Media Terverifikasi Dewan Pers
RedaksiPrivacy Policy
banner 728x250
Uncategorized  

Izin Tambang PT Sebuku Berlaku Sampai Tahun 2030

banner 120x600
banner 468x60

Batulicin- Direktur PT. Sebuku group angkat bicara pro dan kontra terkait penambangan di Pulau Laut. Dalam siaran nya, dijelaskan oleh Mayjen TNI ( purn ) Soenarko MD menjelaskan bahwa sebuku group memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ( IUPOP ) dikeluarkan tahun 2010 itu berlaku selama 20 tahun .

” Sebuku group juga memiliki dokumen Analisis mengenai dampak Lingkungan ( Amdal ) yang terus dilakukan monitoring dan pemantauan secara berkala ,” katanya, Rabu.

banner 325x300

Kemudian luas areal yang dipergunakan Sebuku Group telah sesuai izin hanya 1 % (satu ) persen dari luasan Pulau Laut . Hal ini sejalan dengan PP no. 13 tahun 2017 tentang perubahan PP No. 26 tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( RTRWN ) yang ditanda tangani oleh Presiden RI. Dalam RTRWN tersebut Pulau Laut menjadi kawasan Perikanan dan Pertambangan.

Menurut Soenarko kehawatiran munculnya dampak lingkungan pertambangan Manajemen Sebuku Group berkomitmen menggunakan teknologi tambang yang ramah lingkungan ini telah kami buktikan bahwa selama 14 tahun Sebuku Group ini berjalan dengan lancar ,” di wilayah Kabupaten Kotabaru ini. Mengenai dampak bagi nelayan perikanan kami dapat menjamin meminimalkan ekosistem ramah lingkungan.

“Dipaparkan Soenarko walaupun Sebuku Group belum Operasional tetapi kami telah banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi , infrastruktur jalan , jembatan dan fasilitas sosial serta peribadatan nilainya yang kami keluarkan mencapai 70 milliar ,” jelasnya.

Desember 2017 pemerintah provinsi kalimantan selatan melakukan Road Show Temu Investor di jkarta tujuan nya menjanjikan kemudahan pelayanan perijinan dan fasilitas lainnya .

“Faktanya kami dari Sebuku Group malah dipersulit untuk mengurus perijinan ,” papar Soenarko

Salah satunya pengajuan Rencana Kerja Anggaran Belanja Biaya ( RKAB ) ke Dinas Pertambangan Provinsi yakni pengajuan tahun 2016-2017 sampai saat ini belum di persentasi dan belum mendapat persetujuan

Meski begitu Soenarko memberikan apresiasi atas dukungan masyarakat, pemerintah, dan Desa yang menunggu operasional sebuku group, sehingga investasi ini dapat menjadi penggerak perekonomian di daerah ini.

Terpisah Wakil Bupati Kotabaru Ir. Burhanuddin di ruang kerjanya menjelaskan kalau kita secara institusi melakukan penolakan, padahal pemerintah terdahulu sudah melegalkan. Selain menimbulkan kerancuan ini juga akan terjadi ketidakpastian hukum dan tidak konsisten. INVESTOR nantinya tidak mau masuk di Kotabaru karena dalam rapat tadi disebut bahwa ada perijinan yang abal abal.

“Kemarin, juga ada saran agar kita buatkan perda, akan tetapi itu tidak mungkin kita lakukan karena akan melanggar peraturan yang lebih tinggi, kata Burhanuddin, lalu menambahkan kalau mereka ingin melakukan pelarangan terhadap pulau laut, Kepres yang mengatur tentang itu harus di cabut juga karena jelas di dalam Kepres tersebut mengatur bahwa di Pulau Laut Kotabaru merupakan kawasan pertambangan dan perikanan.

Kata wakil bupati, perda yang akan dikeluarkan baik perbub/pergub kedudukannya lebih rendah dari Kepres. Sehingga jika Ijin Sebuku dicabut, maka harus ada Perpu tentang hal tersebut, terkait Pulau Laut yang meruoakan pulau perikanan dan pertambangan. (Ani)

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *