Media Terverifikasi Dewan Pers
RedaksiPrivacy Policy
banner 728x250
Uncategorized  

Membaca Arah Politik Partai Islam

banner 120x600
banner 468x60

Peta konstelasi politik nasional selalu tidak pernah lepas dari tarik menarik dua kekuatan, yakni kelompok nasionalis versus islamis. Penggolongan itu dilatari oleh kategorisasi sosiologis antropolog Clifford Geertz yang membagi masyarakat Jawa ke dalam tiga golongan, yakni santri, abangan dan priayi.

Mengacu pada teori Geertz tersebut, kelompok abangan dan priayi yang diidentifikasi sebagai muslim yang kurang taat kerap diasosiasikan sebagai basis partai nasionalis. Sebaliknya, golongan santri yang merupakan penganut muslim taat diasosiasikan sebagai basis partai berideologi Islam.

banner 325x300

Meski kategorisasi sosiologis itu banyak menuai kritik, namun tidak dapat dinafikan bahwa sampai saat ini, kategorisasi itu masih berpengaruh dalam banyak sisi kehidupan. Tidak terkecuali dalam ranah politik. Sejak era Orde Lama, ideologi partai politik nyaris selalu menunjukkan afiliasinya ke salah satu dari tiga kelompok masyarakat tersebut.

Berakhirnya rezim Suharto pada 1998 boleh jadi merupakan momen dimulainya kembali era politik aliran berbasis agama. Kekuatan politik Islam yang di masa Orde Baru dilemahkan mendapat momentum untuk bangkit. Dihapusnya doktrin asas tunggal menjadi pintu masuk partai-partai berbasis Islam untuk kembali ke gelanggang pertarungan politik.

Kemunculan partai-partai Islam di awal masa reformasi dengan agenda politik formalisasi syariah tampak menjanjikan. Partai-partai Islam relatif berhasil mendulang simpati masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah kursi yang diraih partai-partai Islam seperti PKB, PPP, PAN, PKNU dan PK (Partai Keadilan).

Namun, era kejayaan, kalau boleh disebut demikian, partai-partai Islam ternyata tidak lama. Perolehan suara partai-partai Islam dari pemilu ke pemilu kian turun secara signifikan. Beberapa partai Islam seperti PBB dan PKNU bahkan tidak berhasil mencapai ambang batas suara yang membuatnya harus tersingkir dari parlemen.

Beberapa yang masih bertahan, dipaksa melakukan reposisi, mengubah citra partai demi tetap bertahan. PK yang kemunculannya diidentikkan dengan organisasi Islam transnasional Ikhwanul Muslimin bahkan bertransformasi menjadi PKS dengan ideologi politik yang tidak lagi condong ke kanan (konservatif). Begitu pula partai-partai Islam lainnya yang cenderung tidak menempatkan islamisme sebagai satu-satunya komoditas politik.

Kegagalan Islam politik

Kegagalan partai-partai Islam di Indonesia sebenarnya bukanlah fenomena baru. Jauh sebelumnya, di negara-negara Timur Tengah, partai-partai Islam juga mengalami nasib serupa seiring dengan gembosnya proyek besar islamisasi. Kondisi itu disebut oleh Asef Bayat, seorang sosiolog Timur Tengah, dengan istilah post-islamism; kondisi dimana gerakan islamisme kehilangan gairahnya.

Dale F. Eickleman dan James Piscatory dalam Muslim Politics (1996) menyebut bahwa kegagalan Islam politik disebabkan oleh setidaknya dua faktor. Pertama, sebagian muslim cenderung menganggap ajaran Islam sebagai doktrin yang final, taken for granted, sehingga merasa tidak perlu melakukan reinterpretasi. Alhasil, masyarakat Islam terkesan gagap ketika berhadapan dengan modernitas Barat, terlebih ketika berhadapan dengan wacana demokrasi, sekulerisme, HAM, gender dan sejenisnya.

Kedua, harus diakui bahwa Islam sendiri tidak banyak memberikan dasar-dasar yang jelas dalam urusan politik. Praktik politik masyarakat muslim yang selama ini diklaim sebagai “politik khas Islam” tidak lain merupakan modifikasi dari berbagai sistem politik yang sudah ada. Ditambah pula, Islam politik selama ini nyaris selalu identik dengan agenda mendirikan negara Islam yang ironisnya justru berkonotasi pada radikalisme dan terorisme.

Dalam konteks yang sama, Oliver Roy dalam bukunya The Failure of Political Islam (1994) menyebut kegagalan politik Islam sebagai ekses dari diabaikannya dunia ilmu pengetahuan oleh masyarakat Islam. Menurut Roy, Islam politik lebih bertumpu pada ideologi dan simbolisme yang rapuh, alih-alih pada sistem yang mapan dan figur pemimpin yang mumpuni. Menjadi wajar manakala banyak rezim di negara Islam yang justru terjebak dalam otoritarianisme dan praktik-praktik menyimpang seperti korupsi dan sejenisnya.

Analisa kritis Eickleman, Piscatory dan Roy agaknya relevan untuk melihat fenomena gagalnya partai-partai Islam menjadi kekuatan politik yang dominan di Indonesia. Dilihat secara saksama, kegagalan partai-partai Islam di Indonesia dapat dipetakan ke dalam setidaknya tiga pola.

Pertama, meski sama-sama mengusung ideologi Islam, partai-partai Islam umumnya enggan melakukan koalisi. Tidak jarang, partai-partai Islam itu justru secara terbuka terlibat konfrontasi. Di satu sisi, hal ini tentu positif bagi pemilih, karena disuguhi pilihan politik yang beragam. Namun di sisi lain, hal ini menjadikan partai Islam kesulitan membangun basis massa yang kuat.

Kedua, citra politik Islam sebagai partai yang religius tergerus oleh berbagai macam persoalan mulai dari kasus korupsi sampai skandal seksual. Kasus hukum dan skandal yang membelit para elit partai, apa pun ideologi partainya, tentu berpengaruh langsung pada turunnya elektabilitas.

Ketiga, tumbuhnya kelompok muslim menengah dengan corak politik yang cenderung pragmatis (dalam artian positif). Partisipasi politik muslim menengah umumnya dicirikan dengan sikap independen disertai pertimbangan yang rasional. Afiliasi ideologis keagamaan tidak lagi menjadi preferensi utama mereka dalam menjatuhkan pilihan politik.

Pragmatisme politik ala muslim kelas menengah ini tentu menjadi semacam tantangan berat bagi partai Islam yang selama ini menjadikan simbolisme dan formalisme Islam sebagai komoditas politiknya.

Prospek elektoral

Cukup sulit membayangkan kontestasi politik nasional tanpa kehadiran partai-partai Islam di dalamnya. Partai Islam tidak akan pernah mati, setidaknya tidak dalam waktu dekat ini. Namun, cukup sulit pula untuk berharap partai-partai Islam itu mampu meraup suara dominan di pemilu-pemilu ke depan.

Survei mutakhir dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang elektabilitas partai mendapati partai-partai Islam cenderung stagnan dalam perolehan suara. PAN, PPP, PKS dan PKB hanya berada di rentang angka 3-5 persen dari total potensi suara yang dapat diraih. Meski masih berada di atas ambang batas parlementary threshold, namun angka-angka tersebut kiranya dapat menjadi semacam sinyal yang patut diwaspadai.

Tidak ada jalan lain bagi partai-partai Islam selain berbenah. Belajar dari partai nasionalis-sekuler sembari membaca perubahan sosiologis umat muslim adalah sebuah keharusan. Kejelian membaca pergeseran sosiologis yang dibarengi dengan kemampuan mengakomodasi kepentingan masyarakat adalah kunci partai Islam tetap bertahan.

Penting pula bagi partai-partai Islam untuk mencoba meraup suara dari ceruk yang selama ini cenderung diabaikan. Seturut dengan Anthony Downs dalam The Economic Theory of Democracy, pada sistem multipartai, partai politik hendaknya melakukan pendekatan terbuka. Artinya, partai-partai harus menyasar semua segmen pemilih sembari tetap merawat basis pemilih loyalis-ideologis.

Di atas semua itu, partai-partai Islam seharusnya mampu beranjak dari corak politik lama yang bertumpu pada ciri islamisme yang formalistik-simbolistik dan cenderung tidak subtansial. Partai-partai Islam harus mampu menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan masyarakat; berada paling depan dalam upaya pemberantasan korupsi dan berkomitmen pada kesejahteraan masyarakat. Jika tidak, bukan mustahil partai-partai Islam akan absen dari kontestasi politik nasional di masa depan.

Nurrochman, pengajar Filsafat Politik, kandidat doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *