Kinerja Panitia Khusus Hak Angket DPRD Banjar Disorot

0
78 views

Ratusan massa memasuki halaman kantor DPRD Banjar di jalan Ahmad Yani Km. 40 Martapura, memberikan dukungan moral terhadap anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap kebijakan Bupati Banjar memerintahkan Sekretaris Daerah Banjar Ir H Nasrunsyah MP, melantik sebanyak 107 jabatan struktural dan 7 orang fungsional Pemerintah Kabupaten Banjar, Jum’at 27 Oktober 2017 lalu, aksi berlangsung Senin, (8/1).

Direktur Eksekutif Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM KALIMANTAN), Aspihani Ideris SAP SH MH menjelaskan, Hak Angket DPRD itu, merupakan sebuah kewenangan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sehingga kebijakan yang telah dilaksanakan itu bertentangan dengan ketentuan aturan hukum.

Tokoh LSM Kalimantan ini memaparkan, amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, bahwa hak angket bertujuan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga kebijakan yang dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Dosen Fakultas Hukum Uniska Banjarmasin, selama ini banyak temuan lembaganya tentang kebijakan yang dilakukan Bupati Banjar diindikasikan melanggar ketentuan hukum. Mengharapkan Bupati Banjar segera membentuk staf ahli dibidangnya, sehingga sebelum dalam membuat keputusan, Bupati dapat berkonsultasi terlebih dahulu ke para staf ahli yang ditunjuk.

“Beliau seorang ulama dan panutan masyarakat, jujur saya sebagai putra daerah Kabupaten Banjar merasa malu apabila kebijakan yang dilaksanakan melenceng dari ketentuan hukum,” ujar Aspihani Ketua Advokasi Hukum (IWO) Kalsel.

Aspihani memaparkan,terbentuknya Pansus Hak Angket oleh DPRD Banjar terhadap kebijakan Bupati Banjar dengan memerintahkan Sekretaris Daerah untuk melantik para ASN di pemerintahan Kabupaten Banjar. Disaat pelantikan ASN itu, Wakil Bupati Banjar sedang berada di Kota Martapura, namun beliau sama sekali tidak difungsikan untuk melantik para ASN tersebut yang seharusnya Wakil menggantikan dalam melantik disaat bupati berhalangan.

“Terbentuknya hak angket ini, harus dipahami oleh semua ilemen masyarakat sebagai bentuk edukasi hukum sehingga tingkat pemahaman masyarakat mengenai hukum dan politik semakin lebih baik, dan ini merupakan sesuatu yang sangat positif dalam membangun tatanan bernegara kita yang berkeadaban. Sehingga kedepannya proses-proses seperti ini sangat penting dipahami oleh masyarakat karena ini menyangkut pendidikan politik dan pendidikan hukum yang sesungguhnya,” jelasnya.

Ketua DPRD Banjar, H Rusli SAP MM mengatakan, rasa penghargaan atas demontrasi yang dilaksanakan semua ini di nilai, merupakan sebuah kebaikan dalam berdemokrasi. “Ini sangat wajar ada masyarakat yang menyoroti kinerja Panitia Khusus Hak Angket DPRD Banjar, mudah-mudahan Pansus Hak Angket DPRD Banjar ini bisa bekerja dengan maksimal seperti yang diharapkan,” ungkapnya.

“Pihaknya menjanjikan akan bekerja semaksimal mungkin, tentang pansus yang sudah terbentuk, “Kita lihat, Insya Allah Pansus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jika ternyata ada unsur pidananya, kita akan lanjutkan ke penegak hukum sebagai bentuk penindakan,” kata Politikus Partai Golkar.rel/inf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.