Persempit Gerak Pelaku Kejahatan Investasi

Satgas Waspada Investasi perlu melebarkan aliansi lantaran kejahatan di bidang investasi begitu marak. Kejahatan selama ini marak adalah praktik kotor biro perjalanan umroh dan haji. Tahun lalu, Kementerian Agama (Kemenag) mencabut izin dua travel umrah, yakni First Travel dan PT Biro Perjalanan Wisata Al Utsmaniyah Tour (Hannien Tour). Keduanya menawarkan promo paket umrah murah dengan sistem MLM.

Menurut Tirta Segara, anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Pelindungan Konsumen, diharapkan dengan bergabungnya 13 instansi/lembaga dalam keanggotaan Satgas Waspada Investasi, publik berharap kerjasama tersebut dapat mempersempit gerak para pelaku kejahatan investasi di Indonesia.

“Isinya ada 13 lembaga ada kemudian sekarang ini yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi,” jelas Tirta usai acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2018 Kantor Regional 9 Kalimantan, Selasa (6/2).

Tirta mengatakan, 13 lembaga ini yang bisa menghentikan operasi dan mencabut ijinnya adalah lembaga yang memberikan ijin, kalau itu ijinnya dari kementerian A, maka kementerian A itu yang bisa menghentikan dan mencabut ijinnya. Jadi kalau bukan di sektor jasa keuangan bukan kewenangan OJK, OJK itu kewenangannya, mandatnya hanya di sektor jasa keuangan jadi kalau itu sektornya pemberangkatan umroh, haji , ada penjualan pulsa, ada koperasi dan sebagainya itu bukan dibawahnya OJK.

“Di OJK satgas itu membantu karena kita tidak bisa menyelesaikan sendiri jadi harus kita bergotong royong bersama –sama menyelesaikan ada dari penyidiknya dari Bareskrim, OJK yang nanti menyelidiki aliran uangnya kemana dan diinvestasikan kemana,” kata Tirta.

Dikatakan Tirta, yang berhak mencabut ijin dan menghentikan kegiatan itu adalah lembaga yang memberikan ijin dan SBL itu bukan OJK yang memberikan ijin itu, Kementerian Agama tetapi disitu ada pelanggaran tidak hanya memberangkatkan haji /umroh tetapi ada investasi . Baru-baru ini, muncul lagi kasus biro perjalanan umroh nakal dan meresahkan, seperti PT Solusi Balad Lumampah (SBL). Biro umroh ini masuk pengawasan Kemenag karena menunda pemberangkatan umrah para nasabah.

SBL yang memiliki calon jemaah sekitar 15.619 dan perusahaan ini telah menunda calon jemaah umrahnya. Perusahaan ini menunda keberangkatan jemaah yang semula pada Desember 2017 dan Januari 2018 menjadi Februari, Maret, April dan Mei 2018. Kemenag telah mengajukan teguran peringatan tertulis dan memerintahkan SBL memberangkatkan 3.000 calon jamaah yang sudah ditunda. ini yang menurut Satgas itu melanggar ijin yang diberikan oleh Kementerian Agama. ida/inf

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts