Media Terverifikasi Dewan Pers
RedaksiPrivacy Policy
banner 728x250
Uncategorized  

Bank Plat Merah Rawan Disalahgunakan Calon Kepala Daerah

banner 120x600
banner 468x60

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengingatkan bank daerah agar tak tergoda bujuk rayu politik dalam ajang pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sebab, potensi penyalahgunaan dana bank daerah oleh para calon kepala daerah selama pilkada berlangsung besar adanya.

banner 325x300

Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, lembaga keuangan rentan dan berpotensi untuk membiayai kampanye dan memuluskan jalan menjadi kepala daerah.

“Pemberian kredit relatif besar kepada masyarakat dengan penerima manfaat sebenarnya adalah para calon kepala daerah,” sebut Badar dalam detikcom, Selasa (16/1/2018).

Umumnya, hal ini akan berakhir pada kredit macet (non-performing loan/NPL), sebab banyak calon kepala daerah yang ternyata tidak mampu membayar cicilan dari kredit yang diberikan.

Temuan itu didasari pada tren peningkatan laporan transaksi keuangan mencurigakan selama proses pemilihan, seperti pada pemilu 2014 maupun pilkada serentak 2017. Transaksi tunai pun meningkat saat itu. Sayang, Badar tidak memperinci lebih jauh berapa nilai transaksi yang dimaksud.

Di samping itu, kesadaran para penyedia jasa keuangan untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan juga masih rendah, jika pun ada kualitas laporannya juga rendah. Padahal, kualitas laporan yang tidak akurat ini bisa berdampak negatif pada analisis oleh PPATK.

Wakil Kepala PPATK Dian Adiana Rae memperkirakan risiko kerugian bank daerah bisa mencapai ratusan miliar.

Salah satu praktik yang rentan dilakukan bank pembangunan daerah (BPD) adalah pemberian kredit yang tidak jelas. PPATK juga menemukan indikasi alokasi dana yang tidak terukur.

“Ada juga semacam sensitivitas kepemilikan bank daerah oleh pemerintah daerah. Isu independensi direksi dan komisaris menjadi penting,” sebut Dian, dinukil dari Tempo.co.

Dari 32 BPD yang ada di Indonesia, PPATK menemukan potensi paling banyak terjadi di pulau Jawa, meski semua kasusnya memiliki pola yang sama.

PPATK mengaku akan bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mengawasi transaksi dan daerah mana saja yang mengalami peningkatan transaksi. Jika datanya sudah didapat, maka selanjutnya dapat ditelusuri uang itu digunakan untuk keperluan apa.

“Itu kan uangnya terlihat penarikannya. Kalau narik uangnya Rp100 ribu, Rp50 ribu yang banyak di suatu daerah yang menggelar pilkada, kita akan telusuri bank mana itu, ke mananya. Dari situ kita bisa menyimpulkan ada indikasinya,” sambung Badar.

Namun, tantangan lain dalam pengawasan transaksi adalah tumbuhnya teknologi pada sistem keuangan yang pesat sehingga membuat praktik-praktik seperti pencucian uang semakin mudah dilakukan.

Diawali dengan pola pencucian uang melalui transaksi tunai, lalu berubah menjadi lebih rumit dengan melibatkan teknologi informasi hingga saat ini terdapat kecenderungan masuk pada era peer to peer transaction dalam fintech ecosystem.

Hal ini dipandang lebih menguntungkan bagi para pelaku transaksi, namun membuat tipologi pencucian uang menjadi semakin kompleks, tersembunyi dan tidak terdeteksi.

Pada waktu yang berbeda, anggota Bawaslu Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Fritz Edward Siregar memaparkan, salah satu proses pengawasan pencucian uang selama pilkada adalah dengan mengumpulkan laporan dana kampanye beserta investor.

Setelah itu jika ditemukan ada yang janggal barulah dirinya melaporkan kepada PPATK untuk diselidiki lebih jauh jikalau ada hal-hal yang mencurigakan.

“Contohnya, jika ditemukan pasangan calon menerima dana untuk kampanye sebesar Rp750 juta dari sebuah warung kecil, maka hal tersebut akan diselidiki lebih lanjut,” sebut Edward dalam Okezone.com, Desember 2017.

Pasalnya, sangat tidak mungkin sebuah warung kecil mampu mendanai kampanye hingga Rp750 juta kepada salah satu paslon kepala daerah.

rel/hms/brt-gar

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *