Info Banua

Kadin Indonesia. (ist)

JAKARTA, INFOBANUA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memiliki sejumlah kecemasan menghadapi pemberlakuan sejumlah regulasi yang bakal diterapkan pada tahun 2014 yang bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden.

Misalnya, Kadin menyoroti dampak pengangguran yang dapat timbul setelah pemberlakuan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) terkait larangan ekspor biji mineral mentah yang akan mulai diberlakukan pada 2014.

“Kami berharap DPR bersama dengan pemerintah dan pengusaha minerba perlu mencari solusi akibat pemberlakuan UU Minerba, yang terpenting adalah bagaimana menahan tenaga kerja yang menganggur baik yang terlibat langsung maupun tidak langsing dalam bisnis pertambangan,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur di Jakarta, Senin.

Menurut Natsir, pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan bakal mengalami perlambatan akibat penerapan UU Minerba seperti dalam hal pemberlakuan larangan ekspor biji mineral yang belum diolah.

Pasalnya, ujar dia, selama ini pergerakan ekonomi daerah masih dipengaruhi bisnis tambang mineral, karena pemegang izin, kontrak karya (KK), Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ada di daerah.

Karena itu, lanjutnya, perlu kebijakan yang tepat untuk membenahi permasalahan yang akan dihadapi.

Ia mengemukakan, selain pekerja, yang akan menerima imbas dari pemberlakuan UU Minerba 2009 itu mulai dari kontraktor, pemasok, hingga warga di sekitar tambang.

“Kami khawatirkan pula ada kebangkrutan pengusaha tambang yang tidak bisa kembalikan pinjaman di bank serta setoran pajak nasional dan daerah akan terhenti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Natsir.

Untuk itu, ia menegaskan, program hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) yang sedang digaungkan pemerintah membutuhkan perencanaan yang matang agar tidak merugikan sejumlah pihak.

Ia menyadari bahwa pada tahun 2014 mendatang merupakan tahun dengan iklim politik yang tinggi sehingga hal tersebut dinilai juga bisa memengaruhi berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.

Untuk itu, pihaknya berharap agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama-sama dengan DPR RI dan pengusaha tambang minerba dapat duduk bersama mencari solusi terkait program hilirisasi minerba.

“Kami berharap agar Kementerian ESDM, DPR komisi VI,VII dan XI serta pengusaha tambang minerba dapat duduk bersama mencarikan solusi dengan tidak menekankan pada egoisme institusi masing-masing,” ujarnya.

Natsir menyayangkan bahwa infrastuktur yang telah dibangun pengusaha minerba tanpa bantuan pemerintah ternyata terabaikan.

Wakil Ketum Kadin itu berpendapat bahwa DPR dan pemerintah pusat bisa melakukan intervensi namun yang bersinggungan langsung pada kebijakan tersebut adalah pemerintah daerah.

Menurut dia, egoisme DPR dan pemerintah dapat membawa dampak pada politik ekonomi, kesejahteraan rakyat dan program hilirisasi minerba yang sebenarnya sama pentingnya dengan tujuan negara ini.

“Urusan kebijakan kita serahkan ke DPR dan pemerintah, hanya saja jangan sampai pengusaha yang memiliki niat baik untuk membangun smelter terabaikan,” ucapnya.

Untuk itu, Natsir juga menginginkan agar pembangunan smelter dipercepat guna menunjang program hilirisasi mineral untuk kepentingan Indonesia sebagai negara industri.

Natsir yang merupakan Dirut PT Indosmelt mengingatkan, program hilirisasi mineral dapat menciptakan nilai tambah yang tinggi dan memiliki efek berganda yang luar biasa terhadap Indonesia.

Ia juga mengemukakan, selama ini potensi mineral sangat besar namun belum diolah dengan baik, sehingga program hilirisasi mineral dinilai sangat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pembangunan smelter oleh pengusaha, menurut dia, merupakan wujud kongkrit pengusaha untuk membangun Indonesia sebagai negara industri, dan hal tersebut perlu dipahami oleh bangsa ini yang kaya akan sumber daya mineral.

“Ini untuk kepentingan bangsa yang efek ke bawahnya juga akan dinikmati oleh bangsa Indonesia, Kadin berharap pembangunan smelter ini perlu dipercepat,” pungkasnya.

Kecemasan BPJS Selain larangan ekspor mineral mentah, regulasi lainnya yang juga dicemaskan Kadin adalah Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mulai diterapkan pada tahun 2014.

“Dalam implementasi UU BPJS mendatang diperkirakan dapat menimbulkan permasalahan,” kata Ketua Komite Tetap Hubungan Industrial Kadin, Hasanuddin Rachman.

Menurut Hasanuddin Rachman, permasalahan tersebut terutama terkait pembayaran iuran untuk masing-masing program baik itu dalam hal ketenagakerjaan maupun kesehatan.

Ia memaparkan, untuk BPJS Ketenagakerjaan, pengusaha akan menjadi objek dari program ini karena adanya tambahan beban keuangan.

Sedangkan untuk BPJS Kesehatan, lanjutnya, pengusaha dinilai akan menjadi objek dan sekaligus subjek khususnya untuk rumah sakit swasta. Karena itu, ujar dia, sosialisasi mengenai besaran iuran baik itu dari pemberi kerja maupun dari penerima upah harus lebih diperjelas.

Sebagaimana diberitakan, tanggal 4 Juli 2013, lembaga tripartit telah menyepakati bahwa mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 iuran jaminan kesehatan ditanggung oleh pemberi kerja sebesar tiga persen.

Sedangkan mulai 1 Juli 2015 sampai dengan seterusnya, jaminan kesehatan sebesar tiga persen akan ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja, karena pokok-pokok sistem jaminan sosial nasional dilaksanakan dalam skema asuransi sosial yang sifatnya wajib.

Berbeda dengan jaminan kesehatan, Kadin menilai jaminan ketenagakerjaan masih belum ada gambaran yang jelas terkait besaran dana pensiun yang akan dikelola oleh PT Jamsostek.

“Kami masih menunggu keputusan berapa iuran yang akan dibayarkan pengusaha, pekerja maupun pemerintah,” kata Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, para pengusaha perlu memahami BPJS terutama terkait dengan peran, hak dan kewajiban dunia usaha yang berhubungan dengan implementasi BPJS.

Apalagi, ujar dia, kesiapan semua pihak, baik dari kalangan swasta, pemerintah dan para pekerja dalam menghadapi pemberlakuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tersebut pada Januari 2014 mendatang mulai dipertanyakan.

“Pasalnya menjelang implementasi Undang-undang tersebut, terdapat banyak hal yang dinilai belum jelas,” katanya.

Berdasar Undang-undang Nomor 24 tahun 2011, akan terdapat dua jenis BPJS yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Untuk bidang tenaga kerja, PT Jamsostek akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang akan menangani program kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun dan kematian.

Sementara untuk bidang kesehatan, PT Askes akan ditingkatkan fungsinya menjadi BPJS Kesehatan yang menangani program jaminan kesehatan.

“BPJS Kesehatan akan dikelola oleh PT Askes dan mulai efektif pada 1 Januari 2014. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan (akan dikelola oleh PT Jamsostek) programnya akan dimulai pada 1 Juli 2015,” ungkapnya.

Kecerdasan ekonomi Menghadapi beragam kecemasan itu, Kadin menginginkan dunia usah Indonesia memperkuat kecerdasan ekonomi baik untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional maupun dalam rangka menghadapi globalisasi.

“Salah satu hal yang bisa dipersiapkan Indonesia adalah dengan memperkuat ‘economic intelligent’ (kecerdasan ekonomi) sehingga apa yang terjadi di luar bisa diprediksi dampaknya terhadap dalam negeri dengan segera,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto.

Menurut Yugi, penguatan kecerdasan ekonomi diperlukan, antara lain untuk memetakan strategi para pelaku ekonomi nasional guna memperkuat ketahanan ekonomi.

Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya saat krisis global dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, ujar dia, hal tersebut juga ditambah dengan angkatan kerja muda yang banyak serta peluang-peluang usaha yang menarik yang membawa manfaat optimal.

“Pandangan dunia terhadap Indonesia semakin baik, hanya kesiapan para pelaku ekonomi terhadap itu juga harus diperhatikan. Kita harapkan semua aspek dapat mengarah pada kepentingan bangsa,” katanya.

Selain itu, Kadin Indonesia juga meyakini bahwa peran swasta bakal semakin membesar saat Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan perjanjian pasar bebasnya diberlakukan pada 2015.

“Peran swasta akan sangat besar dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlaku mulai tahun 2015,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto di Jakarta, Jumat (6/12).

Menurut Suryo, peningkatan peran swasta disebabkan MEA bukan sekedar merupakan forum kerja sama, tetapi juga merupakan keterpaduan atau integrasi tiga pilar kehidupan, yaitu sosial budaya, politik dan keamanan, serta ekonomi.

Untuk itu, ujar dia, diperlukan orientasi kebangsaan yang jelas dan kuat dari pihak swasta Indonesia untuk kepentingan bisnis yang selaras dengan kepentingan nasional.

ant/infoB

sapi desa

BANJARMASIN,INFOBANUA- Sebagai salah satu upaya untuk mendukung Program Nasional Swasembada Daging sapi tahun 2014,Kementerian riset dan Teknolgi melaksanakan program Pengembangan Teknologi Peternakan Ruminansia Besar di kalsel.

Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta mengatakan, Senin, sejalan dengan yang tertuang dalam Roadmap Program swasembada daging Sapi tahun 2014,Kalimantan Selatan menjadi daerah prioritas pengembangan campuran inseminasi buatan dan kawin alam hewan sapi.

Keberadaan Teknologi Ruminansia di Kalsel dapat memperkuat sisteam inovasi Daerah di kalimantan selatan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha peternakan sapi.

Program Pengembangan Teknologi di daerah ini di implimintasikan dalam bentuk pelatihan dan insiminasi buatan pada sapi,pelatihan pembuatan pakan ternak,pelatihan pembuatan pupuk organik,serta pelatihan dan pembuatan berbagai produk makanan yang berasal dari daging sapi.

Pengembangan teknologi di Kalsel diharapkan kedepannya akan menjadi percontohan bagi daerah lain khusunya provinsi yang ada di Pulau kalimantan,dan sebagai pusat pelatihan Teknologi Peternakan Ruminansia terbesar di Pulau kalimantan.

Untuk lokasi pengembangannya Kemenristek memilih lokasi di Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu (BP3T) Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.ind

sapi-australia

BANJARMASIN, INFOBANUA – Peternakan yang di kelola rakyat selama ini masih belum bisa di andalkan untuk mendukung program pemerintah dalam mendukung swasembada daging secara nasional.

Peneliti Senior  Puslit Bio Teknologi LIPI Syahruddin Said mengatakan, Senin, orientasi peternak rakyat selama ini hanya mempertahankan peternak miliknya agar tidak musnah,sehingga jumlah hewan ternak yang di miliki peternak rakyat cendrung stagnan tidak ada penambahan jumlah hewan yang di miliki.

Para peternak tidak memperhitungkan biaya produksi dan biaya lainnya dalam pemeliharaan ternak,manajemen peternakan tidak di mikiki oleh peternak rakyat katanya.

Keahlian yang di miliki para peternak sebenarnya sangat komplit,para peternak mampu dalam menjaga kesehatan ternak dan menghasilkan ternak yang bekualitas meskipun tanpa penerapan teknolgi.

Kemampuan tersebut merupakan modal dasar yang kuat bagi peternak jika di bantu dalam pengembangannya menjadi satu usaha peternakan.

Diakuinya selama ini para pengusaha sangat tidak tertarik menanamkan investasi pada sektor peternakan besar,ini peluang bagi rakyat untuk lebih mengembangkan peternakan menjadi satu usaha yang di yakini akan memberikan manfaat dan menguntungkan seperti para peternak di luar negeri.

Untuk lebih membuka peluang usaha ternak yang lebih besar dapat di lakukan masyarakat, kebijakan pemerintah memegang peran penting,yang selama ini di nilai masih belum mendukung terhadap pengembangan usaha peternakan rakyat.

Syahruddin Said menilai pemerintah dalam membuat kebijakan masih setengah hati,kebijakan kerap kali bertentangan dan menyulitkan usaha peternakan rakyat,dan terkesan sangat di pengaruhi oleh kebijakan politik,yang telah mempolitisasi,sehingga menekan perkembangan usaha peternakan.

Jika pola tersebut tidak di rubah maka sudah dapat di pastikan swasembada daging akan sulit tercipta dalam waktu dekat,dan bahkan rencana pemerintah untuk swasembada daging di tahun 2014 pihaknya sangat tidak yakin hal tersebut dapat tercipta.

Pembangunan peternakan di Indonesia harus lepas dari pengaruh politik,dan ini akan lebih membuka ketertarikan para investor besar mengembangkan usaha ternak yang bermitra dengan masyarakat. ind

Kalsel Targetkan Pertumbuhan Sapi 7 Persen

BANJARMASIN, INFOBANUA – Dari hasil sensus ternak sapi di tahun 2013 di peroleh hasil jumlah populasi ternak sapi di Kalsel mengalami penurunan dari 137 ribu di tahun 2012 menjadi 112 ribu di tahun 2013.

Kepala dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Sabri Madani mengatakan, Senin (16/12) dari jumlah tersebut pemerintah Provinsi akan menargetkan pertumbuhan populasi sapi di tahun 2014 sebesar 7 persen dari jumlah populasi saat ini 112 ribu ekor.

Diakuinya dalam beberapa tahun terakhir jumlah hewan ternak sapi yang telah di potong dan di pasarkan sebanyak 46 ribu ekor setiap tahunnya.

Dari jumlah tersebut banyak terpotong sapi betina yang masih produktif padahal sapi betina merupakan mesin produksi penambahan sapi baru.

Pemerintah merasa kecolongan oleh aktifitas pemotongan sapi betina yang masih produktif sebagai penghasil sapi baru dan ini penyebab terbesar menurunnya populasi ternak sapi di daerah ini.

Untuk mengejar defisit sebesar 7 persen tersebut pemerintah daerah telah menetapkan beberapa kebijakan di antaranya pengeluaran perda tentang larangan pemotongan hewan sapi betina yang masih produktif atau yang sedang dalam keadaan hamil,dari kebijakan tersebut di harapkan dapat menambah populasi sebesar 4 persen.

Selain itu Insiminasi buatan akan lebih di intensifkan di targetkana akan mampu memberikan kontribusi pertumbuhan hewan sapi sebesar 2 persen,dan terakhir adalah upaya pencegahan pemotongan hewan betina yang sedang hamil akan menambah populasi sebesar1 persen.

Meski mengalami keterlambatan dalam penerapan regulasi yang di implementasikan dalam perda larangan pemotongan hewan ternak sapi betina produktif dan hamil namun pemerintah daerah tetap optimis beberapa kebijakan tersebut akan dapat meningkatkan populasi sapi di tahun 2014 sebesar 7 persen dari jumlah populasi sapi saat ini sebesar 112 ribu ekor.

ind

Rizal Ramli capres ideal 2014. (ist)

JAKARTA, INFOBANUA – Konvensi Rakyat yang digagas adik kandung Gus Dur, Salahudin Wahid (Gus Solah), untuk capres pemilu tahun 2014 telah menemukan tujuh kandidat hasil seleksi awal. Di antara nama-nama ini terdapat tokoh terkenal seperti Yusril Ihza Mahendra dan Rizal Ramli.

Gus Solah yang mengetuai komite konvensi ini menyatakan ketujuh orang dipilih atas berbagai pertimbangan, termasuk pengalaman dan kemampuan masing-masing untuk maju sebagai capres.

“Juga mempertimbangkan waktu, kalau terlalu banyak saat debat nanti terlalu memakan waktu,” ujar Gus Solah saat dihubungi detikcom, Senin (16/12) malam.

Ketujuh nama tersebut antara lain Prof Sofjan Siregar yang tinggal di Belanda, Doktor Anni Iwasaki yang tinggal di Jepang, yang juga aktivis aktif dalam kegiatan memajukan perempuan. Dua nama tersebut sama-sama WNI yang selama ini tidak tinggal di Indonesia.

“Kami ingin tahu bagaimana WNI di luar melihat Indonesia. Tentu bisa membandingkan Indonesia dengan Belanda dan Jepang,” terang Gus Solah.

Kemudian ada Yusril Ihza Mahendra, Ricky Sutanto yang merupakan seorang pengusaha, Bupati Kutai Timur Isran Noor, mantan aktivis Tony Ardi, dan Rizal Ramli.

Gus Solah menyatakan ketujuh kandidat tersebut memiliki kelebihan masing-masing. Mereka selanjutnya akan mengikuti debat publik Calon Presiden Konvensi Rakyat. Debat Publik akan diselenggarakan sebanyak enam kali yaitu di Medan, Balik Papan, Surabaya, Makassar, Bandung dan Jakarta.

Menurut Gus Solah, peserta konvensi rakyat yang ada di peringkat teratas akan diumumkan dan dinegosiasikan dengan partai politik untuk mendapatkan dukungan suara sesuai persyaratan minimal perolehan suara.

Ikuti berbagai peristiwa penting hari ini hanya di “Reportase Sore” Trans TV pukul 16.45 WIB

nvc/infoB

wiranto – rhoma siap duel visi-misi. (ist)

JAKARTA, INFOBANUA – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendukung diadakannya debat terbuka antara calon presiden (capres) Partai Hanura Wiranto melawan salah satu kandidat capres PKB Rhoma Irama.

“Saya rasa itu bagus saja. Untuk (bisa) mengetahui pengalaman dan pandangannya,” kata Jusuf Kalla usai peluncuran website Ayo Donor dan Bloodbook PMI di Jakarta, Senin.

JK mengatakan untuk menjadi presiden harus punya dua hal, yakni harus paham persoalan kebangsaan serta punya rekam jejak elektabilitas yang cukup.

“Kalau tidak ada pengalaman ya susah,” ujar dia.

Saat ditanya siapa yang lebih berpengalaman antara Wiranto dengan Raja Dangdut Rhoma Irama, JK mengatakan jika dari segi pengalaman tentu Wiranto lebih memiliki pengalaman panjang dalam bidang politik.

Sebelumnya calon presiden PKB Rhoma Irama yang tersinggung atas ucapan Wiranto mengajukan debat terbuka. “Saya berani menantang Wiranto adu visi dan misi di televisi dan di lapangan terbuka”.

Sementara itu dari kubu Wiranto menyambut baik tantangan tersebut. Ketua DPP Hanura Nuning Kertopati mengatakan debat tentu akan baik untuk publik dapat mengenal pilihannya.

Namun menurut dia, Ketua Umum Partai Hanura tidak menghina Rhoma, apalagi mendiskreditkannya sebab tidak ada kata “Rhoma” sama sekali yang terucap dari mulut Wiranto

Jakarta – Infobanua, Berita kematian seorang gadis muda berprofesi sebagai copywriter di agency, Y&R (Young & Rubicam) Asia karena 30 jam tidak tidur menggemparkan ranah Media Sosial Minggu sore (15/12/2013). Gadis muda bernama Mita Diran tersebut bekerja tak kenal waktu selama tiga hari tanpa tidur.

Bekerja keras untuk mencapai target memang perlu dilakukan, tetapi bukan berarti hal itu sampai menyita waktu istirahat kita.Sayangnya, sering kali orang tidak sadar sedang mengorbankan kesehatannya sendiri demi pekerjaan. Misalnya, dengan bekerja hingga larut malam, bahkan tidak tidur berhari-hari demi menyelesaikan pekerjaan sebelum deadline. Padahal, hal itu sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian.

Hal itu diketahui dari twitter terakhir yang ditulisnya pada pukul 05:47 PM Sabtu 14 Desember 2013. Twitter terakhir Mita Diran tersebut berbunyi:

30 hours of working and still going strooong.

— Mita Diran (@mitdoq) December 14, 2013

Sehari setelah menulis di Twitter tersebut, teman-teman di twitternya dikagetkan dengan kabar meninggalnya Mita Diran pada Sabtu 15 Desember 2013.  Dikabarkan juga, selama lembur, Mita mengonsumsi minuman penambah energi yang berkafein tinggi. Minuman tersebut memang dapat memberikan stimulan bagi tubuh, tetapi sifatnya hanya sementara dan sebenarnya tidak menghilangkan lelah.

Kabar meninggalnya Mita Diran dibenarkan oleh pihak Y&R Group Indonesia,tempat ia bekerja.

It is with deep sadness that we have to inform you we have lost our friend, sister, and work colleague, Mita Diran, earlier this evening.

— Y&R Indonesia (@yrindonesia) December 15, 2013

Bahkan, demi menghormati Mita yang dikenal sebagai karyawati murah senyum dan ceria, pihak Y&R Group Indonesia meliburkan satu hari seluruh karyawannya, hanya untuk mengantarkan jenazah gadis cantik itu ke peristirahatan terakhir, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut pada Senin 16 Desember 2013 pukul 10:00 WIB. Infobanua/socialmedia

KOta Palu.

Setelah Kota Palu di Sulawesi Tengah sukses menjadi penyelenggara Hari Nusantara 2013. Tahun depan, giliran Kota Baru di Kalimantan Selatan yang menjadi tuan rumah perayaan Hari Nusantara.

“Terima kasih kepada Pemerintah Palu dan Sulawesi Tengah yang bersedia menjadi tuan rumah untuk perayaan Hari Nusantara 2013 ini, semuanya berjalan dengan baik dan lancar,” kata Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Umum Hari Nusantara 2013 pada puncak Hari Nusantara 2013 di Palu, belum lama ini.

Usai memberikan sambutan, Mari secara simbolis memberikan panji Hari Nusantara 2013 kepada Kementerian Riset dan Teknologi yang akan menjadi panitia Hari Nusantara 2014. Pada saat itu juga diungkapkan bahwa Kota Baru di Kalimantan Selatan akan menjadi tuan rumahnya.

Pemilihan tuan rumah Hari Nusantara memang bukan sembarangan. Dalam peringatan hari yang didasari pada Deklarasi Djoeanda ini, salah satu yang penting untuk diperhatikan adalah lokasinya, yaitu harus dekat dengan laut sebagai perwujudan isi deklarasi tersebut.

Seperti penyelenggara tahun ini, Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang acaranya berpusat di Anjungan Pantai Talise. Acara juga dilaksanakan di Teluk Donggala, Kabupaten Donggala. Begitu pula Kota Baru di Kalimantan Selatan yang berada di tepi laut dan banyak pulau kecil di sekelilingnya.
aet/infoB

Partai Hanura

JAKARTA, INFOBANUA – Politisi Hanura yang juga Ketua Dewan Pengarah Bapilu DPP Partai Hanura Bambang Wiratmadji Soeharto dicegah KPK ke luar negeri.

Pencegahan ini dilakukan terkait kasus suap perkara tanah di Praya, NTB. KPK sudah mengirimkan surat cegah ini ke Imigrasi. Informasi yang diperoleh, Senin (16/12), pencegahan itu dilakukan berdasarkan Kep. Pimpinan KPK, Skep no: KEP-917/01/12/2013 tanggal 15 desember 2013. Pencegahan berlaku selama 6 bulan.

Bambang disebut juga sebagai Ketua Dewan Pengarah Bapilu Partai Hanura dana Ketua Dewan Pimpinan Pusat Kosgoro. Tak dirinci apa keterkaitan Bambang dengan kasus tangkap tangan KPK itu. Dalam tangkap tangan itu KPK mencokok Jaksa Subri dan pengusaha Lusita. Penyuapan terkait kasus tanah.

det/infoB

Rhoma minta Wiranto, Jangan Suka Hina Orang..Terlalu…!!!

JAKARTA, INFOBANUA – Calon presiden yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rhoma Irama, mengaku tak ambil pusing dengan sindiran yang dilontarkan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto. Meski demikian, Rhoma punya pesan untuk Wiranto. Ban

“Ente, Wiranto, jangan suka menghina orang. Bisa jadi orang itu lebih baik dari ente,” kata Rhoma di sela posko pemenangannya sebagai capres di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur, Jakarta, Sabtu 14 Desember 2013.

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menambahkan, Wiranto sebaiknya mengurusi partainya sendiri. Bahkan, Muhaimin menantang Wiranto untuk adu kekuatan pendukung dengan Wiranto.

“Kita uji sana, di lapangan siapa lebih kuat? Saya ingin adu visi Bang Haji dan Wiranto, bagus mana. Saya berani adu Bang Haji dan Wiranto di televisi,” kata Muhaimin.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menyindir kualitas sejumlah tokoh yang disebut-sebut bakal bertarung sebagai calon presiden 2014. Menurut dia, kualitas dan latar belakang seseorang menjadi syarat mutlak maju sebagai capres.

“Sekarang ini penyanyi dangdut dijadikan calon presiden. Ada lagi pelawak. Nanti, lama-lama pemain akrobat juga dicalonkan jadi presiden. Makanya yang korupsi jalan terus,” kata Wiranto. art/infoB