Media Terverifikasi Dewan Pers
RedaksiPrivacy Policy
banner 728x250
Uncategorized  

Tekan Kecelakaan Lalu-lintas, Tes Psikologi Perpanjangan SIM Perlu Diterapkan

banner 120x600
banner 468x60

Masih maraknya kecelakaan lalu lintas di jalan raya salah satu pemicunya akibat kesalahan pengemudi yang ugal-ugalan atau sebab lain. Guna melihat sampai sejauh mana kondisi pengemudi dilihat dari kesehatan dan psikologinya. Perlu adanya aturan tes psikologi (psikis atau kejiwaan) kepada pemohon pembuatan dan perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) kategori umum.

Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Royke Lumowa mengatakan, tes psikis untuk keperluan pembuatan dan perpanjangan SIM memang rencananya akan diterapkan di seluruh Indonesia. “Pemberlakuannya secara nasional ditunda,” katanya , Jumat (22/6/2018).

banner 325x300

Secara terpisah, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol Halim Pagarra menegaskan, tes psikologi memang menjadi syarat, yang secara payung hukum sudah ada aturan yang jelas. Pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Untuk syarat kesehatan dibagi menjadi dua, yakni sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter dan surat rohani dengan surat lulus tes psikologi.

Hal itu semakin diperkuat dengan adanya surat Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2012 yang diteken oleh Kapolri saat itu, yakni Jenderal Polisi Timur Pradopo. Pada Pasal 37 disebutkan bahwa penilaian rohani seseorang didasarkan pada hasil tes psikologi. Tata cara penilaian seharusnya disusun oleh psikolog dalam pengawasan dan pembinaan psikologi kepolisian daerah atau Biro Psikologi Polri. “Hanya saja saat ini ketentuan memang belum secara jelas,” katanya.

Halim menegaskan, Korlantas Polri akan membahas masalah ini secara serius karena seharusnya penerapannya sudah dilakukan sejak lama. Ia akan mengumpulkan jajaran Mabes Polri dan Polda terkait bersama dengan para psikolog untuk membahas ihwal faktor-faktor psikis dalam kecelakaan lalu lintas (lantas).

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menegaskan, penerapan tes psikologi seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Dibanding negara lain, Indonesia sudah terlalu ketinggalan. Djoko mengambil contoh, Malaysia yang lebih ketat dalam keamanan lalu lintas dibanding Indonesia.

Menurut dia, di Malaysia ada beberapa tahapan kursus sebelum akhirnya bisa mendapatkan SIM. Setidaknya ada 7 tahapan yang dimulai dari Kursus Kurikulum Pendidikan Terpadu hingga praktik mengemudi dengan petugas.

“Di luar negeri, di negara tetangga itu mereka harus ikut kursus dulu untuk dapat SIM. Jadi ringan itu tes psikologi. Itu kompetensi kalau enggak sanggup, ya jangan. Kita sudah telanjur lama SIM kayak KTP, karena umur saja udah dapat SIM,” kata Djoko kepada Tirto.

Djoko mengapresiasi langkah yang dilakukan Polri dengan menerapkan tes psikologi di Polda Metro Jaya. Menurut dia, jika dilakukan di seluruh Indonesia, tentu terlalu mendadak. Ia menilai, banyak pengemudi di Indonesia yang tak paham rambu dan marka jalan, serta menyetir dalam kondisi bingung.

“Lihat saja itu ada yang sign kiri belok kanan, itu kan berbahaya,” kata Djoko memberikan contoh.

Dengan adanya aturan baru ini, kata dia, bisa jadi masyarakat yang memiliki SIM tentu akan berkurang. Djoko menilai hal itu merupakan risiko yang harus ditanggung karena Indonesia tak bisa menomorduakan faktor keselamatan. Apabila Indonesia harus menunggu angkutan umum lebih rapi, tentu aturan tes psikologi ini akan memakan waktu lebih lama dan bisa jadi banyak korban yang muncul akibat kecelakaan lalu lintas.

Djoko memberikan contoh, para pengemudi angkutan umum yang selalu dikejar setoran dan menyetir dengan seenaknya. Banyak sopir angkutan umum yang melanggar rambu lalu lintas, berhenti sembarangan, dan menjadi penyebab kecelakaan. Hal itu bisa terjadi karena faktor psikis pengemudi yang dituntut setoran oleh atasannya.

Dengan adanya penerapan tes psikologi ini, maka masyarakat diharap dapat tenang di beragam situasi jalanan dan mematuhi aturan lalu lintas. Misalnya tidak melanggar rambu meski sedang terburu-buru. Namun, hal itu hanya salah satu faktor saja.

Namun, Djoko juga tak menjamin apakah tes psikologi ini bisa meredam kecelakaan lalu lintas yang faktor pemicunya sangat komplek, tak hanya soal perilaku berkendara saja.

“Tanpa pengetahuan yang baik nanti tetap ada ketidakpatuhan dan memperbesar angka kecelakaan. Tapi kalau punya SIM yang baik dengan cara yang benar [tes psikologi] itu lebih menjamin,” kata dia.

Sebagai aturan yang sudah diamanatkan pada undang-undang, syarat mendapatkan SIM dengan melewati tes psikis memang sudah semestinya. Penerapannya tes psikologi yang ditunda maka sama saja telah menunda langkah awal upaya perbaikan. Namun, bila aturan ini sudah berlaku, aspek praktis harus jadi pegangan, jangan hanya sebagai seremonial sebagai syarat pembuatan atau perpanjangan SIM.

“Jadi tes psikologi bukan parameter yang jadi faktor seluruhnya. Tapi ini salah satu langkah awal,” kata Djoko.

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *