Hukum

Kasus Pembunuhan Akhmad Berjanji, di Desa Blandean Muara Kecamatan Alalak Kabupaten Batola,telah memasuki sidang ke-empat dengan menghadirkan dua orang saksi terdakwa yakni, Rahman kakak terdakwa dan Sukma kemanakan, terdakwa, Selasa (17/4).

Kedua orang saksi yang dihadirkan terdakwa dipersidangan, telah membuat keterangan palsu, bahkan saksi kedua yang dihadirkan bernama Sukma benar-benar tidak bisa menjawab setiap pertanyaan Hakim Ketua, Hakim Anggota , maupun Jaksa penuntut umum, misalnya pekerjaan terdakwa yang selalu diantar jempat, klotok milik siapa dan pisau yang dibawa untuk apa kegunaannya, maupun jalan dari rumah korban menuju rumah terdakwa hanya ada satu jalan ujar saksi.

Padahal ada dua jalan ,jadi bukan satu jalan,jadi semua keterangan yang disampaikan tidak benar,karena memang terdakwa maupun saksi tidak bekerja di Perusahaan PT Batola Primatama. Menurut para saksi bahwa terdakwa bekerja di PT Batola Primatama dan sebagai kepala keamanan di perusahaan itu.

Ketika di konfirmasi dengan salah seorang Pimpinan Perusahaan PT Batola Primatama Edy Santoso, ternyata tidak ada yang bernama Sarifuddin yang bekerja di perusahaan itu ungkap Edy Santoso kepada keluarga korban Baseri.

Sebelumnya Asi salah seorang staf perusahaan juga mengatakan, tidak bekerja di perusahaan ini, kata Edy Santoso, ia siap memberikan keterangan bila diperlukan kepolisian, kejaksaan maupun Hakim.

”Kami tidak bisa memberikan surat keterangan dari perusahaan bahwa Sarifuddin tidak bekerja di Perusahaan PT Batola Primatama, karena menyalahi aturan perusahaan. Tapi saya siap datang memberikan keterangan yang sebenarnya pada polisi,jaksa dan Hakim bila dipanggil untuk memberikan keterangan kesaksian ,bahwa Sarifuddin tidak bekerja di perusahaan PT Batola Primatama,” ucap Edy Santoso depan persidangan.

Dalam persidangan hari Selasa 17 April 2018 Hakim Ketua, maupun Hakim Anggota serta Jaksa Penuntut Umum, dalam setiap pertanyaan yang diajukan terhadap saksi tidak dapat memberikan jawaban, bahkan saksi sulit menjawab pertanyaan hakim dan jaksa, sehingga kadang-kadang Hakim Ketua, Hakim Anggota maupun Jaksa Penuntut umum terlihat geram, karena berulang – ulang mengajukan pertanyaan tidak dijawab, kalau toh menjawab suaranya tidak terdengar oleh Hakim.

Sehingga hakim dan jaksa berkata suaranya lebih diperjelas . Sidang yang berlangsung saat itu dipimpin Hakim Ketua Ardhi Wijayanto,SH M Hum, sedang Jaksa Penuntut Umum, Ibnu Sina SH dan Muhammad Ridwan R SH. Sidang akan dilanjutkan minggu depan, Selasa 24 April 2018.dengan agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

(sjahrir)

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang tingkat kesibukannya tinggi, Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan (Ditlantas Polda Kalsel) membuka Unit Samsat Corner yang berlokasi di kawasan Duta Mall Banjarmasin.

Ditlantas Polda Kalsel dibawah kepemimpinan Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol E.Zulpan, SIK., M.Si. menyampaikan kepada warga Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, bisa datang di lokasi tersebut.

Karena layanan Samsat Corner buka dari hari Senin hingga Sabtu, yakni :

Senin-Kamis dari pukul 09.00 – 14.00 Wita dan pukul 16.00 – 20.00 Wita
Jum’at 09.00 – 11.00 Wita dan pukul 16.00 – 20.00 Wita
Sabtu 09.00 – 12.00 Wita dan pukul 16.0 – 20.00 Wita

Pelayanan Samsat Corner hanya diperuntukkan bagi pembayaran pajak kendaraan tahunan, sedangkan perpanjangan STNK lima tahunan tetap dilakukan di Kantor Samsat terdekat dan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor cukup menyertakan KTP dan STNK asli tanpa fotocopy sebagai syarat utama.

Dirlantas Polda Kalsel dalam kesempatan lain menjelaskan bahawa adanya pelayanan Samsat Corner guna meningkatkan mutu pelayanan publik, khususnya pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun.

“Untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, karena merasa kekurangan waktu bila datang mengurus ke SAMSAT, maka dengan adanya Samsat Corner masyarakat Wajib Pajak akan sangat terbantu mempersingkat waktu dalam pengurusan Pengesahan STNK/Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor,” ungkap Direktur Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol E.Zulpan, SIK., M.Si.rel/inf

Banjarbaru – Penggeledahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Se-Indonesia.Senin (16/04), bertempat di Lapas Kelas III Banjarbaru Satuan Tugas Kemanan dan Ketertiban (Satgas Kamtib) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalsel bersama Satgas Kamtib Lapas Banjarbaru dan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan total personil kurang lebih 126 petugas melakukan penggeledahan pada Blok hunian dimana jumlah penghuni keseluruhan 761 WBP dari Kapasitas Lapas sebanyak 798 orang.

Kepala Divisi Pemasyarakatan, Anas Saeful Anwar yang langsung memimpin giat penggeledahan serentak yang dipusatkan di Lapas Kelas III Banjarbaru yang dilakukan penggeledahan oleh Satgas Gabungan Kanwil.

“Kegiatan penggeledahan blok, kamar dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara serentak, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, hati-hati dan penuh kewaspadaan dan berdayakan petugas yang ada.” kata Kadiv Pemasyarakatan, Anas Saeful Anwar selaku Ketua Satgas Kanwil Kalsel.

Masih dalam rangkaian kegiatan Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-54 dimana telah dilangsungkan Pekan Olahraga antar Unit Pelaksana Teknis Se-Kalsel dan termasuk kegiatan penggeledahan serentak pada Lapas dan Rutan Se-Indonesia.
Kepala Bidang Bimkeswat Lolabasan dan Baran, Samsul Arifin selaku Ketua Panitia Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-54 menyampaikan, kegiatan penggeledahan serentak Ini merupakan rangkaian kegiatan hari ulang tahun Pemasyarakatan Ke-54 untuk itu agar dalam pelaksanaan nya dilakukan dengan Santun dan teliti dimana target kita adalah Narkoba dan Hp.

.
“Penggeledahan serentak di Lapas dan Rutan di Kalsel dilakukan masing-masing Satgas Intern dimana waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi setempat dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan ketertiban masing -masing UPT,” tegas Samsul.

Sementara itu Kepala Lapas Banjarbaru, Akhmad Herriansyah mengatakan,  mengapresiasi kegiatan Ini karena membantu petugas Lapas Banjarbaru dalam rangka memberantas Pungli, HP, dan Narkotika serta obat terlarang.

“Kegiatan penggeledahan juga rutin sebulan 4 kali dilaksanakan oleh Satgas Intern Lapas sebagaimana gerakan One Month Four Actions,”ungkapnya.

Adapun hasil barang temuan penggeledahan langsung dimusnahkan dengan cara dibakar oleh Ketua Satgas Kanwil disaksikan Kepala Lapas Banjarbaru, Akmad Herriansyah, Ketua Panitia, Samsul Arifin, Kabid Binbimpastasnak dan Infokom, Kusbiantoro, Kasubid Keamanan, Sugito beserta para anggota Satgas lainnya berupa Hp 3 buah, Kabel Charge 1 buah dan barang-barang lain yang dilarang digunakan di dalam Lapas dan tidak ditemukan Narkoba.

Usai melakukan penggeledahan serentak seluruh petugas langsung dilakukan pemeriksaan urin sebagai komitmen dalam menjaga Integritas dan komitmen petugas dalam pemberantasan Narkoba.rel/hum

Kuasa Hukum Pemprov Kalimantan Selatan selaku tergugat, Andi Muhammad Asrun, masih mempersoalkan legalitas Yusril selaku konsuiltan hukum. Dan menilai isi materi gugatan SILO kepada Gubernur Kalsel sangat lemah dasar-dasar hukum yang telah diajukan.

Menurut Andi, sampai memasuki sidang ke-4, yusril tak bisa menunjukkan legalitas selaku konsultan hukum yang dimintanya. Yusril dinilainya tak bisa menjawab dan menunjukkann bukti yang sah selaku konsultan hukum.
“Formalitasnya tak bisa dilakukan Yusril, kemudian dikatakan tak ada hal baru apa yang dilaklukan kamik. Jika memang tak ada yang baru tapi mengapa Yusril menjawab soal eksepsi yang tak ada dalam unsur gugatan,” paparnya, Kamis (12/4/2018).

Menurut Andi, pihak penggugat dinilai telah mengingkari dirinya sendiri. “Karena persoalan hukum diingkari, soal bukti diingkari, sampai hari ini tak bisa menunjukkan bukti itu,” cetusnya.

Bahkan kata Andi, bukti adanya larangan setelah dicabut tak ada. “Coba mana tunjukkan kepada kami,” ujarnya.
Andi juga menilai gugatan Yusril sangat kacau, karena peraturan yang telah dicabut tahun 2010, dikatakan sesuai dengan peraturan tahun 2012. Jika dianalogikan, orang yang mati tahun 2010 dikatakan masih hidup tahun 2012. Jadi yusril membangun jawaban yang sangat kontradiktif.

“Kami juga menyesalkan sikap emosional Yusril yang menilai Gubernur Kalsel kejam karena mencabut tiga izin PT SILO,” ujarnya.
Andi mengatakan, juga soal adanya dukungan masyarakat Kotabaru yang pro terhadap aktivitas PT SILO, juga tak benar dan terkesan aneh karena yang pro baru muncul tahun 2017 ini.

“Jelas dasar hukumnya lemah, sedangkan argumen kita sangat jelas,” cetusnya.

Disisi lain, kata Andi, soal adanya periode larangan dan hal ini diakui oleh pihak penggugat, bahwa izin dicabut tahun 2010, anggaplah seperti itu. Tapi kegiatan, proses perizinan dan izin diberikan tahun 2008 dan 2009. “Bahkan ketika pertama kali izin diberikan tahun 2013 juga belum ada kegiatan tambang,” ujarnya.

Kata Andi, juga dikatakan bahwa SILO telah melakukan kegiatan, padahal yang terjadi dilapangam SILO melakukan mobilisasi kegiatan sejak tahun 2016. Lalu, soal adanya dukungan terhadap adanya aktvitas SILO, faktanya dukungan itu baru dilakukan pada tahun 2017.

“Yang jadi keanehan, soal gugatan Yusril kami nilai tak ada dasarnya . Apalagi meminta penundaan terhadap pencabutan izin SILO. Apa yang mau ditunda ,” tanyanya.

Bahkan Andi menilai, legalitas dan rasionalitasnya tak memadai untuk melakukan gugatan terhadap gubernur. Semua objek gugatan hadir sebagai suatu perpanjangan izin artinya memiliki basis yang paling belakang 2008-2009. Tak berdiri dengan bentuk baru, kecuali izinnya baru

Sementara itu, kuasa hukum PT SILO Yusril Ihza Mahendra, menilai argumentasi kuasa hukum Gubernur Kalsel semuanya tak ada yang baru dan tak substansial, hanya mengulang-ulang apa yang sudah dilakukannya pada dua sidang sebelumnya.
“Kami konsisten dengan apa yang menjadi gugatan, tak ada yang berubah, baik pada pokok gugatan dan juga replik yang sudah kita sampaikan pada persidangan kali ini,” ujarnya.

Yusril meminta, segera dikeluarkan putusan penundaan terhadap PT SILO. Karena kerugian terus dialami oleh perusahaan ini. Karena dirinya mendengar laporan polisi sudah menangkap jika orang tetap melakukan tambang di areal SILO. Hal-hal seperti ini seharusnya dicegah,makanya kami minta segera dilakukan penundaan pencabutan izin SILO.

Sidang yang dimulai pukul 10.00 wita ini dipimpin Kusuma Firdaus, Dewi Yustiani dan Lutfie Ardhian berjalan lancar hingga pukul 13.30 wita.

Sidang akan dilanjutkan minggu depan, Kamis (19/4/2018) mendengarkan jawaban dari pihak kuasa hukum gubernur.

Polda Kalsel menggelar razia untuk memberantas peredaran minuman keras ielgal yang mulai marak di Kalsel. Hasilnya, dalam operasi sehari menggerakan semua satkernya Ditreskrimsus, Ditshabara, Ditpolair Polda Kalsel.

Hasilnya, kegiatan operasi dalam satu hari Rabu (11/4/2018), Polda Kalsel berhasil menyita minuma keras berbagai merek sebanyak total 2.165 botol dan 880 liter tuak, pada operasi cipta kondisi yang dilakukan di wilayah hukum Polda Kalsel pada Rabu (11/4/2018).

Hal ini terungkap pada press release yang digelar di Kantor Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kamis siang (12/4/2018) yang disampaikan langsung Kapolda Kalsel Brigjen Pol Rachmat Mulyana didampingi Direskrimsus Kombes Pol Rizal Irawan, Ditreskrimum Kombes Pol Sofyan Hidayat dan Kabid Humas Polda Kalsel AKBP Mochamad Rifai.

Penyitaan miras dan tuak yang dijual tanpa SIUP-MB ini didapat dari beberapa lokasi berbeda sebanyak 2.165 botol miras berbagai merk dan 80 liter tuak. Dengan perinciannya, yakni hasil operasi Dikrimsus Polda Kalsel di Toko Arema Landasan Ulin sebanyak 982 botol, Kios Bonari Sei Ulin 166 botol, dan juga 1.148 botol Dikrimum di lokasi Tandiratu Komplek Mekatama 351 botol , Polair Polda Kalsel 122 botol, Dit Shabara Polda Kalsel 455 botol, serta di Kabupaten Tapin 2 drum tuak, Kabupaten Balangan 360 liter tuak.

Menurut Kapolda Kalsel Brigjen Pol Rachmat Mulyana, hasil penyitaan minuman keras dilakukan secara serentak oleh jajaran Polda Kalsel seperti Ditreskrimsus, Ditshabara, Ditpolar, untuk memburu peradaran penjualan minuman keras di wilayah hukum Kalsel.

“Syukur alhamdulillah dalam tempo sehari saja sudah bisa menyita berbagai merk minuman keras sejumlah 2165 botol ditambah delapan 880 liter tuakdari berbagai tempat . Kita tidak akan menindak dengan pidana ringan karena itu tidak akan membuat efek jera ,” katanya.

Dua pelaku pengedar miras tanpa mengantongi izin SIUP-MB yakni, Heri Bonari Yanto pemilik kios Bonari dan Totok Maryono disangkakan melanggar Pasal UU RI No 7/2014 tentang perdagangan dan Pasal 106 Pasal 8 UU RI No 08/1999 tentang perlindungan konsumen.

Kata Kapolda, para pelaku dikenakan Pasal UU No7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan pasal 106 dan pasal 24 yang bersangkutan bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp10 miliar. Juga diterapkan pasal dalam UU perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 62 junto pasal 8 ancaman hukumannya 5 tahun.
“Menjelang Ramadan ini kami tingkatkan intensitas operasinya,” katanya lagi.

Ia menjelaskan, kegiatan ini juga tidak bisa menjamin miras yang beredar di masyarakat. Ia mengatakan Polri perlu peran dari masyarakat untuk mengawasi agar peredaran bisa diredam.

“Pencegahan yang lainnya adalah upaya represeif melalui operasi dan edukasi ke masyarakat,” tegasnya.

Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen menjaga Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).Selasa (10/04) Pagi, diselenggarakan penggeledahan rutin pada Blok A 4, 5, 6, dan 7 di Lapas Kelas IIA Banjarmasin.

“Penggeladahan rutin ini merupakan upaya meminimalisir potensi ganguan keamanan serta menjadi pembiasaan agar para WBK terbiasa dengan kegiatan giat ini sehingga mereka merasa selalu diawasi dan tentunya tidak akan menyimpan barang-barang terlarang.”Kata Kepala Lapas, Rudy Charles Gil

Penggeledahan rutin dalam rangka pemberrantasan Hp, Pungli dan Narkoba (Halinar) dipimpin langsung Kepala Pengamanan Lapas, Gusti Sentra Dharma bersama Tim Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban serta para Calon Pegawai Negeri Sipil Lapas Banjarmasin

Sementara itu Kepala Divisi Pemasyarakatan, Anas Saeful Anwar menyampaikan, “Untuk tetap berkoordinasi dengan instansi terkait dan selalu menjaga kondisi dalam keadaan aman dan tenang jangan sampai menimbulkan gesekan mengingat jumlah penghuni yang tidak sebanding dengan petugas untuk itu tetap menghormati Hak WBP dan belakulah sopan saat penggeledahan.” Katanya

Adapun hasil rajia ini masih ditemukan beberapa Unit handphone beserta perangkat chargernya dan semua hasil giat tersebut langsung dihancurkan dengan cara di Palu

Sidang perdana pembunuhan Achmad Berjanji warga Desa Belandean Muara RT IV Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala di Pengadilan Negeri Marabahan,dengan menghadirkan tersangka Sarifuddin warga RT VII Desa Belandean Muara,Selasa (3/4) berlangsung.

Pada sidang perdana itu,menghadirkan 3 saksi ,yakni Isteri Almarhum Arbayah,Budiman dan Anang Alus.Selama sidang berlangsung para saksi menceriterakan kronologis terjadinya pembunuhan Achmad Berjanji oleh tersangka Sarifuddin,sidang dipimpin Hakim Wijayanto ,dengan Jaksa penuntut umum Ambril Hardi ,berlangsung, lancar aman dan tertib.

Setelah Hakim mendengar penuturan para saksi dan pembelaan dari tersangka .Hakim Aji Wijayanto pun mengetuk palu pertanda sidang ditutup dan akan dilanjutkan, Selasa mendatang 10 April 2018.Usai sidang tersangka pun meninggalkan ruang sidang lewat samping dan dikawal oleh petugas Polres Marabahan.Sementara puluhan keluarga korban yang datang dari berbagai daerah ingin menyaksikan jalannya sidang.

Namun beberapa keluarga korban lainnya yang menanti diluar persidangan ,berupaya mendekat ingin menyaksikan tersangka pelaku pembunuhan keluar di ruang sidang,tapi dihalang-halangi petugas.Karena ketatnya penjagaan,keluarga korban pun tidak bisa melihat dengan jelas wajah tersangka .

Namun ada yang berusaha mendekati tersangka ,tapi dengan kesiapan aparat bersenjata lengkap,walhasil tersangka pelaku pembunuh dapat dilarikan dan dimasukan kedalam mobil yang telah dipersiapkan oleh petugas dari kepolisian, langsung dibawah ke rutan Marabahan.Disayangkan oleh keluarga korban ketika ada yang meringsek mencoba maju,tiba-tiba aparat kepolisian menendang keluarga korban ,sehingga jatuh hampir tertelungkup.

Meskipun terjadi desakan dari keluarga korban dan dorong –mendorong antara aparat kepolisian dengan keluarga korban.Sedang keluarga korban yang jatuh dan kesakitan bahkan terluka,karena ditarik petugas ,ditambah lagi diinjak oleh aparat dan ada yang matanya bengkak,melihat itu keluarga korban sangat kecewa.

Untuk diketahui bahwa peristiwa berdarah yang menimbulkan korban Achmad Berjanji yang meninggal dunia,Rabu 27 Desember 2017 , sangat menyakitkan keluarga korban,karena dibunuh secara sadis oleh tersangka Sarifuddin , sampai seisi perut keluar, alias ususnya keluar,tidak seperti pembunuhan biasa,ketika ditusuk darah keluar tidak lama kemudian meninggal. “Tapi pembunuhan ini lain usus keluar dan korban mati ditempat, sangat tidak berprikemanusiaan,” ucap salah satu keluarga korban lainnya.

(sjahrir).

Meskipun Sukmawati Soekarnoputri telah meminta maaf ke Majelis Ulama Indonesia, namun ternyata tetap tidak menyurutkan permintaan proses penegakan hukum oleh sebagian besar Umat Islam Indonesia, atas dugaan tindakan-nya yang menodai agama Islam.

Begitu juga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Badan Hukum Perkumpulan (BHP) Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) Kalimantan Selatan, ikut melayangkan laporan pengaduan, lewat Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel.

Sekitar 15 belas perwakilan KSHUMI, bersama Ulama dan Tokoh Masyarakat, mendatangi Markas Polda Kalsel, menuju Direktorat Reserse Kriminal Umum, sabtu (07/04/18), di Jalan Letjen Siswondo Parman Banjarmasin.

Laporan diterima oleh petugas piket, Brigadir Polisi Kepala (Bripka) Agus Purwanto, yang diserahkan langsung Ketua DPD BHP KSHUMI Kalsel, Dr. Mispansyah, SH., MH.

“kami dari Kalimantan Selatan, bersama daerah-daerah lainnya, mendesak kepolisian, agar laporan pengaduan ini bisa ditindaklanjuti,” jelasnya.

Mispansyah juga menegaskan, bahwa proses hukum harus ditegakkan, karena korban dari dugaan Penodaan agama oleh Sukmawati, bukanlah perorangan, melainkan agama Islam.

“meskipun yang bersangkutan sudah menyatakan permintaan maaf, namun karena ini adalah delik biasa, tentang penodaan agama, sehingga korbannya bukanlah perorangan, yang bisa minta maaf selesai, tapi korbannya adalah agama, yang ada umat di dalamnya, sehingga harus tetap diproses hukum,” tegas Mispansyah.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Lambung Mangkurat ini juga menuntut penegakan keadilan kepada siapapun, sesuai asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law).Sehingga lewat upaya ini, pihaknya berharap, tidak akan ada lagi kasus serupa.

“Tentu dengan tindakan ini, akan menjadi pengingat bagi yang lainnya, agar siapapun tidak sembarangan berucap atau berkarya tentang agama, karena kalau tidak dihukum, bisa menimbulkan lebih banyak lagi kasus penodaan agama di kemudian hari,” katanya.

Seperti diketahui, adanya dugaan penodaan agama tersebut, berawal dari pembacaan puisi Sukmawati, berjudul Ibu Indonesia, saat acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya, di Indonesia Fashion Week 2018 di Jakarta.

Sukmawati diduga menodai agama Islam, karena membanding-bandingkan cadar dan adzan dengan konde dan kidung.

rel

Perusahaan pertambangan meski memperoleh serifikat Clear And Clean (CnC) tidak serta merta bahwa perusahaan tersebut tidak bermasalah. Yang menilai sertifikat CnC itu tidak memberi jaminan, sebab hanya berupa check list administrasi saja.

Hal tersebut dikatakan Kuasa Hukum Pemprov Kalsel, DR Andi M Nasrun, Kamis (29/3) dalam acara sidang membacakan jawaban tergugat dalam perkara sengketa SK Gubernur yang mencabut tiga Izin Usaha Pertambangan Operasi Peruduksi (IUP OP) milik Sebuku Grup, di PTUN Banjarmasin.

Menurut Andi, jika pengajuan sudah memenuhi syarat yang ada check list-nya, maka mendapatkan serifikat CnC dalam perkara sengketa SK Gubernur yang mencabut tiga Izin Usaha Pertambangan Operasi Peruduksi (IUP OP) milik Sebuku Grup.
Persidangan yang dipimpin Lutfie Ardhian SH sebagai ketua Majelis didampingi Kusumua Firdaus SH MH dan Dewi Yustiani SH MKn sebagai hakim anggota.sidang berlangsung kondusif yang dihadiri banyak pengunjung.

Andi meminta, majelis hakim menolak gugatan yang diajukan Sebuku Grup dan menegaskan proses penerbitan CnC bisa saja berbeda. Karena hanya check list saja, maka CnC itu tidak membuktikan bahwa perusahaan penggugat sudah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam proses pertambangan.

“CnC tidak menjadi syarat izin operasi pertambangan sehingga perusahaan tambang batubara tidak memerlukan sertifikat CnC, sama seperti pendaftaran parpol dalam pemilu, mereka hanya dicheck list saja, bukan berarti semua syarat dipenuhi,” terangnya.

Pernyataan Andi berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Mineral dan Batubara agar memenuhi syarat CnC dengan kriteria administrasi, kewilayahan, finansial, teknis d‎an lingkungan. Jika tak terpenuhinya sertifikat CnC, maka perusahaan pertambangan tidak boleh melakukan produksi batubara dan pelanggaran atas ketentuan itu bisa diancam pidana. rel/inf