Sidang Pencabutan Izin Pertambangan Ditunda

Ketua Majelis Hakim Dafrian, dengan anggota Rory Yonaldi dan Lizamul Umum mengabulkan permintaan tergugat dalam sidang lanjutan gugatan pencabutan tiga izin usaha pertambangan (IUP) PT Silo (Sebuku Group) di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru oleh Gubernur Kalsel. Sidang berisi agenda pembacaan tuntutan dan jawaban baik tergugat maupun penggugat yang digelar Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (15/3) untuk memberikan jawaban dua minggu depan tanggal (28/3/2018). Dengan alasan pihak tergugat perlu mempelajari materi gugatan disampaikan penggugat.
Alasan penundaan pembacaan tuntutan karena pihak tergugat mempermasalahkan posisi pakar hukum tata negara asal muasalnya menjadi seorang advokat itu bagaimana dan juga soal isi materi gugatan.

Kuasa hukum Pemprov Kalsel M Andi Asrun mengatakan, gugatan PT Silo sudah final atau belum, juga perlu dipertanyakan peradilan ini berwenang mengadili soal pencabutan izin. Hal ini masih akan kami gali dan dipertanyakan nantinya. Kami meminta waktu dua minggu untuk memberikan jawaban atas pembacaan gugatan Yusril.
Dikatakan Andi Asrun, surat keabsahan Yusril sebagai advokat juga sempat ditanyakan majelis hakim. Makanya kita juga mempersoalkan legalitas Yusril mana kartu advokat aslinya.

Permintaan penundaan pembacaan jawaban pihak tergugat dua minggu, Yusril mengungkapkan, tak mempermasalahkan pihak tergugat. “Jika yang dipersoalkan soal replik atas tiga gugatan bisa saja dilakukan, kami juga siap dengan tiga jawaban itu. Tapi jika pihak tergugat tak menggunakan waktunya selama dua minggu untuk menjawab, kami tak mempermasalahkan.

Ketika ditanyakan adanya aksi demo yang dilakukan salah satu elemen masyarakat dari Pemuda Islam pimpinan Hasan yang meminta aksi pertambangan di Pulau Laut dihentikan. Yusril tak mau menanggapi secara jauh. “Soal aksi demo yang pro dan kontra itu biasa dalam alam demokrasi. Tapi kami tak terpengaruh.

Kronologis masalah berawal dari, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mencabut tiga izin usaha pertambangan (IUP) PT Silo (Sebuku Group) di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru. Surat keputusan pencabutan IUP Sebuku Group itu berlaku mulai 26 Januari 2018. Kebijakan itu merupakan tindak lanjut pertemuan Gubernur Kalsel dengan Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu, setelah mencuatnya penolakan warga terhadap aktivitas pertambangan di dua wilayah, yakni Hulu Sungai Tengah dan Kotabaru. Dalam surat bernomor 503/119/DPMPTSP/2018, 503/120/DPMPTSP/2018 dan 503/121/DPMPTSP/2018.

Tiga perusahan tambang yang dicabut izinnya oleh Pemprov Kalsel ialah PT Sebuku Tanjung Coal dengan luas konsesi atau operasi tambang seluas 8.990,38 hektare (ha), PT Sebuku Batubai Coal seluas 5.140,89 ha, dan PT Sebuku Sejaka Coal seluas 8.139,93 ha. Ketiga perusahaan ini sebelumnya telah mendapat IUP sejak 7 Juli 2010.ida/inf

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts