Kontraktor Milik BUMN Diminta Bekerja Profesional

0
73 views
khotimah
Gusti Miftahul Chotimah anggota DPRD Kalsel dari Partai NasDem. (ist)

Banjarmasin – Anggota Dewan Perakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Gusti Miftahul Chotimah berpendapat, kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan jaminan bekerja baik.

Politisi perempuan dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengemukakan itu, Selasa (9/12) lalu, usai melakukan kunjungan mendadak (kudak) ke Rumah Sakit Umum (RSU) dr H Mochammad Ansari Saleh Banjarmasin.

Di RSU Ansari Saleh tersebut, kini pekerjaan pembangunannya dilakukan oleh dua kontraktor BUMN yakni PT Waskita Karya (WK) dan PT Hutama Karya (HK) dengan nilai kontrak seluruhnya mencapai Rp150 miliar.

Dari pengamatan politisi NasDem itu, pesimis pekerjaan dari kontraktor BUMN tersebut selesai tempat waktu atau sesuai kontrak, yaitu 29 dan 25 Desember 2014.

“Kalau seperti ini keadaannya, saya pesimis pekerjaan bangunan yang terbagi dua paket A (WK) dan B (HK) tersebut selesai sesuai kontrak,” katanya kepada wartawan yang menyertai kudak ke rumah sakit milik Pemprov Kalsel itu.

“Walaupun kontaktor menambah tenaga pekerja dan bekerja secara penuh siang malam, saya tetap pesimis bangunan ini bisa selesai tepat waktu, sesuai kontrak,” tegas Ema (panggilan lain Gt Miftahul Chotimah).

Oleh sebab itu, satu-satunya wakil pertemuan dari Partai NasDem tersebut meminta Pemprov Kalsel bersama jajarannya agar lebih berhati-hati dalam menentukan kontraktor supaya tidak menimbulkan masalah.

“Kalau pekerjaan ini tidak selesai tempat waktu atau sesuai kontrak, kan menimbulkan masalah. Hal seperti ini jangan sampai terulang,” pinta wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana ekonomi tersebut.

“Kalau perlu beri sanksi finalti terhadap kontraktor yang tak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, kendati kontraktor itu milik pemerintah (BUMN),” demikian Ema.

Sementara Kepala Proyek dari WK Alvi Alkansya menyatakan, optimis pekerjaannya bisa selesai tempat waktu atau sesuai kontrak, yaitu 29 Desember 2014.

“Kini progres pekerjaan bangunan paket A senilai Rp94,935 miliar lebih sudah mencapai 88 persen, dan tinggal finishing,” katanya saat kudak Komisi IV yang dipimpin wakil ketuanya Yazidie Faudi, disertai Wakil Ketua DPRD Kalsel tersebut H Hamsyuri (sama-sama dari PKB).

Sebelumnya atau sekitar satu tahun lalu, Direksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin hampir mengenakan sanksi berupa “black list” terhadap PT Pembangunan Perumahan (PP).

Pasalnya kontraktor dari BUMN tersebut tak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak terhadap rumah sakit milik Pemprov Kalsel itu, dan black list pun tidak jadi atas media pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat.

 

ant/infobanua

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.