Media Terverifikasi Dewan Pers
RedaksiPrivacy Policy
banner 728x250
Uncategorized  

Tak Berpihak pada Petani, Komisi IV DPR Tolak Impor Beras

banner 120x600
banner 468x60

Jakarta-Komisi IV DPR RI secara tegas menolak upaya rencana pemerintah untuk impor beras dengan total volume 500 ribu ton yang akan dilakukan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Komisi IV melihat rencana pemerintah itu tidak tepat karena tidak ada berpihakan kepada kaum petani, dan juga akan merugikan petani.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi Partai Demokrat Michael Wattimena kepada wartawan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Senin (15/1). Menurut anggota DPR RI asal daerah pemilihan Papua Barat alasan menolak impor beras dikarenakan dua minggu kedepan petani akan panen beras.

banner 325x300

“Sudah jelas dua minggu ke depan petani akan panen raya beras. Jangan sampai para petani kita menjerit, dikarenakan rencana pemerintah impor beras,” ujarnya.

Di sisi lain Michael menilai rencana pemerintah melakukan impor beras karena untuk menstabilkan harga beras dianggapnya sebagai alasan dan kurang tepat.

“Sekali lagi apa pun alasannya tidak tepat impor beras, meski dinilai untuk menstabilkan harga,” tegasnya.

Untuk itu Fraksi Partai Demokrat akan terus mendesak agar rencana pemerintah tersebut membatalkan impor beras. Sebaliknya, saran Michael, pemerintah mempunyai rencana program bagaimana untuk menstabilkan harga, seperti melakukan operasi pasar yang berkelanjutan dilakukan oleh Perum Bulog. Bukan lantas mengambil keputusan impor beras yang sifatnya mendadak.

Michael juga berharap satgas pangan di bawah kepolisian segera bergerak dan bekerja untuk menyelidiki penyebab kenaikan harga beras. Menurutnya jangan sampai kenaikan harga beras adanya permainan yang lagi-lagi merugikan para petani oleh spekulan.

Selain itu rencana impor beras lebih pada ego sektoral dengan tidak mementingkan masukan dari sektor khususnya dari Kementerian Pertanian.

“Kami Komisi IV melihat tidak adanya keberpihakan satu lembaga dengan melalukan impor beras. Dan juga tidak ada sinkronisasi atau koordinasi antara Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan. Harusnya pemerintah duduk bareng, seperti menteri terkait yang berhubungan menangani perihal beras,” paparnya.

(rilis/dik)

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *