Media Terverifikasi Dewan Pers
RedaksiPrivacy Policy
banner 728x250
Uncategorized  

Kuasa Hukum Gubernur Kalsel Nilai Gugatan SILO Lemah

banner 120x600
banner 468x60

Kuasa Hukum Pemprov Kalimantan Selatan selaku tergugat, Andi Muhammad Asrun, masih mempersoalkan legalitas Yusril selaku konsuiltan hukum. Dan menilai isi materi gugatan SILO kepada Gubernur Kalsel sangat lemah dasar-dasar hukum yang telah diajukan.

Menurut Andi, sampai memasuki sidang ke-4, yusril tak bisa menunjukkan legalitas selaku konsultan hukum yang dimintanya. Yusril dinilainya tak bisa menjawab dan menunjukkann bukti yang sah selaku konsultan hukum.
“Formalitasnya tak bisa dilakukan Yusril, kemudian dikatakan tak ada hal baru apa yang dilaklukan kamik. Jika memang tak ada yang baru tapi mengapa Yusril menjawab soal eksepsi yang tak ada dalam unsur gugatan,” paparnya, Kamis (12/4/2018).

banner 325x300

Menurut Andi, pihak penggugat dinilai telah mengingkari dirinya sendiri. “Karena persoalan hukum diingkari, soal bukti diingkari, sampai hari ini tak bisa menunjukkan bukti itu,” cetusnya.

Bahkan kata Andi, bukti adanya larangan setelah dicabut tak ada. “Coba mana tunjukkan kepada kami,” ujarnya.
Andi juga menilai gugatan Yusril sangat kacau, karena peraturan yang telah dicabut tahun 2010, dikatakan sesuai dengan peraturan tahun 2012. Jika dianalogikan, orang yang mati tahun 2010 dikatakan masih hidup tahun 2012. Jadi yusril membangun jawaban yang sangat kontradiktif.

“Kami juga menyesalkan sikap emosional Yusril yang menilai Gubernur Kalsel kejam karena mencabut tiga izin PT SILO,” ujarnya.
Andi mengatakan, juga soal adanya dukungan masyarakat Kotabaru yang pro terhadap aktivitas PT SILO, juga tak benar dan terkesan aneh karena yang pro baru muncul tahun 2017 ini.

“Jelas dasar hukumnya lemah, sedangkan argumen kita sangat jelas,” cetusnya.

Disisi lain, kata Andi, soal adanya periode larangan dan hal ini diakui oleh pihak penggugat, bahwa izin dicabut tahun 2010, anggaplah seperti itu. Tapi kegiatan, proses perizinan dan izin diberikan tahun 2008 dan 2009. “Bahkan ketika pertama kali izin diberikan tahun 2013 juga belum ada kegiatan tambang,” ujarnya.

Kata Andi, juga dikatakan bahwa SILO telah melakukan kegiatan, padahal yang terjadi dilapangam SILO melakukan mobilisasi kegiatan sejak tahun 2016. Lalu, soal adanya dukungan terhadap adanya aktvitas SILO, faktanya dukungan itu baru dilakukan pada tahun 2017.

“Yang jadi keanehan, soal gugatan Yusril kami nilai tak ada dasarnya . Apalagi meminta penundaan terhadap pencabutan izin SILO. Apa yang mau ditunda ,” tanyanya.

Bahkan Andi menilai, legalitas dan rasionalitasnya tak memadai untuk melakukan gugatan terhadap gubernur. Semua objek gugatan hadir sebagai suatu perpanjangan izin artinya memiliki basis yang paling belakang 2008-2009. Tak berdiri dengan bentuk baru, kecuali izinnya baru

Sementara itu, kuasa hukum PT SILO Yusril Ihza Mahendra, menilai argumentasi kuasa hukum Gubernur Kalsel semuanya tak ada yang baru dan tak substansial, hanya mengulang-ulang apa yang sudah dilakukannya pada dua sidang sebelumnya.
“Kami konsisten dengan apa yang menjadi gugatan, tak ada yang berubah, baik pada pokok gugatan dan juga replik yang sudah kita sampaikan pada persidangan kali ini,” ujarnya.

Yusril meminta, segera dikeluarkan putusan penundaan terhadap PT SILO. Karena kerugian terus dialami oleh perusahaan ini. Karena dirinya mendengar laporan polisi sudah menangkap jika orang tetap melakukan tambang di areal SILO. Hal-hal seperti ini seharusnya dicegah,makanya kami minta segera dilakukan penundaan pencabutan izin SILO.

Sidang yang dimulai pukul 10.00 wita ini dipimpin Kusuma Firdaus, Dewi Yustiani dan Lutfie Ardhian berjalan lancar hingga pukul 13.30 wita.

Sidang akan dilanjutkan minggu depan, Kamis (19/4/2018) mendengarkan jawaban dari pihak kuasa hukum gubernur.

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *