Ingin ‘Curhat’ Nasib Karyawan PT Silo ke DPRD Kalsel, FMPI Kotabaru Temui Jalan Buntu

oleh -2 views

Pasca diterbitkannya surat penghentian aktifitas pra tambang yang dilakukan tiga perusahaan PT Silo Group di Pulau Laut oleh Pemprov Kalsel, tanggal 26 Januari 2018. Dimana surat bernomor 503/119/DPMPTSP/2018, tentang pencabutan IUPOP untuk PT Sebuku Batubai Coal dengan wilayah konsesi seluas 5.140,89 hektare di Pulau Laut Utara dan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru.

Kemudian, SK Gubernur Kalsel bernomor 503/120/DPMPTSP/2018 tertanggal 26 Januari 2018 berisi pencabutan IUPOP untuk PT Sebuku Sejaka Coal di atas luasan areal konsesi tambanga batubara seluas 8.139,93 hektare di Pulau Laut Timur.

Disusul, SK Gubernur bernomor 503/121/DPMPTSP/2018 tertanggal 26 Januari 2018, juga dicabut IUPOP untuk PT Sebuku Tanjung Coal yang akan menggarap wilayah konsesi seluas 8.990,38 hektare di Pulau Laut Tengah dan Pulau Laut Utara.

Atas dasar surat tersebut, 15 orang yang mengaku dari Forum Masyarakat Peduli Investasi Kotabaru (FMPIK) mengadu ke DPRD Kalsel, Rabu (31/1/2018), yang intinya meminta wakil rakyat meninjau kembali keputusan Gubernur Kalsel tersebut. Karena akibat tak beroperasinya perusahaan berdampak nasib para pekerja tambang dirumahkan.

Alhasil, 15 orang rombongan dari Kotabaru ini harus menelan kekecewaan. Karena anggota DPRD Kalsel tak bisa menemui mereka, baik ketua dan wakil serta anggota DPRD Kalsel tak ada ditempat.

“Kami sangat kecewa, padahal kami sudah menyampaikan surat pemberitahuan tanggal 27 Desember 2017 memberitahukan soal rencana PHK karyawan PT SILO. Kenapa kami tak bisa menemui dan anggota tak ada ditempat,” kata juru bicara FMPIK, Sahidudin.

Sahidudin ingin melakukan dengar pendapat dan pandangan dewan terkait persoalan ini.

“informasi ini sudah sangat meresahkan, sebab akan berdampak terhadap ribuan karyawan dan pastinya akan menimbulkan efek yang luar biasa bagi kelangsungan perekonomian dan kehidupan masyarakat Pulau Sebuku,” katanya berapi-api.

Pemutusan hubungan kerja PT Silo (Sebuku Iron Lateritic Ores) ini disebabkan proses pinjam pakai lahan belum ditandatangani oleh Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan, meski secara prosedural sudah diikuti dengan benar.

“Kami dari Forum Masyarakat Peduli Investasi Kotabaru bersama delapan Kepala Desa Sekecamatan Pulau Sebuku dan dari Serikat Pekerja PT Silo memohon kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui ketua DPRD agar dapat mengagendakan hearing dengan kami supaya menemukan solusi terbaik bagi semua pihak,” ujarnya.

Menurut aktivitas ini, saat ini pihak perusahaan kabarnya sudah merumahkan sebanyak 700 karyawannya. “Kami dengar akan ada 300 karyawan, jadi akan ada 1.000 lebih karyawan yang akan dirumahkan,” ujarnya.

idayusnita

 

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.