BANJARMASIN – Bahasa verbal seperti mengacungkan satu atau dua jari itu tidak diatur melanggar aturan. Karenanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengimbau ASN khususnya agar berhati-hari dengan ‘gestur politik’ seperti mengacungkan satu atau dua jari dihadapan publik atau sedang berfoto. Sebab, gestur satu atau dua jari merupakan simbol dari pasangan capres-cawapres Pilpres 2019 nomor urut 01 dan 02. Banyak tindakan yang semula dianggap wajar tapi berujung permasalahan hukum, terutama bagi kalangan TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN), karena dikaitkan dengan situasi politik menjelang pemilihan presiden/wakil presiden dan pemilihan anggota legislatif serta DPR RI.
Hal tersebut dikatakan Ketua KPU Kalsel, Sarmuji dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Tahun 2019, yang disenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalsel di Hotel Aria Barito Banjarmasin, Kamis (14/2/2019) diikuti sekitar 60 wartawan dari media cetak, eletronik dan online di Kalsel.
“Sitausi politik saat ini berbeda, semua tindakan pelanggaran sekecil apapun, akan diungkit pihak yang merasa dirugikan, karena masing-masing pihak bersaing mencari dukungan masyarakat,” ungkapnya.
Sarmuji mengatakan, pose atau gestur dianggap mendukung ke salah satu pihak ujarnya lagi, apabila disertai ajakan untuk mendukung ke salah satu pihak. Jadi kita ingatkan ASN khususnya agar hati-hati dengan tindakan yang berujung pemanggilan oleh Bawaslu untuk dimintai keterangan.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel, Komisioner Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah menambahkan, pihaknya pun akan menyerahkan ke Komisi ASN bila ada laporan pelanggaran melalui bahasa isyarat atau simbol ini. Di Bawaslu memang tidak diatur, tapi dalam Peraturan Menteri ada yang mengatur soal ini.
Menurut Erna, KPU juga menyinggung, aturan mengenai kampanye pejabat daerah tertuang dalam Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu menyebutkan, kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi beberapa ketentuan.
“Mereka tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat juga menjalani cuti di luar tanggungan negara. Selain itu, cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” paparnya.
Kepala Badan Kesbangpol Kalsel Adi Santoso SSos MSi berharap kegiatan sosialisasi Pemilu ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Dalam rangka menyukseskan pemilu serentak 2019, khususnya berkaitan dengan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
Ida/inf
