh karena berdasarkan kesepakatan klien kami tim mediator  dengan direktur  keuangan  PT Ja Wattie yaitu Bambang Sugiarto  Ibrahim dimana diperjanjikan bilamana  tim mediator berhasil mendapatkan investor yang potensial dan serius  membeli anak-anak perusahaan PT Ja Wattie Tbk tersebut maka tim mediator akan diberi fee sebesar 2,5 persen dari harga jual (2,7 trilyun rupiah) dan oleh karena jual beli antara PT Ja Wattie Tbk dengan PT Indofood Group ini terjadi atas mediasi dari tim mediator maka bersama ini kami meminta agar PT anak perusahaannya yang berupa perusahaan perkebunan sawit, perkebunan karet dan pabrik pengolahan karet, atas informasi tersebut akhirnya klien kami mendatangi PT Ja Wattie  Tbk yang beralamat di Jalan Abdul Muis No 40 Jakarta Pusat guna membicarakan maksud keinginan pihak investor yang diwakili PT Garuda Mas dan di kantor  PT Ja Wattie  Tbk  tersebut  klien kami tersebut dan dilayanai Bambang Sugianto Ibrahim selaku Direktur keuangan.

Bahwa dalam pertemuan tersebut, klien kami menyampaikan bahawa mereka adalah tim mediator yang mewakili keinginan investor dari PT Garuda Mas yang bermaksud untuk membeli perusahan perkebunan sawit milik PT Ja Wattie Tbk dan atas maksud dan tujuan klien kami tersebut Bambang Sugianto Ibrahim menyampaikan  bahwa PT Ja Wattie Tbk memang akan melepas kepemilikan atas 3 anak perusahaanya  serta ditambah  1 unit  pabrik pengolahan karetnya sebagai berikut

a. PT Kintap Jaya Wattindo perusahaan perkebunan kelapa sawit  yang terletak  di daerah Kintap kabupaten Tanah Laut dengan luas lahan  kurang lebih  12.000 ha, dengan  1 unit pengolahannya.

b. PTAgri Bumi Sentosa, perusahaan Kelapa Sawit yang terletak di daerah Marabahan, Kabupaten Barito Kuala yang terletak di daerah Marabahan, kabupaten Barito Kuala dnegan luas lahan  kurang lebih 15.000 Ha, dengan 1 unit pengolahannya.

c. PT Bumi Prada perusahaan perkebunan karet yang terletak di wilayah Pulau Laut Tengah kabupaten Kota baru dengan luas lahan kurang lebih 5.000 Ha.

d. PT Anugerah Wattindo perusahaan perkebunan pabrik pengolahan karet dengan kapasitas 3 ton per jam yang terletak di wilayah Mekarsari Anjir Pasar Mandiangin dengan luas area pabrik 20 Ha. Bahwa harga pelepasan (take over) dari empat anak perusahaan tersebut adalah sebesar Rp2.700.000.000.000 (dua triliun tujuh ratus miliar rupiah).

Bahwa dalam pertemuan antara klien kami dengan Bambang Sugianto  Ibrahim di kantor  PT Ja Wattie Tbk tersebut  maka tim mediator mendapatkan buyer yang potensial dan serius dan berhasil mensukseskan jual beli anak-anak perusahaan PT Ja Wattie  Tbk tersebut maka tim mediator akan diberikan fee sebesar 2,5 persen dari harga jual asset-aset tersebut.

Bahwa dikarenakan oleh sesuatu dan lain hal proses rencana  pembelian asset-aset  milik PT Ja Wattie  Tbk oleh investor  dari Malaysia  yang diwakili oleh PT Garuda Mas mengalami kegagalan, namun hal tersebut tidak menjadikan semangat  klien kami menjadi kendor untuk mencari investor, klien kami tetap melanjutkan melakukan penawaran ke berbagai pihak untuk J A Wattie  Tbk segera merealisasikan pemberian fee sebesar 2,5 persen dari harga jual asset-aset tersebut.

Demikian somasi ini kami sampaikan, kami berharap kiranya somasi ini  mendapatkan perhatian dan tanggapan serius dari pihak PT Ja Wattie Tbk, pihak kami sangat terbuka untuk berdialog langsung  bersama jajaran  PT Ja Wattie  Tbk  guna menyelesaikan permasalahan ini, bahwa apabila dalam waku 7 hari sejak diterimanya somasi ini saudara tidak mengindahkan atau mengabaikan somasi ini serta  tidak melaksanakan hal-hal yang telah kami sampaikan  tersebut di atas , maka kami akan menempuh jalur hukum untuk itu atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Menurut pengakuan H Nursairi SH MH, kronologis penjualan PT Jaya Agra Wattie Tbk disebutkan,

1. Tanggal 22 Februari 2016 LOI atas nama PT Agro Lestari dikirim melalui email  dan diterima Andi selaku Direktur PT Ja Wattie  Tbk, tanggal 3 Maret 2016, Nursairi dan M Khasibun berdasarkan LOI  yang dikirim  atas nama PT Agro Lestari diundang PT Ja Wattie Tbk.
2. tanggal 3 Maret 2016 Nursairi dan M Khasibun berdasarkan LOI yang dikirim atas nama PT Agro Lestari diundang PT JA Wattie Tbk tanggal 3 Maret 2016 yang ditandatangani  direktur  PT Ja Wattie  Tbk atas nama Andi Hariyanto .
3. Tanggal 5 April 2016 menerima  LOI dan profil Company dari PT Garuda Emas  Holdings  SDNBHD yang berkedudukan di Malaysia dan berminat untuk membeli PT Ja Wattie Tbk dan surat  minat tersebut  ditandatangai  oleh Datuk Zainal Abidin sebagai direktur .
4. Tanggal 13 April 2016 pukul 10.00 WITA H Nursairi dan Datuk Burhanudin dari Malaysia menghadap  Rohadi dan kawan-kawan  di Kantor Ja Wattie Tbk di Wisma  BS6 lantai 8 JaLAN Abdul Muis  No 40 Jakarta Pusat. Setelah  diperiksa  surat  menyurat  LOI /profil  Company lalu  H Sairi  dan Datuk Burhanudin dari Malaysia  dihadapkan ke Bambang  S Ibrahim sebagai direktur keuangan , setelah surat menyurat diperiksa  Bambang S Ibrahim lalu dilanjutkan pembicaraan mengenai jual beli teknisnya PT Ja Wattie Tbk.
5. Tanggal 13 Juli 2016 PT Garuda Emas Holdings SDNBHD mengeluarkan surat yang ditujuakan kepada PT Ja Wattie  Tbk dengan maksud  pada bulan Agustus 2016 pihak Garuda Emas Holdings SDNBHD akan datang ke Jakarta  untuk menemui  Bambang S Ibrahim selaku direktur  keuangan PT Ja Wattie  Tbk untuk akuisisi saham Kebun Kelapa Sawit  PT Ja Wattie  Tbk sesuai  surat tertanggal 13 Juli 2016.
6. Pada tanggal 8 Agustus 2016 H nursairi bersama Datuk Burhanudin dari  Malaysia dengan ditemani Ir Muhammad Khairudin dari Martapura , Ujang dari Martapura, Muhammad Hata dari Muara Tewe, Hariadi dari Muara Tewe dan Sanimudin dari Banjarmasin menghadap Bambang S Ibrahim direktur keuangan PT Ja Wattie Tbk di kantor Jalan Abdul Muis No 40 Jakarta Pusat dan membicarakan mengenai harga kebun milik  PT Ja Wattie Tbk yang ada di Kalimantan dan waktu itu harga disepakati  sebesar Rp2,7 Triliun dengan fee buat mediator sebanyak 5 persen dari harga Rp2,7 Triliun sebesar Rp135 miliar. Dan sesuai  kesepakatan fee tersebut dibagi 3 kelompok  yaitu Kelompok Kalimantan atas nama H Kusairi dan kawan-kawan dapat Rp45 miliar, kelompok Jakarta  atas nama Bambang S Ibrahim dan kawan-kawan Rp45 miliar.
7. Pada tanggal 15 September 2016 H Nursairi bersama Jayadi dari Rantau dan Bentot dari Banjarbaru serta Roy dari Jakarta menghadap Bambang  S Ibrahim di Kantor PT Ja Wattie Tbk  mengadakan pertemuan  dan di dalam pertemuan tersebut  perusahaan Roy juga berminat ingin membeli PT Ja Wattie Tbk dan dalam pertemuan tersebut disepakati untuk survey kebun dan cek surat menyurat namun proses tidak berjalan atau tidak berlanjut.
8. Tanggal 5 November 2016 H Nursairi mendapat telepon dari Sanimudin Banjarmasin bahwa telah kedatangan  tamu dari Palangkaraya Agus Prayitno dan kawan-kawan mengaku utusan  atau kepercayaan dari PT Indofood/Indo Group yang bermaksud ingin membeli PT Ja Wattie Tbk , lalu H Sairi meminta Sarimudin untuk memberikan LOI-nya sebagai data awal (LOI)
9. Kemudian 6 November  2016 Agus Prayitno dari Palangkaraya ke rumah H Nursairi dan mengaku sebagai utusan atau kepercayaan dari PT Indofood atau Indo Group yang ditemani  Eko di Palangkaraya, Aan dari Banjarmasin, Slamet dari Banjarbaru, Tri  dari Banjarbaru dan Darono dari Banjarbaru.

Kedatangan Agus Prayitno ke rumah H Nursairi bermaksud menanyakan apa benar H Sairi sebagai kuasa jual PT Ja Wattie Tbk lalu  H Nursairi menjawab benar kemudian PT Ja Wattie Tbk dan setelah mengecek surat menyurat Agus Prayitno baru yakin bahwa PT Ja Wattie  Tbk benar-benar dijual, setelah yakin baru menanyakan tentang harga dan fee mediatornya kemudaian dijelaskan harga net kebun PT Ja Wattie  Tbk khusus yang di Kalimantan  Rp2,7 triliun dan fee 2,5 persen samapi 5 persen dari harga. Setelah mendapatkan data-data PT Ja Wattie Tbk dan penjelasan dari H Nursairi , Agus Prayitno segera melaporkan ke pimpinan PT Indofood  atau Indo  Group.

1. Tanggal 7 November 2016 Eter dan Eron dari Palangkaraya datang kerumah H Nursairi  mengaku disuruh  Agus Prayitno dan Siswanto perwakilan PT Indofood atau Indo Group karena PT Indofood atau Indo Group tidak mau  membuat LOI kemudian Eter dan Eron membuat LOI atau surat minat beli PT Ja Wattie  Tbk menggunakan perusahaan lain yaitu atas nama PT Mitra Nusapala Lestari tanggal 8 November 2016,
2. Tanggal 24 2016 Eter  dan Eron ditemani H Sanimudin datang ke H Nursairi bermaksud ingin survey diketahui  Irpan pejabat PT Ja Wattie  Tbk yang ada di Kintap dan Muhdar selaku humas PT Ja Wattie Tbk  setelah selesai survey   Eter dam Eron  serta H Sanimudin memberi data atau surat  menyurat PT Ja Wattie  Tbk secara lengkap dan berjanji akan segera melaporkan ke Agus Prayitno dan Siswanto guna proses selanjutnya.
3. Sabtu, 3 Desember 2016 Budi karyawan  Bank BI Banjamasin  mengaku suruhan dari Oyong Kumoro atau pamannya Budi suruhan atau kepercayaan  PT Gunta Samba yang ada di Jakarta untuk mencari data dan menanyakan kepada H Nursairi  apa benar PT Ja Wattie Tbk ingin dijual, setelah saya jelaskan dan perlihatkan data-data  PT Ja Wattie  Tbk, Budi baru percaya PT Ja Wattie Tbk ingin jual.
4. Sabtu 10 Desember dan Minggu 11 Desember 2016 Budi minta ditemani survey ke kebun PT Ja Wattie  Tbk yang ada di wilayah Kintap atau Tanah Laut dan yang ada di Marabahan. Budi survey selama 2 hari dan ditemani Jushani dan Matah, Eko dari Damit. Setelah survey Budi menelepon H Nursairi dan melapokan bahwa hasil survey  dan data-data  atau foto hasil survey dikirimkan kepada Oyong Kumoro selaku perwakilan PT Gunta Samba yang ada di Jakarta sekaligus dari paman Budi.
5. Tanggal 13 Desember 2016 Budi telepon H Nursairi katanya disuruh  Oyong Kumoro untuk mengecek  ke BPN  (Badan Pertanahan Nasional) apa benar legalitasnya dan ada masalah apa tidak. Dan kata Budi  setelah di cek ke Dinas atau kantor BPN tingkat I Banjarmasin data benar dan tidak ada masalah  selanjutnya dilaporkan kepada  Oyong Kumoro  untuk proses selanjutnya.
6. Tanggal 7 Januari  2017 H Nursairi  ditelepon  Oyong Kumoro untuk datang ke Jakarta Senin, 9 Januari  2017 di Jakarta guna menemui Oyong Kumoro  dan pihak Legal PT Gunta Samba waktu itu disebutkan atas nama Cahyono guna membahas  PT Ja Wattie  Tbk dan rencana langsung menghadap pimpinan PT Ja Wattie  Tbk namun pada saat tersebut Oyong Kumoro  mendadak  teltpon  H Nursairi bahwa Oyong Kumoro dan Cahyono Legal dari PT Gunta Samba ada tugas dari pimpinan untuk pergi ke Semarang selama dua hari dan sesuai perjanjian  Rabu, !! Januari 2017  ingin bertemu lagi  dengan saya dan langsung menghadap  pimpinan PT Ja Wattie Tbk namun tidak ada kabar. H Nursairi putuskan tanggal 11 Januari 2017 pulang ke Banjarmasin dan menerima telepon Oyong Kumoro.
7. Tanggal 5 Februari 2017 Budi me- whatsapp H Nursairi bahwa data-data telah dikirimkan ke PT Gunta Samba dan menyampaikan bahwa omnya bernama Oyong Kumoro tanggal 9 Mei 2017 akan ke Jakarta menghadap pimpinan PT Gunta Samba untuk menanyakan proses jual beli PT Ja Wattie Tbk.
8. Tanggal 4 April 2017 H Nursairi mengirim LOI atau surat minat atas nama PT Indomac  Trade Jaya untuk membeli PT Ja Wattie  Tbk dan diterima langsung Bambang S Ibrahim.
9. Dan tanggal 7 Mei 2017 H Nursairi dengan Agus Prayitno dan Siswanto membuat pernyataan kesepakatan pembagian fee hasil penjualan PT Ja Wattie Tbk dengan kesepakatan bahwa fee dibagi 4 group yaitu satu goup  untuk kelompok Agus Prayitno dkk, satu goup untuk Bambang dkk dari Indo Goup, satu goup untuk Bambang  PT Ja Wattie Tbk dan satu goup untuk H Nursairi  dkk.
10. Rabu 17 Mei  2017  Oyong Kumoro  me whats app H Nursairi dan  memberitahu bahwa  sudah ketemu orang kedua  goup Indo dengan hasil sebagai berikut proses akuisisi sudah berlangsung, saat  ini berjalan penyesuaian manajemen, pembiayaan  sudah di handel  oleh Indo Group.
11. Pada Kamis  18 Mei 2017  H  Nursairi me whatsapp Bambang S Ibrahim Direktur Keuangan PT  Ja Wattie  Tbk memberitahukan bahwa ada perusahaan yang berminat atas nama PT Indo Goup  dan PT Gunta Samba bahwa  data-data  dan surveynya dengan  H Nursairi  namum Bambang S Ibrahim menjawab tidak tahu, lalu saya sampaikan lagi kepada Bambang S Ibrahim  bahwa teman-teman saya banyak. Nanti bisa bermasalah dan Bambang  S Ibrahim tetap menjawab tidak tahu dan mengatakan urusannya  langsung  ke pimpinan  PT Ja Wattie Tbk.
12. Bulan Juni 2017 H Nursairi  dkk dari Banjarmasin dan Palangkaraya mengadakan unjuk rasa di PT Ja Wattie  Tbk yang ada di Marabahan Batola sebanyak 2 kali dengan tuntutan  minya dibayar fee hasil mediator  jual beli PT Ja Wattie Tbk  dan saat unjuk rasa tersebut ditemui Loter pimpinan baru dari PT Gunta Samba dan Bisri  pimpinan PT Ja Wattie  Tbk  dan kedua pimpinan tersebut  membuat surat pernyataan  untuk memfasilitasi untuk ketemu dengan pimpinan  PT Gunta  Samba  maupun PT Ja Wattie Tbk.
13. Pada bulan September H Sanimudin dkk didampingi pengacara Vincensius Woy SH, CLA dari Jakarta  menghadap ke kantor PT Ja Wattie  Tbk  di Jalan Abdul Muis  No 40 Jakarta Pusat  dengan maksud  untuk menuntut fee hasil penjualan PT Ja Wattie Tbk sesuai  dengan perjanjian atau kesepakatan dengan Bambang  S Ibrahim. Apabila mempunyai pembeli  akan diberi  fee sebesar  2,5 persen  sampai 5 persen dari harga jual dalam pertemuan  tersebut  ditemui oleh Rohadi.
14. Tanggal 23 Oktober  2017 gorup Sanimudin dkk mensomasi pimpinan PT Ja Wattie Tbk melalui pengacara  atas nama  Vincensius Woy SH, CLA .
15. Tanggal 25 dan 26 Oktober  2017 H Nursairi dkk mengadakan unjuk rasa di pabrik atau kantor PT Ja Wattie  Tbk kepada PT Gunta Samba atau Indo Group namun sampai sekarang belum ada jawaban pasti.

Balai Besar POM Banjarmasin dan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan menggelar razia gabungan pemberantasan obat tradisional ilegal di depot dan gudang RK, Jalan Transmigrasi, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Razia gabungan merespons maraknya peredaran obat tradisional ilegal di Kalimantan Selatan.

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin terus meningkatkan pengawasan obat dan makanan melalui kerjasama berbagai pihak. Ia ingin melindungi masyarakat dari produk obat ilegal yang beresiko terhadap kesehatan.

Pihaknya telah menyita ratusan macam obat tradisional ilegal, kosmetik ilegal, dan obat keras daftar G yang dijual pada sarana yang tidak memiliki kewenangan dengan total total 1.005.583 pices dan nilai barang Rp 1.915.019.240.

“Kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan, ilegal atau yang mengandung bahan berbahaya, kita harus menjadi masyarakat yang cerdas,” ucap dia.

Kepala BBPOM Banjarmasin, Dr. H. Muhammad Guntur, menyampaikan hasil razia pada Kamis (2/8) pekan lalu itu berhasil berhasil mengamankan 39 macam obat tradisional ilegal dengan jumlah 35.632 pices dengan nilai keekonomian sebesar Rp 312.313.000.

“Hasil pendalaman dari penyidikan yang kami lakukan ini sebagian besar obat tradisional ilegal yang diamankan berasal dari Jawa Tengah, antara lain bermerek Montalin, Novalinu, Daun Walisongo, Super Kecetit, dan Jinten Arab,” ucap Guntur ketika presrilis tangkapan, Rabu (8/8).

Tersangka diketahui seorang pemilik depot dan gudang obat tradisional ilegal ini berinisial S (34). Polisi telah mengamankan S di Polda Kalimantan Selatan dan akan dijerat pidana pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. “Ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,” ucap Guntur.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rachmat Mulyana membuka pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun 2018 sebanyak 141 orang di SPN Kota Banjarbaru, Selasa (7/8). Para bintara akan menjalani masa pendidikan selama 7 bulan.

Kapolda Kalsel berharap para calon bintara Polri menjalankan dengan serius pendidikan, selalu tanamkan tekad bahwa menjadi Polisi bukan semata-mata untuk mencari penghidupan. Tapi sebuah jalan untuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Bintara yang menjalani pendidikan merupakan sosok pilihan dari ribuan peserta yang juga ingin menjadi Polisi. Untuk itu peluang dan kesempatan ini harus selalu disyukuri. Dengan selalu menjalankan pendidikan dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawa serta tejad yang kuat untuk menjadi polisi yang baik dan profesional,” katanya.

Tahun 2018 ini sebanyak 8.400 bintara Polri mengikuti pendidikan di seluruh Indonesia, dengan rincian 8 ribu pria dan 400 wanita. Diharapkan melahirkan figur Polisi masa depan yang berkualitas.

rel/hms

BANJARMASIN – Sebanyak 5.560 Orang Narapidana (Napi) di Kalimantan Selatan telah diusulkan remisi umum 17 Agustus 2018 dimana 230 Orang langsung bebas dan terkait tindak pidana Korupsi ada 2 orang yang akan memperoleh remisi di Rutan Kelas IIB Rantau sedangkan terbanyak pada Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan ada 2.510 orang yang akan memperoleh remisi dan 75 Orang lansung bebas disusul Lapas Kelas IIA Banjarmasin sebanyak 1.202 orang yang akan memperoleh remisi dan yang langsung bebas ada 44 orang dimana saat ini total penghuni Lapas dan Rutan Se-Kalsel sebanyak 8.915 Orang berdasarkan data aplikasi SDP per tanggal 7 Agustus 2018.”Jelas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalsel, Ferdinand Siagian.Selasa (07/08) Pagi, bertempat di ruang kerjanya.

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Napi dan Anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam remisi yang dikurangi bukanlah masa tahanan, melainkan masa menjalani pidana oleh Napi dan Anak yang diputuskan sebelumnya oleh pengadilan dan remisi yang diberikan pada saat hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus adalah remisi umum.

Sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Adapun syarat pemberian remisi bagi Narapidana antara lain :
1. Napi berkelakukan baik, dibuktikan dengan:
a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
b. telah mengikuti program pembinaan dengan predikat baik.
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Sementara itu bagi Napi tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas, ada syarat tambahan, yaitu
a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Bila dilihat dari ketentuan persyaratan, maka Narapidana yang tidak berhak diberikan remisi adalah yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, yang tidak berhak mendapatkan remisi adalah yang
1. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
2. sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

rel/inf

Mubes ke-2 Penuntutan Pemekaran Kabupaten Gambut Raya di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar pada Minggu (5/8) berjalan lancar dan sukses. Hal ini terlihat beberapa tokoh masyarakat, anggota DPRD Kalsel dan DPRD Banjar,LSM antusias menghadiri kegiatan, tamu undangan sekitar 400 orang meluber hingga ke bahu jalan karena begitu banyaknya peserta yang datang untuk memberikan dukungan.

“Melihat antusiasme masyarakat dan kegigihan para panitia penuntutan Pemekaran Kabupaten Gambut Raya, tak lama lagi kabupaten baru di Kalsel bakal terwujud,” kata HM Iriansyah salah satu tokoh pemuda dari Sungai Tabuk.

Kata Iriansyah, sangat wajar Gambut menjadi sebuah kabupaten hal ini bisa dilihat dari luas wilayah serta jumlah penduduk serta perangkat lain sudah memenuhi syarat. “Tak ada alasan lagi menolak Gambut menjadi kabupaten. Lepas dari induknya Kabupaten Banjar,Gambut menjadi kabupaten harga mati tak bisa ditawar lagi,” paparnya.

Sementara dalam Mubes ke-2 Penuntutan Pemekaran Kabupaten Gambut Raya di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar pada Minggu (5/8), peserta sepakat mendapuk Supian HK sebagai Ketua Umum Panitia Penuntutan Pemekaran Gambut Raya.

Supian HK optimisi bisa mewujudkan Kabupaten Gambut Raya pada 2022. “Kami optimis dan menargetkan tahun 2022 Kecamatan Gambut menjadi kabupaten baru di Kalsel, jika tidak terwujud kami akan mundur dari kepanitiaan,” kata Supian.

Menurut anggota Komisi III DPRD Kalsel itu, pemekaran Kabupaten Gambut Raya memakai dasar kuat. Ia berkata upaya pemekaran sudah muncul sejak tahun 1999 dengan alasan karena luas wilayah dan ingin memaksimalkan pemerataan pembangunan di sebagian Kabupaten Banjar.

Supian menuturkan empat dari enam kecamatan yang akan masuk dalam Kabupaten Gambut Raya, berstatus tertinggal. “Banyak infrastruktur yang tidak tertangani, karena Kabupaten Banjar wilayahnya terlalu luas. Sehingga pembangunan tidak merata,” ujar Supian.

Ia berkata Kabupaten Gambut Raya bisa mengoptimalkan PAD lewat pajak. Sebab, pembangunan hotel, mall, perumahan dan pergudangan mulai marak di Kecamatan Kertak Hanyar dan Gambut. Supian mencatat bakal ada pendirian enam hotel baru dan beberapa pergudangan. Ia optimis banyak pendapatan dari pajak yang diterima oleh Kabupaten Gambut Raya.

Supian dan timnya akan menghadap Bupati Banjar dan Gubernur Kalimantan Selatan untuk mewujudkan Kabupaten Gambut Raya.

“Tuntutan pemekaran Kabupaten Gambut Raya merupakan keinginan masyarakat bukan keinginan orang per orang,” katanya.

Ketua Demisioner Panitia Penuntutan Pemekaran Wilayah Kabupaten Gambut Raya, Pangeran Abidinsyah, mengatakan sudah menghimpun 40 persen data musyawarah desa selama proses tiga tahun terakhir memperjuangkan Gambut Raya. Ia segera meneruskan aspirasi ke pemerintah pusat bila data sudah terhimpun lengkap.

“Karena dilihat secara administratif sudah memenuhi syarat, penduduk di Gambut Raya sudah 195 ribu jiwa, segi PAD juga sudah memenuhi. Selain itu, wilayah Gambut dan Kertak Hanyar dari BPHTB dan PBB sudah menyumbangkan 40 persen untuk PAD Kabupaten Banjar,” ujar Abidinsyah.

Menurut dia, beberapa syarat pemekaran sudah terpenuhi, misalnya enam kecamatan, keberadaan Universitas NU, Stikes Cahaya Bangsa, hotel bintang, lahan pertanian, dan pusat bisnis. Abidinsyah mengalkulasi ada potensi Rp 30 miliar dari PBB dan BPHTB, selain perhotelan.

“Kendala lain soal komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjar hingga saat ini cukup berat, karena kami menilai Pemkab Banjar terkesan enggan melepas Gambut Raya menjadi kabupaten sendiri,” kata dia.

Semantara tokoh inisiator Kabupaten Gambut Raya, Suripno Sumas, mengatakan sudah semestinya pemekaran Gambut Raya kembali bangkit. Menurut dia, Gambut Raya punya luas administrasi 50.180 hektare.

Radius luasan ini terdiri atas enam kecamatan: Gambut, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Aluh-Aluh, Beruntung Baru, dan Tatah Makmur, yang membawahi 105 desa/kelurahan.

Enam kecamatan itu masih di dalam administrasi Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. “Daerah kami sudah mulai maju, menjamurnya hotel, dan universitas. Apalagi yang kurang dari persyaratan? Semua sudah terpenuhi,” kata Suripno Sumas.

ida

Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan mencatat warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok paling mendominasi menetap di Kalimantan Selatan. Dari 483 orang WNA memiliki izin tinggal, 253 orang di antaranya berstatus WNA RRT.

Kadiv Keimigrasian Kemenkumham Kalsel, Dodi Karnida, menuturkan jumlah WNA ini mengacu arus transaksi di Kantor Imigrasi Banjarmasin dan Kantor Imigrasi Batulicin. Menurut dia, para WNA mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Khusus WNA Tiongkok, Dodi merinci mereka terdiri atas 8 orang pemegang Izin Kunjungan maksimal 180 hari, 244 orang pemegang Izin Tinggal Terbatas 1 tahun, dan 1 orang pemegang Izin Tinggal Tetap. Ia menuturkan angka 483 orang WNA ini tidak termasuk seorang pria WN Turki yang nikah siri di Kabupaten Tabalong. Si pria telah dideportasi Imigrasi Banjarmasin pada 29 Juli 2018 ke Istanbul karena telah overstay 29 hari dan tidak mampu membayar biaya beban/denda.

“Tidak termasuk data WNA Amerika keturunan India yang menikahi WNI di Kabupaten Banjar beberapa waktu lalu, tidak termasuk data 2 orang laki-laki WN Jerman pemegang fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang kemudian diberi peringatan oleh Kanim Batulicin karena melakukan kegiatan survey geologi/batuan di Kecamatan Satui-Kabupatena Tanah Bumbu, dan tidak termasuk WN Mesir yang beberapa hari lalu menikahi WNI di Banjarmasin,” ucap Dodi Karnida lewat siaran pers ke banjarhits.id, Jumat (3/8/2018).

Mantan Kasubdit RPTKA Kementerian Tenaga Kerja, Hadi Saputra, menuturkan penyederhanaan proses permohonan izin tinggal WNA tertuang dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Menurut Hadi, proses permohonan pemakaian TKA lewat sistem online yang terintegrasi dengan intansi teknis lain, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.

“Jadi para pengguna TKA dari manapun tidak harus datang ke Kemenaker atau Ditjen Imigrasi di Jakarta, melainkan cukup mengajukan permohonan secara online,” ucap Hadi Saputra.

Adapun Kasi IMTA Sektor Jasa Kemenaker, Ali Chaidar, mengatakan pedoman untuk mengajukan permohonan penggunaan TKA ini telah termaktub dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA. Beleid ini mengatur tentang masa waktu pelayanan seperti proses persetujuan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) selama 2 hari dan notifikasi selama 2 hari.

“Sehingga waktu dibutuhkan oleh Kemenaker untuk menyetujui Penggunaan TKA hanya selama 4 hari kerja dari yang sebelumnya selama 6 hari kerja,” ujar Ali Chaidar. Proses persetujuan Visa Tinggal Terbatas bagi TKA yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi paling lama dua hari sejak notifikasi/pemberitahuan persetujuan diterima dari Kemenaker melalui sistem terintegrasi itu.

Kalauun ada hal-hal yang memberatkan dari riwayat seorang TKA yang akan didatangkan bekerja di Indonesia, Dodi Karnida berkata persetujuan visanya akan diteruskan ke perwakilan Indonesia di luar negeri, seperti Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal. Para calon TKA itu dapat langsung mengajukan Visa Tinggal Terbatas (VITAS).

Ketika tiba di Indonesia, kata Dodi, TKA dapat langsung bekerja di tempat tujuan karena telah memiliki Izin Tinggal Terbatas (maksimal 2 tahun) yang diberikan oleh pejabat Imigrasi di pintu masuk ke wilayah Indonesia.
“Kami pihak imigrasipun telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan tujuan agar para TKA maupun investornya merasa nyaman untuk berinvestasi di Indonesia,” ujar Dodi.

rel/hms