Politik

BANJARMASIN – Nahdatul Ulama (NU) bukan partai politik, tapi organisasi Islam yang bersifat netral. Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Kalsel menyebut bahwa organisasinya harus netral di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Namun, warga Nahdiliyin tetap diwajibkan berperan aktif dalam Pemilu.

Hal tersebut dikatakan Ketua PWNU Kalsel, Abdul Haris Makkie usai acara hari lahir NU Ke 93 dan pelantikan PW ISNU Kalsel, di kampus NU Kalsel, Sabtu (26/1/2019). NU bukan partai politik, tapi organisasi Islam yang bersifat netral. Dukungan kita untuk KH Ma’ruf pun karena ada ikatan emosional sebagai sebagai seorang anak ke ayahnya. Masa kita anak, tidak mengikuti arahan ayah,” ujarnya.

Sementara Prof Dr KH Ma’ruf Amin dalam kata sambutannya, warga Nahdatul harus all out untuk memenangkan dirinya yang berpasangan dengan Joko Widodo pada Pilpres mendatang. Keputusan dukungan NU tersebut menyangkut kehormatan ulama di Indonesia. Jangan sampai, kebijakan dukungan ini menyerang ulama dengan kekalahan. Apabila sampai warga NU tidak memilih pasangan nomor urut 01, maka menurutnya pemerintah bisa tak akan lagi bersinergi bersama struktur kepemerintahan nanti.

“

“Target 70% suara warga NU di Kalsel. Itu sama dengan target secara nasional,” kata Ma’kruf calon wakil presiden nomor urut 01.

Ma’ruf mengatakan, NU harus tampil kuat dalam setiap pemerintah manapun. Karena organisasi Islam yang paling besar dimiliki Indonesia. Saat ini dirinya datang di bumi lambung mangkurat sebagai calon Wakil Presiden Indonesia. Maka harapnya, nanti dirinya datang dengan jabatan baru sebagai orang nomor dua di negara RI.

Ida/inf

BANJARMASIN – Komisioner KPU Kalimantan Selatan tiba-tiba sepakat mengganti sosok Edy Ariansyah dari Ketua KPU Kalsel di tengah momen Pemilu 2019.
Posisi Edy Ariansyah digantikan oleh Sarmuji. Keputusan ini setelah melewati rapat komisioner KPU Kalsel pada Rabu (23/1/2019) pukul 13.30 wita.

“Memang benar hasil rapat internal bersama komisioner KPU, jabatan ketua penyelenggaraan pemilu di Kalsel berganti sesuai hasil rapat pleno. Tiga komisioner sepakat memilih Sarmuji untuk menggantikan posisi Edy sebagai Ketua KPU Kalsel,” kata Sekretaris KPU Kalsel, Basuni ketika dikonfirmasi banjarhits.id, Rabu (23/1).

Adapun Edy Ariansyah memegang jabatan Komisioner Divisi Parmas dan SDM KPU Kalsel yang sebelumnya dijabat Sarmuji.
“Hasil rapat pleno juga sudah mendapat persetujuan KPU RI, terkait alasan dan mengapa Pak Edy diganti kami tak bisa menyampaikan itu. Bisa dikonfirmasi langsung ke Pak Sarmuji,” katanya.

Ketua KPU Kalsel Sarmuji mengatakan hasil keputusan rapat pleno komisioner KPU Kalsel memutuskan dirinya menggantikan Edy Ariansyah sebagai ketua. Menurut dia, pergantian sudah sesuai aturan dan mekanisme yang ada, karena disetujui aklamasi semua anggota KPU Kalsel.

“Segala keputusan adalah putusan Bersama bukan putusan pribadi atau orang per orang, segala sesuatunya melalui jalur musyawarah mufakat bukan sepihak,” kata Sarmuji.

Sarmuji sebelumnya di Divisi Teknis KPU Kalsel. Ia berkata rapat komisioner KPU memang muncul adanya pembagian tugas yang seimbang, perlu adanya penguatan peran. Alhasil, kata dia, muncul aspirasi bahwa sosok ketua harus berpengalaman.
Usulan ini menjurus ke sosok Sarmuji yang punya pengalaman dua kali menjadi anggota KPU Kabupaten Tapin dan KPU Kalsel tahun 2015. “Sehingga hasil keputusan rapat saya dipilih menggantikan Edy yang sudah 8 bulan menjadi Ketua KPU Kalsel,” ucap Sarmuji.

Dalam rapat, muncul keinginan Edy ditempatkan di divisi sosialisasi pemilu. Selain ketua, Sarmuji merangkan Divisi Keuangan, umum, logistik. Kemudian Edy Ariansyah Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM; Nur Zazin memegang Divisi Hukum dan Pengawasan; Siswandi Reya’an memegang Divisi Program Data; dan Hatmiati memegang Divisi Teknis.
“Itu hasil rapat pleno, dan semuanya sudah sepakat,” katanya.

Edy Ariansyah mengatakan pergantian dirinya selaku ketua merupakan hal biasa tak perlu dipersoalkan.”Saya hanya pindah tanggung jawab saja, tak ada istilah dilengserkan. Ini hanya rolling ketua. Hasil ini sesuai kesepakatan dalam rapat pleno dan harus kita hormati,” katanya.

banjarhits

Dr Hj Rosiyati MH Thamrin SE MM—sosok pengusaha sukses kelahiran Kota Banjarmasin 10 November 1964, saat ini dipercaya menjadi caleg DPR RI Dapil Kalsel 1 yang meliputi kabupaten (Batola, Banjar, Tapin, HSS,HST, HSU, Tabalong dan Balangan).
Rosiyati–mantan mahasiswi teladan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) 1987 dan Galuh Banjar 1987 ini, terbilang perempuan cerdas dan tangguh. Hal ini bisa dilihat dalam perjalanan karier Rosiyati—yang masih terdapat garis keturunan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari orang tuanya H. Muhammad Husni Thamrin bin Masyani bin Fakhrudin bin H. M. Khalid bin Abu Naim bin Syech Muhammad Arsyad Albanjari, kariernya begitu cemerlang.

Dr Hj Rosiyati MH Thamrin SE MM siap memenangkan paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Kalsel. Salah satu strategi yang disiapkan untuk menggaet pemilih di Dapil Kalsel 1 adalah menghidupkan kembali gerakan mengaji seusai salat Magrib.

Rosiyati mengatakan gerakan mengaji tersebut dilakukan untuk menguatkan budaya Indonesia. Rosiyati berharap program itu juga dapat mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat.

“Di tengah kesibukan duniawi, social media, dan lainnya, generasi milienial untuk diajak melakukan gerakan mengaji sehabis Magrib. Hal ini dapat mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat bangsa yang mampu terus berdiri di atas keragaman budaya bangsa,” ujarnya, Rabu (23/1/2019).

Kaum milenial, terus diajak mengembalikan kultur religius sesuai budaya masyarakat Martapura. “Salah satu strategi kita adalah, mengaji Ba’da Magrib, kita kembalikan kultur-kultur religius, seperti yang menjadi budaya masyarakat Martapura,” jelasnya

rel

Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera merupakan putera dari tokoh Partai Golkar Kalsel Gusti Iskandar Sukma Alamsyah (mantan anggota DPR RI dua periode dan Ketua PMI Kalsel) menyatakan siap menjadi calon wakil rakyat dari Partai Golkar. Berada di dapil 4 wilayah Landasan Ulin nomor urut 2.

Pendiri Komunitas Banua 4.0 ini mengatakan, dirinya mengaku siap lahir batin menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Banjarbaru jika memang nanti diberi kepercayaan dan amanah. Banyak hal yang akan dilakukannya, sosok pemuda yang murah senyum ini juga mendirikan komunitas anak banua 4.0, karena melihat lahirnya Kepres No 17 tahun 2018 tersebut, making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk menciptakan pemimpin dimasa depan yang lebih berkualitas dan berintegritas.

“Alasan didirikannya Komunitas Banua 4.0 untuk menciptakan pemimpin dimasa depan yang lebih berkualitas dan berintegritas, Juga mendorong meningkatkan nilai tambah. Sumber daya Indonesia yang besar, harus bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya etika ditemui usai acara Business Matching Japnas Kalsel, Senin (22/1).

Bonus demogratif yang dimiliki Indonesia harus dimanfaatkan. Menurut Rizky, negara yang lewati masa bonus demografi, maka pertumbuhan ekonomi cenderung menurun. “Kita tidak mau itu,” tegasnya.

Karena itu, dia mengajak memberdayakan dan meningkatkan kreativitas serta kualitas SDM terutama anak muda. “Bonus demografi harus dimanfaatkan dengan peningkatan skill. Berdayakan anak muda supaya bisa menyambut teknologi masa depan,” katanya.

Dengan bergabungnya anak muda masuk kedalam Banua 4.0 dalam jangka panjang lima atau 10 tahun akan hadir pemimpin dari Banua untuk Banua. Komunitas Banua 4.0 mengusung tagline Sinergitas Tanpa Batas.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) harus dilakukan semua institusi untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Upaya itu tidak terlepas dari perhatian semua pihak, termasuk instiusi yang mencetak SDM. Peningkatan SDM akan meningkatkan produktivitas. Dia menambahkan keberpihakan pemerintah juga harus cukup jelas, termasuk dari sisi politik anggaran. Menurut dia, anggaran harus disiapkan untuk meningkatkan inovasi dan penemuan-penemuan baru.

“Tanpa ada kreativitas, revolusi industri 4.0 tidak akan berjalan. Hal ini mengingat ciri utama dari revolusi industri 4.0 adalah inovasi,” ujarnya.

Kegiatan-kegiatan Banua 4.0 sementara difokuskan di Banjarbaru dan Martapura dan kedepan semua wilayah di Kalsel. Komunitas Banua 4.0 dapat memberikan warna berbeda dan sebagai wadah bagi para pemuda khususnya di Kalsel agar lebih peduli kepada masyarakat sekitar di Banua.

“Kegiatan-kegiatan kami pertama fokus melek keadaan sosial, keagamaan, kemanusian dan dalam waktu dekat akan menggelar kegiatan sosial,” jelasnya.

Banua 4.0 berkantor di Kompleks Pondok Sejahtera No B8 Landasan Ulin Banjarbaru. Sudah beranggotakan 20 orang dari berbagai bidang dan profesi, mulai dari influcer muda, pengusaha muda menengah dan mikro, juga ada dari kalangan aktivis, bagi yang mau bergabung bisa menghubungi 0853 4987 1104.

Dr Hj Rosiyati MH Thamrin SE MM—sosok pengusaha sukses kelahiran Kota Banjarmasin 10 November 1964, saat ini dipercaya menjadi caleg DPR RI Dapil Kalsel 1 yang meliputi kabupaten (Batola, Banjar, Tapin, HSS,HST, HSU, Tabalong dan Balangan).

Sebagai bentuk kecintaannya pada banua, dirinya ingin mengabdi memajukan Kalsel di Senayan jika memang diberi amanah. Berikut kegiatan silahturahminya, dengan tokoh agama dan tuan guru di Kalsel diantaranya ke pendiri ponpes Tamban dengan Guru Khairi, kegiatan pengajian dengan tuan guru Syamsuni di Mandingin, serta guru Danau di Amuntai.

Rosiyati–mantan mahasiswi teladan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) 1987 dan Galuh Banjar 1987 ini, terbilang perempuan cerdas dan tangguh. Hal ini bisa dilihat dalam perjalanan karier Rosiyati—yang masih terdapat garis keturunan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari orang tuanya H. Muhammad Husni Thamrin bin Masyani bin Fakhrudin bin H. M. Khalid bin Abu Naim bin Syech Muhammad Arsyad Albanjari, kariernya begitu cemerlang.

Dr Hj Rosiyati MH Thamrin SE MM bersama Guru Bakhiet Banjarmasin

Sebut saja, yang menjalankan sejumlah usaha di Papua sejak 2000. Sebelum menjadi pengusaha, Rosiyati sempat mengenyam pengalaman sebagai dosen STIE Gunadarma, Jakarta dari tahun 1991 1994 dan juga menduduki jabatan strategis di sejumlah perusahaan antara Iain Berlian Bank Jakarta 1991 -1994, Bank PT BPR Handayani, 1994 1998, Direksi di Bosowa Group.

Setelah tinggal di Papua, penerima beasiswa Supersemar ini mengembangkan usaha di bidang keuangan dengan mendirikan PT BPR Papua Mandiri Makmur, Yayasan STIMIK Sepuluh Nopember, dan PT Andalan Mandiri Sejahtera yang masih beroperasi hingga saat ini.

Di bidang politik, sejak 2009 perempuan enerjik juara menari antar kampus di Kalsel ini, mendapatkan kepercayaanmenjadi wakil rakyat di DPRD Papua selama 1 periode hingga 2014, di mana pada 2013 2014 pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B. Pada 2016, Tim Kampanye Jokowi bidang perencanaan dan kampanye ini memperoleh gelar Doktor di bidang Manajemen di Universitas Brawijaya Malang.

Direntang usia memasuki 55 tahun ini, pembina Rumah Tahfiz MH Thamrin Al Banjari ini ingin mengabdikan dan memperjuangkan banua dengan menjadi caleg DPR RI nomor urut 3 Dapil Kalsel 1 dari PDIP.

Dr Hj Rosiyati MH Thamrin SE MM—sosok pengusaha sukses kelahiran Kota Banjarmasin 10 November 1964, yang maju menjadi caleg DPR RI Dapil Kalsel 1 yang meliputi kabupaten (Batola, Banjar, Tapin, HSS,HST, HSU, Tabalong dan Balangan).

Terus menyapa warga masyarakat, melakukan silahturahmi turun langsung ke tengah masyarakat, seperti yang dilakukannya Minggu (20/1/2019), melakukan tatap muka dengan warga di dua desa yakni, Desa Tatah Halayung dan Desa Tanipah Kabupaten Batola.

“Kami melakukan silahturahmi ke warga untuk mendengar dan melihat langsung kondisi keseharian warga masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai tani, nelayan serta buruh bangunan itu,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, pengusaha yang juga dosen ini ingin mendengar aspirasi warga masyarakat tentang hasil pembangunan serta layanan kesehatan dan pendidikan yang sudah diberikan oleh negara. “Ada beberapa akses jalan di lingkungan kampung masih membutuhkan sentuhan pembangunan.

“Masih ada jalan yang perlu diperbaiki karena masih jalan setapak, rata-rata soal infrastruktur untuk jalan penghubung, yang masih menjadi harapan warga untuk bisa dibantu dibangun,” katanya.

rel

Dr Hj Rosiyati MH Thamrin SE MM—sosok pengusaha sukses kelahiran Kota Banjarmasin 10 November 1964, saat ini dipercaya menjadi caleg DPR RI Dapil Kalsel 1 yang meliputi kabupaten (Batola, Banjar, Tapin, HSS,HST, HSU, Tabalong dan Balangan).

Rosiyati–mantan mahasiswi teladan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) 1987 dan Galuh Banjar 1987 ini, terbilang perempuan cerdas dan tangguh. Hal ini bisa dilihat dalam perjalanan karier Rosiyati—yang masih terdapat garis keturunan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari orang tuanya yang merupakan anak dari HM Khalid bin Alimul’alamah Qadhi H Abu Na’im, kariernya begitu cemerlang.

Mantan Ketua Harian Majelis Pendidikan dan Kejuruan di Papua ini menjalankan sejumlah usaha di Papua sejak 2000. Sebelum menjadi pengusaha, Rosiyati sempat mengenyam pengalaman sebagai dosen STIE Gunadarma, Jakarta dari tahun 1991 1994 dan juga menduduki jabatan strategis di sejumlah perusahaan antara Iain Berlian Bank Jakarta 1991 -1994, Bank PT BPR Handayani, 1994 1998, Direksi di Bosowa Group. Setelah tinggal di Papua, penerima beasiswa Supersemar ini mengembangkan usaha di bidang keuangan dengan mendirikan PT BPR Papua Mandiri Makmur, Yayasan STIMIK Sepuluh Nopember, dan PT Andalan Mandiri Sejahtera yang masih beroperasi hingga saat ini.

Di bidang politik, sejak 2009 perempuan enerjik juara menari antar kampus di Kalsel ini, mendapatkan kepercayaanmenjadi wakil rakyat di DPRD Papua selama 1 periode hingga 2014, di mana pada 2013 2014 pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B. Pada 2016, Tim Kampanye Jokowi bidang perencanaan dan kampanye ini memperoleh gelar Doktor di bidang Manajemen di Universitas  Brawijaya Malang.

Direntang usia memasuki 55 tahun ini, pembina Rumah Tahfiz MH Thamrin Al Banjari ini ingin mengabdikan dan memperjuangkan banua dengan menjadi caleg DPR RI nomor urut 3 Dapil Kalsel 1 dari PDIP. (*/rel)

Keluarga Besar SMAN 5 (SMALI) Banjarmasin menganugerahkan alumni berprestasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor. Anugerah itu atas dasar kinerja positif memimpin daerah hingga mengharumkan nama baik sekolah.

Penganugerahan sebagai alumni berprestasi kepada Sahbirin Noor bertepatan ketika Reuni Akbar dan HUT ke-39 SMAN 5 Banjarmasin di sekolah setempat, Sabtu (19/1). Ketua Harian Alumni SMALI, Abdurahman, menuturkan sosok Sahbirin Noor tercatat sebagai siswa yang mendedikasikan diri mengangkat citra sekolah dengan aktif di kegiatan intra dan ekstra sekolah. “Nama Sahbirin Noor hingga sekarang tercatat pada historis sekolah sebagai salah satu Ketua Organisasi Intra Sekolah (OSIS) SMALI,” ucap Abdurahman, Sabtu (19/1).

Dewan guru dan para alumni sepakat terhadap apresiasi penghargaan kepada Paman Birin– sapaan akrab Gubernur Kalsel itu. Apresiasi ini sebagai wujud jasa dan kepedulian nyata turut mengangkat citra positif sekolah. Menurut Abdurahman, salah satu sikap Paman Birin yang paling menonjol adalah gemar menolong teman dan hormat terhadap guru.

“Kami tidak menyangkal sosok beliau gemar menolong, peduli dengan siapapun . Alhamdulillah sekarang tidak berubah, meski telah menjadi gubernur,” kata Abdurahman.

Alumni SMALI lainnya, Sukrowardi menambahkan, sosok Sahbirin Noor sebagai alumni tahun 1988. Menurutnya, Sahbirin Noor selama menjadi Ketua OSIS berhasil mengharumkan nama baik sekolah melalui prestasi-prestasi membanggakan. Selain itu, Sukrowardi melihat Sahbirin Noor punya jiwa ulet, tegas dan mudah bergaul kepada siapa saja.

Apalagi setelah menjadi gubernur, Sukrowardi terkesan sosok Sahbirin karena salah satu tokoh daerah yang turut membesarkan daerah. “Baru- baru tadi beliau (gubernur, red) tercatat sebagai satu-satunya gubernur se-Indonesia yang meraih Anugerah Dwi Praja Nugraha sebagai tokoh pejabat publik yang peduli kemajuan pembangunan pendidikan. Penghargaan diserahkan langsung Presiden Joko Widodo,” papar Sukrowardi.

Menurut dia, prestasi itu tergambar dari hasil kinerja nyata bersama rakyat hingga pembangunan daerah semakin maju. Adapun Gubernur Sahbirin Noor didampingi Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kalsel, Agus Salim, mengungkapkan syukur dan bangga bisa bertemu kembali dengan dewan guru, kolega alumni, dan para siswa.

Di dampingi istri tercinta sekaligus alumni SMAN 5 Banjarmasin Hj Raudatul Jannah, Paman Birin akan membantu pemugaran bangunan sekolah yang kondisinya sudah layak dibantu. “Insya Alah, saya akan bantu renovasi sejumlah bangunan kelas di sini, mengingat kondisinya layak untuk dibantu,” ucap Paman Birin seraya mengucap terima kasih kepada guru dan para sahabat sesama alumni.

yus

Pantun jenaka itu tepat untuk menggambarkan debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Kamis malam kemarin, 17 Januari. Ajang yang diharapkan jadi unjuk gigi visi dan misi kedua pasangan calon soal hukum, HAM, korupsi dan terorisme justru jadi panggung ger-geran. Kedua capres-cawapres malah memberikan beberapa jawaban dan tanggapan yang enggak nyambung.

Semula terlihat berjalan lancar saat penyampaian visi dan misi. Joko Widodo memulainya dengan baik. Ia mengelaborasi persoalan hak dasar, hak ekosob (ekonomi, sosial dan budaya), penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, penguatan KPK, dan pendekatan persuasif dalam penanganan terorisme.

Prabowo Subianto juga memulai dengan baik. Meski demikian, ia dan Sandiaga Uno menitikberatkan semua permasalahan itu pada aspek ekonomi. Masalah terorisme dan penegakan hukum diarahkan pada peningkatan kualitas hidup. Korupsi diselesaikan dengan menaikkan gaji para penegak hukum—dari polisi, jaksa, hingga hakim.

Ketidaksinkronan mulai terlihat ketika Prabowo dan Sandiaga mendapat pertanyaan amplop E pada segmen 2:

“Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari sisi agama, etnis, golongan, dan pandangan politik. Namun, dalam kenyataan, masih terjadi diskriminasi dan persekusi. Dari sisi HAM, apa strategi Anda untuk mengatasi masalah-masalah ini?” kata Ira Koesno, moderator debat, membacakan pertanyaan amplop E.

Alih-alih menjawab masalah diskriminasi itu, Sandiaga yang menambahkan jawaban Prabowo bercerita tentang Najib, seorang nelayan di pantai Pasir Putih Cilamaya, Karawang, yang dikriminalisasi. Masalahnya, sosok Najib yang diceritakan oleh Sandiaga itu dikriminalisasi mengambil pasir untuk menanam mangrove di hutan bakau.

“Beliau dipersekusi, dikriminalisasi,” katanya.

Jawaban itu melenceng dari masalah diskriminasi agama, etnis, golongan dan pandangan politik. Bukannya menjawab pertanyaan, Sandiaga justru melanjutkan dengan omongan yang makin jauh dari pertanyaan.

“Di bawah Prabowo-Sandi, hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil. Kita harus menghadirkan kesejahteraan kepada mereka,” ujarnya.

Tidak selesai sampai situ, Sandiaga juga mengutip UUD 45 pasal 27 ayat 2 yang tidak ada kaitan sama sekali dengan diskriminasi agama, etnis, golongan dan pandangan politik.

Pola jawaban seperti ini bukan pertama kali dilakukan oleh Sandiaga. Pada saat debat Pilkada DKI Jakarta, setiap pertanyaan dan permasalahan, Sandiaga menjawabnya dengan satu program unggulannya: OK OCE.

Sandiaga bukan satu-satunya yang ngawur menjawab pertanyaan.

Jokowi pun kacau menjawab pada segmen ketiga. Pada segmen itu Jokowi mendapatkan pertanyaan tentang solusi atas politik yang berbiaya mahal.

Jokowi justru berbagi pengalamannya tentang rekrutmen birokrasi berdasarkan kompetensi. “Bukan finansial dan bukan nepotisme, oleh sebab itu untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana, dengan standar-standar yang jelas,” katanya.

Pada segmen keempat, Sandiaga kembali menjadi Jaka Sembung. Saat gilirannya memberikan pertanyaan soal hukum dan HAM, Sandiaga justru membahas soal kepastian hukum dan UKM (usaha kecil menengah).

“Bagaimana investasi bisa meningkat kalau ada kepastian hukum yang terus dipertanyakan. UKM sulit untuk berkembang, banyak sekali UKM yang menanyakan kepastian hukum. Nah, kami ingin menanyakan kepada bapak bagaimana untuk memastikan dan ini terjadi…,” kata Sandiaga.

Pada segmen kelima, tanya-jawab antara Jokowi dan Prabowo makin ngawur. Pada segmen itu Prabowo mendapat giliran memberikan pertanyaan tentang korupsi dan terorisme. Alih-alih bertanya soal masalah korupsi, Prabowo justru bertanya soal konflik kepentingan pejabat di era Jokowi.

“Apakah bapak bisa meyakini dan menjamin bahwa pejabat-pejabat yang bekerja untuk bapak benar-benar tidak memiliki kepentingan pribadi, kelompok atau bisnis?”

Prabowo bahkan menambahkan hal yang makin tidak berkorelasi, yakni soal kebijakan impor beras, gula, dan komoditas lain yang merugikan petani.

Jokowi tidak menjawab pertanyaan itu dengan tegas. Ia justru menantang Prabowo untuk melaporkan ke polisi bila menemukan kasus seperti itu.

“Ya, kalau memang ada dan bapak memiliki bukti-bukti yang kuat … ya, jalankan aja. Mekanisme hukum dilaporkan saja ke polisi, laporkan saja ke KPK, laporkan saja ke kejaksaan.”

Debat makin tidak jelas ketika Prabowo menanggapi jawaban Jokowi dengan membawa contoh kasus perbedaan data beras antara Kementerian Perdagangan, Bulog, dan Kementerian Pertanian pada akhir 2018. Tanggapan dari Prabowo itu makin melenceng dari fokus segmen kelima yang khusus membahas korupsi dan terorisme.

“Jadi kami bertanya kepada bapak, bagaimana pejabat yang bapak angkat termasuk Dirut Bulog mengatakan bahwa cukup .. kemudian menteri pertanian bapak mengatakan cukup, tapi menteri perdagangan bapak mengizinkan impor komoditas pangan?” kata Prabowo.

Minim Gagasan, Saling Serang

Tak hanya Jaka Sembung Naik Ojek, debat perdana Pilpres 2019 ini minim gagasan baru.

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno misalnya tidak beranjak dari isu ekonomi yang sudah digembar-gemborkan Prabowo pada debat Pilpres 2014 dan Sandiaga pada Pilkada DKI 2017.

Soal menaikkan gaji hakim, jaksa, dan polisi yang diangkat Prabowo persis sama ketika ia berdebat melawan Jokowi pada 9 Juni 2014. Saat itu, Prabowo memberi contoh gaji hakim agung di Inggris lebih besar dari gaji perdana menterinya.

Masih soal gaji, Prabowo menggunakan pola data yang sama. Pada 2014, ia memaparkan data gaji bupati yang rendah sementara biaya kampanye menjadi bupati mencapai miliaran.

“Gaji bupati umpamanya 6 sampai 7 juta rupiah padahal dia kampanye, ikut Pilkada langsung, dia habis 15 milliar. Demikian di mana-mana. Dia akan ambil dari APBD,” kata Prabowo saat itu.

Pada debat kali ini, ia juga memaparkan data gaji Gubernur yang tidak sebanding dengan tanggung jawab. “Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya delapan juta. Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar jadi ini hal-hal yang tidak realistis,” kata Prabowo.

Mengulang gagasan tentu tidak buruk, tapi menggunakan data yang keliru atau samar bisa jadi kesalahan fatal. Prabowo menyebut Jawa Tengah lebih besar dari Malaysia. Jika lebih besar di situ merujuk luas Malaysia, ia keliru. Berdasarkan data BPS, luas Jawa Tengah 32,544.12 km persegi, sedangkan luas Malaysia 330,345 km persegi.

Satu-satunya gagasan segar—dan bisa memancing kontroversial—datang dari Jokowi dalam debat perdana. Ia mewacanakan pembentukan badan pusat legislasi nasional untuk mengatur masalah tumpang-tindih hukum. Lembaga ini nantinya melakukan “harmonisasi” kebijakan dari daerah ke pusat.

“… kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN di Dirjen peraturan perundang-undangan, dan fungsi-fungsi legislasi yang ada di semua kementerian. […] akan kita gabungkan dalam badan yang namanya pusat legislasi nasional sehingga dikontrol langsung oleh presiden, satu pintu,” papar Jokowi.

Debat kali ini juga lebih banyak upaya saling serang ketimbang menawarkan gagasan dan mengelaborasi yang lebih substansial dari visi dan misi.

Serangan pertama dilancarkan Prabowo pada segmen kedua. Ia menyerang Jokowi dengan kasus seorang kepala desa yang mendukung Prabowo tapi kemudian langsung ditahan. Padahal, menurut Prabowo, gubernur-gubernur yang mendukung Jokowi tidak ditangkap.

“Jadi saya kira … ini juga suatu perlakuan tidak adil, ya. Juga, menurut saya, pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat itu, dijamin oleh undang undang dasar, Pak,” ujar Prabowo.

Jokowi tidak lantas diam mendapatkan serangan itu. Ia menyerang balik dengan kasus hoaks Ratna Sarumpaet, juru kampanye Prabowo-Sandiaga.

Saling serang itu tidak terkait penegakan hukum kasus HAM yang sedang dibahas pada segmen itu.

Jokowi tidak hanya menyerang sekali. Pada kesempatan memberikan dua pertanyaan bebas, ia menyerang Partai Gerindra yang nyaris tidak ada pengurus perempuan di DPP dan mantan napi koruptor yang menjadi caleg di Gerindra. Sedangkan Prabowo hanya menyerang dengan celah penegak hukum dari partai, yakni Jaksa Agung HM Prasetyo dari partai NasDem.

Diselamatkan Moderator

Ketidaksinkronan pertanyaan, jawaban, dan tanggapan dari pasangan capres dan cawapres ini menunjukkan bocoran kisi-kisi debat dari Komisi Pemilihan Umum menjadi tak berguna. Sebab, rancangan yang sudah dibuat para panelis untuk menggali tema debat perdana kepada kedua paslon menjadi sia-sia.

Selain beberapa omongan kedua paslon tidak sesuai dengan tema, pembagian tugas untuk menjawab antara capres dan cawapres pun tidak seimbang. Bila memang sudah ada kisi-kisi, seharusnya tim pemenangan bisa menyiapkan jawaban yang baik dan pembagian tugas.

Jatah pertanyaan bebas yang diberikan kepada dua paslon pun digunakan semata-mata untuk tujuan menyerang.

Jokowi menggunakan dua kesempatan bertanya untuk menyerang. Pertama, tentang keterwakilan perempuan dan kesetaraan gender di Partai Gerinda; kedua tentang caleg-caleg mantan napi korupsi di Partai Gerindra.

Satu-satunya yang membuat debat ini lebih enak dilihat adalah karena dua moderator, Ira Koesno dan Imam Priyono, piawai memandu debat. Ira dan Imam memegang kontrol atas lalu lintas debat. Mereka menyampaikan pertanyaan dengan lugas dan minim gangguan dari penonton.

Suasana itu berbeda dari debat Pilpres 2014 ketika moderator sibuk mengatur pendukung masing-masing pasangan calon yang berisik, dan mengulang pertanyaan berkali-kali kepada masing-masing pasangan calon.

Pada debat kali ini, Ira dan Imam membagi tugas dengan baik. Mereka hanya membacakan pertanyaan satu kali tanpa ada pengulangan.

Saat para pasangan calon menyimpang dari topik, Ira dan Imam mengingatkan terus. Misalnya, saat saling memberikan tanggapan, Ira dan Imam berkali-kali mengingatkan agar mereka menanggapi omongan dari lawan debat. Meski demikian, lagi-lagi, masing-masing pasangan capres dan cawapres tetap bebal.

Hasilnya: debat perdana Pilpres 2019 menjadi panggung antara tema dan pertanyaan debat tidak relevan dengan jawaban kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Tirto/inf