Media Terverifikasi Dewan Pers
RedaksiPrivacy Policy
banner 728x250 banner 728x250
Uncategorized  

Kapusdok Ekspos Hasil Sementara Survei IKM Dan IPK Kanwil Kalsel

banner 120x600
banner 468x60

Banjarmasin – Keseriusan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan dalam meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Kamis (19/04) bertempat di Aula Kanwil diselenggarakan Sosialisasi Hasil Sementara Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pada Unit Layanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Dengan narasumber Kepala Pusat Dokumentasi Badan Pengembangan Hukum Nasional (Kapusdok BPHN), Yasmon bersama Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (Kapusjianbang), Zulkifli yang diikuti Para Pejabat Tinggi Pratama Kepala Divisi Administrasi, Edy MS Hidayat dan Kepala Divisi Imigrasi, Yosep HA Renung Widodo beserta para Pejabat Administrator, para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyaraakatan dan Imigrasi serta para Notaris.

Kepala Kanwil, Imam Suyudi menyampaikan, “Dari survei yang telah dilakukan, walaupun hasilnya masih bersifat sementara namun setidaknya akan memberikan pemahaman dijajaran Unit Pelaksana Teknis dalam melakukan upaya-upaya perbaikan dalam pelayanan publik karena survei ini dimaksudkan untuk menguatkan sistem layanan yang ada disatuan kerja di jajaran kita,” katanya yang sekaligus membuka acara yang dipandu oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Unan Pribadi

banner 325x300

Survei IKM dan IPK dilaksanakan pada Lapas Kelas II Banjarmasin, LPP Kelas IIA Martapura, LPKA Kelas I Martapura, Lapas Kelas III Banjarbaru, Rutan Kelas IIB Marabahan, Rutan Kelas IIB Pelaihari, Kanim Kelas I Banjarmasin, Notaris dan Pemohon/Pemilik Kekayaan Intelektual.

Kapusdok BPHN, Yasmon menjelaskan, hasil penelitian, “bahwa hasil rekapitulasi IKM dan IPK di Kanwil Kalsel, peringkat pertama untuk IKM diraih Rutan Kelas IIB Pelaihari dengan nilai 82,47 sedangkan untuk IPK yang tertinggi Kekayaan Intelektual dengan nilai 82,28. Adapun unsur-unsur penilaian IKM yaitu persyaratan pelayanan, sistem mekanisme dan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya, produk spesifikasi jenis pelayanan.
“Pada dasarnya pelaksanaan survei indeks sudah ditetapkan, dalam Permen PANRB No 14 Tahun 2017 dimana angka indeks yang didapatkan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang menurut tingkat pelayanan,” ungkapnya..

Sementara itu Kapusjianbang, Zulkifli mengatakan, Pusjianbang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan kebijakan di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan Sumberdaya Manusia (SDM), Pelayanan Hukum, HAM, Pemasyaraakatan dan Imigrasii. rel/inf

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *