Politik

Banjarmasin,Info Banua.Anggota MPR RI Mohammad Sofwat Hadi bersama Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan. Menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Banjarmasin,Kamis (26/4/2018).

Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang meliputi Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. UUD Negara RI 1945 sebagai Konstitusi Negara. Serta Ketetapan MPR lainnya. Negara Kesatuan sebagai bentuk Negara. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.

Sebagai generasi muda yang berintelektual Islami, para Anggota HMI di harapkan oleh bangsa ini sebagai garda terdepan dalam mempertahankan dasar dan ideologi bangsa, di tengah deras arus globalisasi dan informasi dari luar yang merongrong ideologi dan keutuhan Bangsa ini.

Sebagai Anggota MPR memiliki kewajiban untuk menggelorakan ideologi kebangsaan kepada seluruh elemen masyarakat termasuk para pemuda dan mahasiswa.

Mohammad Sofwat Hadi mengatakan Isi dari Pilar pertama dari empat pilar adalah Pancasila bahwa wilayah Bangsa Indonesia adalah Negara yang besar, yang membentang dari Sabang sampai ke Merauke, terdiri dari berbagai suku Bangsa yng memiliki beraneka Adat dan Budaya serta memeluk berbagai Agama dan Keyakinan. Dengan Pancasila maka keutuhan dan persatuan bangsa kita dapat dipertahankan.

Pilar kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang mana di perlukan memahami lebih dulu makna undang-undang dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.

Pilar ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Carl J. Friedrich merupakan bentuk pembagian kekuasaan secara teritorial atau lokal division of power.

Pilar keempat Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan kemudian di jadikan prinsip dalam kehidupan pemerintah guna mengantisipasi adanya keaneka ragaman petunjuk yang dipeluk tetap satu dalam pengabdian, “paparnya.

Dengan adanya empat pilar tersebut akan memberikan kedamaian bagi kita semua sebagai umat Beragama dan dari berbagai Suku serta Adat Istiadat yang beraneka ragam.(*)

Banjarmasin,Info Banua.Arah dan tahapan pembangunan harus sesuai dengan visi pembangunan Indonesia salah satu diantaranya adalah pemerataan pembangunan berkeadilan,kata Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Selatan Sofwat Hadi saat menggelar Rapat Dengar Pendapat Bersama Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Banjarmasin, di Banjarmasin,Rabu (25/4/2018).

Menurutnya kebijakan pembangunan berorientasi pada program dengan memperhatikan desentralisasi daerah yang melibatkan seluruh komponen bangsa dan juga membuka seluas-luasnya kerjasama dari investor untuk investasi modal dengan memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.

Kebijakan pembangunan ditingkat pusat harus mengadopsi dari kebutuhan pembangunan dari daerah. Kementrian dan instansi terkait harus bersinergi dengan kebutuhan pembangunan di daerah. Kebijakan pembangunan ini harus berorientasi kepada program, bukan proyek, agar jelas tujuan, terencana dan output yang terukur sesuai dengan kebutuhan daerah,jelas Sofwat Hadi.

Kebijakan dan strategi tahapan pembangunan seharusnya disusun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Strategi dibuat harus menjelaskan tujuan dan sasaran yang dimuat dalam serangkain arah kebijakan. Arah kebijakan pemerataan pembangunan sesuai dengan visi pembangunan Indonesia adalah Pemerataan Pembangunan yang berkeadilan,katanya.

Pemerataan pembangunan merupakan jawaban terhadap masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal.

Infrastruktur dipandang sebagai modal memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur mampu menciptakan lapangan kerja dan memiliki multiplier effect kepada industri lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata,pungkas Sofwat Hadi.(*)

Barabai,Info Banua.Anggota MPR RI Saiful Rasyid menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang di ikuti masyrakat dan tokoh di Desa Paya Besar Kecamatan Batu Benawa kabupaten Hulu Sungai Tengah ,Selasa (24/4/2018)

Dalam kesempatan sosialisasi kali ini Saiful Rasyid mengajak masyarakat untuk aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah menurutnya merupakan cerminan pelaksanaan amanat dalam UUD 1945,untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten dalam menentukan kebijakan pembangunan harus mengedepankan kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk bisa terwujud kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat, peran serta masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaannya.
Masyarakat berhak terlibat karena pembangunan yang akan dilaksanakan untuk masyarakat sendiri, jadi arah kebijakan pembangunan tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Kita banyak melihat arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah justru merugikan masyarakatnya dan menguntungkan aegelintir orang yang bukan masyarakat setempat.

Saiful Rasyid berharap kebijakan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakatnya, karena jika merugikan masyarakat jelas arah kebijakan pembangunan sudah menyimpang dari amanat konstitusi kita yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.(*)

Martapura,Info Banua.Sistem Demokrasi pancasila merupakan sebuah gagasan Ideologi yang menjadi dasar terbentuknya Republik ini,hal tersebut di kemukakan Anghota MPR RI Antung Fatmawati di hadapan peserta Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Madrasah Aliyah Sultan Sulaiman Martapura, Jumat (20/4/2018).

Menurutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun dengan semangat juang dan darah para pahlawan sudah sepantasnya kita pertahankan dan kita isi kemerdekaan ini dengan hal – hal yang positif.

“Jadikan negara ini sebagai negara yang maju dan dipandang oleh masyarakat Internasional,dengan tetap memegang teguh nilai nilai kepribadian Bangsa yang terkandung dalam dasar negara,”tegas Antung Fatmawati.

Sebagai falsafah negara, Pancasila merupakan pengembangan dasar dan pelaksanaan demokrasi yang sedang kita jalankan bersama – sama di negeri ini. Pada dasarnya demokrasi pancasila merupakan media bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan daripada negara itu sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke IV, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,jelasnya.

Sifat bangsa Indonesia yang majemuk membuat bangsa ini menjadikan ciri khas tersendiri. Karena perbedaan maka sifat ke Bhinekaan melekat pada jati diri bangsa. Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda – beda tapi tetap satu, merupakan rangkuman dari lima sila yang ada dalam pancasila yang di aplikasikan dalam kehidupan sehari – hari. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia menjadi sorotan penting dalam implementasi ke Bhinekaan. Terutama pada masa sekarang yang mana sedang marak isu perpecahan antar golongan. Hal ini sudah sewajarnya menjadi perhatian khusus terutama para pembesar – pembesar negeri ini. Persatuan merupaka pondasi utama demi terselenggaranya Negara Kesatuan yang damai, aman , dan tentram,pungkas Antung Fatmawati di hadapan peserta Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.(*)

Martapura,Info Banua.Anghota MPR RI/DPD RI Dapil Kalimantan Selatan Natung Fatmawati menggelar Dengar Pendapat dengan masyarakat danbtokoh di Desa Aluh Aluh,kabupaten Banjar,Sabtu (21/4/2018).

Rapat dengar pendapat dengan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan anggota legislatif yang bertujuan untuk menyerap aspira masyarakat atas pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah,dan arah kebijakan pembangunan kedepannya.

Pemerataan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjang oleh sistem ekonomi yang baik. Begitupula sistem ekonomi yang baik akan memberikan dampak kepada negara yang mana telah menunjang pembangunan yang merata. Peran serta masyarakat sangatlah penting,kata Antung Fatmawati.

Menurutnya masyarakat terdiri dari semua elemen yang mencakup masyarakat bawah, menengah, atas. Peran masyarakat bawah dalam membangun negeri dengan membuka dan menjalankan usaha kecil.

Perekonomian suatu negara dapat diukur dari perputaran atau cash flow yang indikatornya dimulai dari ekonomi masyarakat bawah, seperti usaha kecil dan menengah,kata Antung Fatmawati.

Roda pengerak perekonomian negara dimulai dari tahap ini. Sehingga menciptakan lapangan usaha dan perekonomian yang berkesinambungan. Dari sinilah perekonomian digerakkan. Kemudian dengan roda perekonomian kecil dan menengah yang merata, maka singkop ruang lingkup ekonomi kelas atas akan ikut berputar dengan baik. Di tahap ini, merupakan indikator yang lebih tinggi dari perekonomian suatu negara. Daya beli dan daya jual yang berkesinambungan akan menciptakan ekonomi berkelanjutan untuk keberlangsungan perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia,jelasnya.

Penyerapan aspirasi dilakukan sebagai penunjang dan untuk mengetahui urgensui pembangunan. Maka dari itu semua pengaduan dan permasalahan yang ada di masyarakat diserap melalui masa proses penyerapan aspirasi atau masa reses anggota DPR atau anggota DPD. Setelah semua aspirasai masyarakat diserap, anggota DPR dan anggota DPD melaporkan semua hasil penyerapan aspirasi masyarakat,imbuh Antung Fatmawati.

Kemudian laporan tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk kementrian terkait danm pemerintah daerah untuk diberikan bantuan dan dilakukan pembangunan di daerah yang memiliki tingkat urgensi dan membutuhkan. Lembaga legislatif, dan eksekutif seperti bupati dan gubernur, tentunya juga harus bersinergi dengan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan merata dan ekonomi berkelanjutan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.(*)

Martapura,Info Banua.Anggota MPR RI M.Dardiansyah kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kali ini bersama masyarakat dan tokoh Kertak Hanyar Kabupaten Banjar,Jumat (20/4/2018).

Sosialisasi Empat Pilar MPR, menurut Dardiansyah, adalah untuk menanamkan kembali semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati dan siap berkorban untuk NKRI.

” Persatuan jangan kita pertaruhkan,Sosialisasi Empat Pilar MPR ini adalah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,serta Ideologi Kebangsaan”,tegasnya.

Dardiansyah meminta generasi muda untuk tidak melupakan sejarah. Belanda bisa menjajah Indonesia ratusan tahun karena politik divide et impera atau politik pecah belah dan adu domba, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jangan mengulangi sekali lagi pecah belah dan adu domba.

Indonesia adalah bangsa yang hebat karena bisa menyatukan keragaman dan kemajemukan rakyatnya,banyak negara lain yang memiliki keberagaman namun tidak bisa hidup rukun dan damai.

“Banyak orang (pihak atau bangsa lain) yang tidak suka Indonesia bersatu. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak pernah ada. Jika Pancasila diganti, NKRI bisa bubar. Jangan mau dipecah belah,” kata Dardiansyah.(*)

Banjarmasin,InfoBanua.Guru merupakan sosok utama dalam mewujudkan kedaulatan negara,karena melalui peran gurulah akan lahir seorang pemimpin-pemimpin bangsa yang tangguh,Kata Anggota MPR RI Habib Hamid Abdullah di hadapan peserta Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang di laksanakan oleh Forum Guru Honorer Banjarmasin,di Banjarmasin,Selasa (17/4/2018).

Menurutnya tidak bisa dipungkiri, pahlawan tanpa tanda jasa ini merupakan baris terdepan bangsa, dalam memberikan warna terhadap bangsa terutama generasi muda sebagai penerus Bangsa.

“Bayangkan saja bila negara ini tidak ada guru. Akan jadi apa negara ini? Selain tak ada masa depan, yang ada kita akan selalu dibodohi oleh negara lain. Untuk itu, guru merupakan instrumen penting di dalam bernegara. Karena itu kita mengajak para Guru untuk bersama-sama dalam menyebarkan dan menanamkan ideologi bangsa yang terkandung dalam Empat Pilar Kenegaraan di kalangan anak didik,” jelas Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan.

Menurut Habib Hamid pihaknya tidak mungkin bisa masuk ke kalangan pelajar tanpa keterlibatan para guru. Padahal di satu sisi, pemahaman Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta UUD 1945 sebagai Konstitusi negara serta ketetapan MPR, tetap harus disebarluaskan ke semua lapisan masyarakat,termasuk pelajar.

Pelajar pun harus harus disebarkan,dan di tanaman kangkung ideologi kebangsaan agar pelajar paham Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sejak dini. Untuk itu di perlukan peran seorang guru yang jadi jung tombak dalam mempertahankan ideologi bangsa agar bangsa dan negara Indonesia tetap utuh,tegasnya.

“Sejak usia dini pemuda di Indonesia harus sudah memahami pentingnya Pancasila dan UUD 1945. Sehingga nantinya, kalangan pemuda dalam menyongsong masa depan lebih peduli terhadap bangsa dan negara ini,” imbuhnya.

“Rasa nasionalis terhadap negara di era keterbukaan dirasakan mulai mengendur. Sangat berbahaya bila dibiarkan. Karena, kesalahan pemahaman, sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,”ujarnya

Sebagai anggota MPR RI yang memiliki tanggung jawab, terus berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan dan rasa nasionalisme diseluruh lapisan masyarakat,melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan,pungkas Habib Hamid Abdullah.

Pulang Pisau,Info Banua.Kepedulian Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, H Hamdhani terhadap bidang keagamaan cukup tinggi. Terbaru, Anggota Komisi VI DPR RI tersebut memberikan fasilitas layanan kendaraan operasional bagi para kafilah MTQ XXIX Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Pulang Pisau.

Menurut salah seorang staff Rumah Aspirasi Hamdhani, Dien P Gatan, satu unit mobil operasional disediakan untuk antar jemput para kafilah di wilayah lokasi kegiatan MTQ. Artinya, mobil layanan tersebut buat bantu semua kafilah dari 14 kabupaten/kota di Kalteng yang datang ke Pulang Pisau. “Jadi biasanya untuk mengantar kafilah dari posko ke lokasi kegiatan. Atau sebaliknya, dari lokasi kegiatan ke posko kafilah.”

Dia mengatakan, saat ini kendaraan operasional kebanyakan digunakan untuk para kafilah dari Kabupaten Kotawaringin Barat. Pasalnya, kafilah Kobar ini sangat kekurangan armada. Apalagi, posko kafilah Kobar paling jauh dari lokasi kegiatan MTQ.

Senada, H Hamdhani mengatakan, meski jumlah kendaraan operasional yang diperbantukan hanya satu unit, tapi diharapkan bisa membantu para kafilah dalam beraktivitas. “Ya memang ga seberapa. Tapi setidaknya ini nyata,” ujar Politisi NasDem ini.

Dia pun berharap agar seluruh kafilah selalu diberikan kesehatan selama aktivitas MTQ di Pulpis tersebut. Sehingga bisa memgikuti semua cabang yang diperlombakan dalam kegiatan MTQ XXIX Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.

Seperti diketahui, kegiatan MTQ XXIX Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Kabupaten Pulang tersebut digelar mulai dari 14 April 2018 dan berakhir 21 April 2018.(*)

Aktivis mahasiswa 98 yang tergabung dalam Merdeka 100 % (DERAP) meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi mencopot menteri secara terang-terangan tak sejalan lagi dengan program Nawacita.

Saat ini, menurut Ketua umum DERAP 100% Aznil, masih banyak pembantu-pembantu Presiden bermental rent seeking alias bermental calo. Salah satunya, yakni Menpan Amran Sulaiman dan Mendag Enggartiasto Lukito dari Partai NasDem.

Praket rent seeking menurutnya, sudah terjadi sejak dulu. Dirinya yakin, orang yang berada didalam lingkaran kekuasaan sekaligus punya kekuasaan akan mengggunakan kesempatan itu.

“Dalam sejarah politik di Indonesia bahwa akar korupsi terdapat dalam praktik pemburuan rente yang sudah berurat-akar sejak zaman pra kemerdekaan. Para elite secara sistematis menggunakan pengaruhnya untuk memengaruhi setiap pengambilan keputusan dan perencanaan anggaran,” ujar Aznil didampingi Jubir DERAP 100 % Amos Hutauruk di kawasan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, Jum’at (13/4/2018).

Menurutnya, beberapa pola praktek rent seeking yaitu Rent creation, dimana perusahaan mencari keuntungan yang dibuat oleh negara dengan menyogok. Rent Extraction, politisi dan birokrat mencari keuntungan dari perusahaan dengan mengancam perusahaan dengan peraturan-peraturan.

Selain kedua pola di atas, menurut Aznil, masih ada satu pola lagi, yaitu: Rent Seizing, dimana terjadi ketika aktor-aktor negara atau birokrat berusaha untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi-institusi Negara untuk kepentingan individunya atau kelompoknya.

“Kasus rent seeking di Indonesia dapat kita telusuri pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu, terdapat persekutuan bisnis besar (yang menikmati fasilitas monopoli maupunlisensi impor) dengan birokrasi pemerintah. Dengan fasilitas tersebut, pemilik rente ekonomi memperoleh dua kentungan. Pertama, mendapatkan laba yang berlebih. Kedua, mencegah pesaing masuk dalam pasar,” ungkapnya.

Untuk itu, DERAP 100 % sebagai loyalis Jokowi yang kritis dan sekaligus organ mengawal cita-cita reformasi yamg diperjuangkan teman-tenan 98 dulu dengan nyawa, darah dan airmata menminta Presiden mencopot dan menangkap Menteri atau pejabat negara atau birokrat melakukan praktek untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi-institusi Negara untuk kepentingan individunya atau kelompoknya.

Kami menduga Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita diduga mempunyai peran tersebut.

“Kami menduga dua menteri itu bermental rent seeking dan harus dikaji dari posisinya,” kata Aznil.

Disamping itu kita meminta agar pemerintah membentuk sistem pendataan pangan nasional yang terpercaya dan akurat.

“Kita tantang Presiden Jokowi membersihkan orang-orang dilingkungannya atas praktek-praktek rent seeking itu,” jelasnya.

Aznil menambahkan, Presiden Jokowi harus meminta laporan progres faktual ketahan pangan yang telah dilakukan oleh pembantunya dengan data yang jujur dan bisa ditelusuri publik dari hilir sampai ke hulu.

“Para pembantu Presiden jangan menyuguhkan data yang asal-asalan. Data yang disuguhkan harus sesuai bukti,” Aznil menjelaskan.

rel/yus