Kotabaru – Terkait adanya gugatan sejumlah pejabat eselon II di Pemkab Kotabaru, Bupati menanggapi biasa-biasa saja.

“Kabinet saya harus bisa bekerjasama. Kalau tidak ngapain, ” tandas Bupati H. Sayed Jafar kepada wartawan usai melantik 183 pejabat eselon III dan IV, Senin (12/2/2018).

Bupati H. Sayed Jafar menambahkan, masih akan dipertimbangkan. ” Nanti kita lihat, sebab yang menggunakan dan yang memanfaatkan kan saya. Beliau ini kan hanya sifatnya membawa rekomendasi dari pengadilan. Yang menentukan saya, kan kabinet saya. Jadi tergantung, bisa bekerjasama apa tidak. kalau tidak bisa bekerjasama, untuk apa, “ujarnya.

Kata Sayed Jafar, itu bukan hanya pada perebutan jabatan saja, melainkan harus menunjukkan kepada masyarakat, bagaimana melaksanakan tanggung jawab dan pekerjaan untuk masyarakat, katanya.

Sebelumnya, 11 pejabat Pembina Utama Fungsional di Pemkab Kotabaru menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait kebijakan bupati.

Mereka adalah 1. Sugian Noor, SH.,MSi, yang sebelumnya adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi. 2. Drs. Herjuandi, MAP. Jabatan sebelumnya, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru. 3. Irian Noor.S.,Sos.,MAP. Jabatan sebelumnya adalah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru. 4. Ir.H.Gt. Syahruddin MP. Jabatan sebelumnya adalah, Inspektur Kabupaten Kotabaru. 5. Drs. Murdianto, Msi. Jabatan sebelumnya adalah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru. 6. Djoko Mutiyono, Sos., MAP. Jabatan sebelumnya adalah Sekretaris Dewan Kabupaten Kotabaru. 7. Drg. Cipta Waspada, M.Kes. jabatan sebelumnya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.8. Ibnu Bhayangkara. Foen, SIP.,MSI. Sebelumnya Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru. 9. Ir. Hairuddin, M.Si. sebelumnya adalah Staf Ahli bidang Ekonomi dan keuangan Kabupaten Kotabaru.10. Ir.H.abdul Hamid, sebelumnya Kadis Peternakan Kabupaten Kotabaru, dan 11. H.M. Purwanto, S.Pi,.M.Si, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan dan pelaksana penyuluh Pertanian Kabupaten Kotabaru.

Kesebelas pejabat tersebut dinyatakan menang di PTUN, namun dalam putusan itu tidak ada perintah eksekusi. (Ani)

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *