Kuasa Hukum PT SILO, Ragukan Keterangan Saksi Pihak Tergugat

Proses sidang gugatan PT SILO Group terhadap Gubernur Kalsel Sahbirin Noor meenginjak sidang ketujuh pada Kamis (3/5/2018), semakin panas. Hal ini bisa dilihat suasana sidang yang dimulai pukul 09.10 wita tersebut, diwarnai beragam aksi. Ada sekolompok generasi muda memakai t-shirt hitam bertuliskan “Save Pulau Laut” membagi-bagikan bunga kepada aparat kepolisian yang ikut menjaga jalannya sidang.

Juga ada massa pendukung Gubernur Kalsel memakai kaos ada gambar Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra lengkap logo Partai PBB bertuliskan kalimat menyolok Bela Islam Bela Rakyat! “Selamatkan Pulau Laut dari Tambang”.

Juga puluhan spanduk juga dibentangkan diikat di pagar muka Kantor PTUN Banjarmasin dengan tulisan “Kami Mendukung Gubernur Mencabut Izin Tambang Pulau Laut” , Tolak Tambang Pulau Laut Kami Hanya Ingin Lingkungan Kami tidak Rusak, Biarkan Kami Masyarakat Pulau Laut Hidup Dengan Tenang.

Sementara jalannya sidang tampaknya berjalan cukup lancar meski diluar sidang terlihat ratusan massa juga terlihat tertib menunggu pelaksanaan sidang yang dipimpin Lutfie Ardhian didampingi Kusuma Firdaus dan Dewi Yustiani dengan agenda mendengarkan kesaksian dari tergugat dan penggugat.

Adapun kuasa hukum PT SILO Group, Yusuf Pramono, mengatakan bahwa soal pihak tergugat menghadirkan kepala dusun, yang katanya ditolak. Tapi kenyataannya, kepala dusun malah ikut menandatangani pembebasan SKT tersebut.
“Sebab secara logika, jika menolak. Pasti tidak akan mengikuti untuk melakukan tanda tangan,” katanya.

Yusuf melanjutkan, jika memang sebagian besar menolak. Berarti tidak ada masyarakat yang akan menjual lahan kepada perusahaan untuk keperluan jalan hauling. “Padahal warga menjualnya dengan sukarela. Dijual dengan harga yang wajar, warga juga malah menerima,” katanya.

Atas dasar kesepakatan itu, kata Yusuf, membuatkan jalan hauling dan warga juga mendukung. “Jadi tidak ada unsur paksaan soal pembangunan jalan hauling yang dilakukan perusahaan,” katanya.

Yusuf menerangkan, logikanya jika ada lima ratus warga yang menolak pembangunan jalan hauling. Pasti tidak akan bisa terlaksana pembangunan jalan hauling tersebut,” katanya.

Dengan kata lain, ujar Yusuf, orang yang sehat pola berpikirnya. Seta dikuatkan dengan adanya kesaksian, sebenarnya justru menguatkan PT SILO. Misalnya, mengenai persoalan pembagian sembako. “PT SILO dengan membagikan sembako tujuannya memberikan pada warga kurang mampu, kaum dhuafa, para janda/lansia. Bukan setiap warga diberi sembako. Tapi dipilih untuk warga yang benar-benar membutuhkan,” katanya.

Pemberian sembako, lanjut Yusuf, bukan dimaksudkan untuk mempengaruhi warga untuk ikut mendukung adanya usaha pertambangan di Pulau Laut, pandangan seperti jelas mengada-ada.

“Untuk itu, dengan adanya kesaksian tentu akan jadi bahan terhadap persoalan yang sebenarnya. Warga tak mungkin diarahkan untuk mau menjadi saksi. Ada yang mau menjadi saksi, tentu kita jadikan saksi,” katanya.

Sementara Kuasa Hukum Gubernur Kalimantan Selatan selaku tergugat, Andi Muhammad Asrun, menilai kesaksian dari penggugat itu tidak memperlihatkan keterangan yang jelas mendukung gugatan.

Mengenai adanya perekrutan tenaga kerja, kemudian bicara soal sosialiasi pemmbagian sembako. Fakta itu tidak menunjukkan warga diajak secara benar, jika sosialiasi seharusnya menjelaskan kegiatan tambang apa dan dampaknya seperti apa dan bagaimana.

“Tapi warga seolah-olah dengan diberikan sembako gratis sudah dinyatakan melakukan sosialiasi. Lalu, sosialiasi pihak RT mengantar sendiri atau kegiatan lain misalnya humas datang.

Proses sosialiasi harus dibuka secara terbuka dan sejelas-jelasnya, apalagi masyarakat umun dari keterangan para saksi, masyarakat tidak mengerti apa-apa. Seharusnya, jika melakukanm sosialiasi mesti diajak duduk-duduk. Lalu ditanyakan, apakah sudah mengerti apa tidak dengan tujuan perusahaan.

“Kami juga sudah menjelaskan soal perangkat desa dari Desa Mekarpuram, telah menjelaskan bahwa sosialiasi itu baru saja dilakukan. Karena sejak tahun 2010 pihak perusahaan tidak melakukan sosialisasi itu,” paparnya.

Kata Andi, pihak perusahaan baru meributkan pada saat kemarin saja, hal ini sejalan dengan adanya pembuktian dokumen secara tertulis dari penggugat. Bahwa sosialiasi yang dilakukan itu, soal sikap warga yang mendukung baru terjadi tahun 2017, serta tahun 2018.

“Bahkan kata saksi PT SILO, bahwa sebetulnya baru saja sebulan yang lalu atau dua bulan yang lalu. Jadi sosialisasi dilakukan bukan tahun 2010. Juga ketika ditanya, soal kegiatan PT SILO, saksi menjawab tidak mengerti,” katanya.
Menurut Andi, keterangan saksi ini bukan murni keterangan dari pihak penggugat. Sebab bahasa yang digunakan dengan bahasa yang tidak jelas.

Juga ketika Andi, mencoba meng counter keterangan saksi. Ternyata persoalan lingkungan bukan karena adanya tambang. Bahkan, pihak penggugat juga belum ada, soal pembuktian adanya melakukan eksperimen atau pembuktian laboratorium.
Terhadap persoalan kualitas lingkungan, bagaimana kualitas air. “Juga bagaimana keadaan air, ini yang jadi masalah kami tetap akan mengajukan bukti. Sekedar pro dan kontra, tapi lebih dari itu untuk menggambar kan bagaimana kondisi kehadiran perusahaan tambang ini,” paparnya.

Andi melanjutkan, persoalan ini bukan sederhana itu melihatnya, juga kata majelis tadi kelihatannya begitu penilaiannya. “Kami sangat konsisten, akan kita jelaskan,” ujarnya.

Terkait untuk perjuangan putusan sela, Andi mengatakan, pihaknya nanti akan memunculkan lagi bukti baru ke majelis. “Kami hanya minta, bukti-bukti yang menyangkut kepentingan umum. Akan kami bawa, termasuk proyek-proyek yang tidak bisa dilaksanakan. Karena adanya kejadian tambang. Sebab yang paling penting, mengikuti arah majelis. Dengan cara itu kita akan bisa melawannya,” ujarnya.

rel/yus

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts
Read More

Kegiatan Rutin DWP Diskominfo

KUALA KAPUAS – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar pertemuan rutin arisan dharma wanita…