Media Terverifikasi Dewan Pers
RedaksiPrivacy Policy
banner 728x250
Uncategorized  

Terkait Rencana Pertambangan di HST, Anggota DPR RI Sofwat Minta Telusuri Pihak yang Meloloskan Amdal

banner 120x600
banner 468x60

Anggota DPD RI dari Kalsel Drs HM Sofwat SH prihatin dengan adanya gelombang demo yang memprotes keluarnya SK dari kementerian ESDM terkait rencana izin aktivitas pertambangan di wilayah sekitar pegunungan Meratus dan Pulau Laut. Yang akan dilakukan oleh perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT MCM pasca keluarnya SK Menteri ESDM No 441.K/30/DJB/2017 tentang pemberian izin eksploitasi batu bara.

Mantan anggota DPRD Kalsel ini mempertanyakan mengapa izin dari kementerian ESDM bisa turun sehingga terbit rekomendasi ke perusahaan. “Harus ditelusuri dulu jika memang ada SK kementerian. Sebab sebelum surat  itu terbit,. ada tiga tahapan yaang harus dilalui sebelum terbitnya dokumen amdal. Yaitu, SKEPP, pencadangan wilayah hingga rencana eksplorasi. “Dalam rangkaian tahapan itu DPRD Kalsel dan Pemprov Kalsel harus juga menelisik dan meminta keterangan mengapa bisa terbit surat keputusan Kementerian ESDM,” tegas mantan perwira Polisi ini.

banner 325x300

Menurut Sofwat yang sudah menjadi anggota DPD tiga periode ini, diharapkan semua pihak berpikir jernih dan tak saling lempar kesalahan. “Kami menduga jangan jangan bisa muncul SK itu, karena memang ada rekomendasi dari Pemkab HST. Tapi ini dugaan kami, tapi jika itu memang benar adanya, tentu saja jelas melanggar,” ujarnya.

Sofwat juga berharap, DPRD Kalsel melakukan dengar pendapat dengan memanggil seluruh bupati yang wilayahnya berbatasan dengan lokasi yang akan ditamnbang oleh perusahaan di HST. “Bila perlu undang semua pihak duduk satu meja membicarakan soal ini. Karena SK itu pasti ada hitam putihnya, ada sebab akibatnya mengapa bisa dikeluarakan kementerian,” katanya.

Sofwat juga menolak upaya aktivitas pertambangan yang dilakukan dengan sembarangan yang pada akhirnya hanya akan merusak lingkungan karena dilakukan tanpa adanya kajian yang baik dan benar.

“Intinya semua pihak harus berpikir jernih dan jangan saling lempar kesalahan,” katanya. “Kami prihatin adanya kasus ini dan akan kami kaji persoalan ini,” katanya.

gabungan mahasiswa di Kota Banjarmasin demo damai tolak rencana pertambangan di HST

Tolak Tambang Meratus dan Pulau Laut

Sebelumnya, aksi gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat termasuk mahasiswa dan jurnalis media cetak, elektronik serta siber yang tergabung pada Solidaritas Jurnalis Banua terus bergema, untuk menolak upaya PT Mantimin Coal Mining MCM) yang akan melakukan aktivitas pertambangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Guna meluapkan tuntutannya, terlihat ratusan massa berkumpul dibundaran Hotel A Banjarmasin, Kamis (18/1/2018) menyatakan tuntutannya, agar pemerintah pusat mencabut ijin perusahaan yang akan melakukan aktivitas pertambangan di kedua wilayah yakni, sekitar Pegunungan Meratus dan Pulau Laut Kota Kotabaru.

Menurut Koordinator Kompas Borneo ULM, Arif Fathurrahman, aksi mahasiswa akan terus dilakukan sampai izin produksi tambang PT MCM dicabut kementrian ESDM.

“Kami tak ingin ada aktiviutas pertambangan di pegunungan Meratus. Ini harga mati,” teriaknya disambut ratusan poster yang dibawa para mahasiswa yang berisi kecaman untuk mencabut izin aktivitas pertambangan perusahaan.

Jurnalis Kota Banjarmasin juga menyuarakan aksi penolakan. “Para jurnalis yang peduli lingkungan akan terus menolak aktivitas pertambangan disekitar pegunungan Meratus, sampai izin Kementrian ESDM dicabut,” tandas Koordinator Aksi Jurnalis Banua, Didi G Sanusi.

Tentang PKP2B

Definisi Referensi
1) Perjanjian kerja sama adalah perjanjian antara perusahaan negara tambang batubara sebagai pemegang kuasa pertambangan dan pihak swasta sebagai kontraktor untuk pengusahaan tambang batu bara untuk jangka waktu 30 tahun berdasarkan ketentuanketentuan tersebut dalam Keppres ini
Pasal 1 Keppres 49/1981
2) Perjanjian karya adalah perjanjian antara pemerintah dan perusahaan kontraktor swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batu bara.
Pasal 1 Keppres 75/1996
3) PKP2B adalah suatu perjanjian antara pemerintah RI dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaanbatu bara dengan berpedoman kepada UU No. 1/1967 tentang PMA serta UU No.11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.
Pasal 1 Kep. Menteri Pertambangan dan Energi No.1409.K/201/M.PE/1996

Sumber: Salim (2005) dalam “Hukum Pertambangan di Indonesia”, hal. 225-227, PT RajaGrafindo Persada

Karakteristik dan Prinsip-prinsip PKP2B

Salim (2005) mengutip Abrar Saleng (2004: 162-163) bahwa PKP2B merupakan perjanjian pola campuran antara pola kontrak karya dengan kontrak production sharing. Dikatakan campuran atau gabungan karena untuk ketentuan perpajakannya mengikuti pola kontrak karya, sedangkan pembagian hasil produksinya mengikuti pola kontrak production sharing. Sementara itu, prinsipprinsip PKP2B adalah:

a) perusahaan kontraktor swasta bertanggung jawab atas pengelolaan pengusahaan pertambangan batu bara yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian;
b) perusahaan kontraktor swasta menanggung semua risiko dan semua biaya berdasarkan perjanjian dalam melaksanakan perusahaan pertambangan batu bara.
idayusnita
banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *