Media Terverifikasi Dewan Pers
RedaksiPrivacy Policy
banner 728x250
Uncategorized  

Kisruh Partai Berkarya Kalsel, Joko Siswanto dan Edy Suryadi Saling Klaim Ketua Partai Berkarya

banner 120x600
banner 468x60

Joko Siswanto Ketua Partai Berkarya berdasarkan Rapimwil I tanggal 10 Juni 2018 mengatakan, dengan banyaknya pertanyaan yang masuk dari masyarakat tentang perihal ketua DPW Partai Berkarya Kalsel pasca Rapat Pimpinan Wilayan (RAPIMWIL 1) Partai Berkarya Kalsel pada tanggal 10 Juni 2018 yang ternyata hasilnya berbeda.

Tiga orang terdiri dari Ketua terpilih DPW partai Berkarya Kalsel Joko Siswanto, Ketua SC Agus Hidayatulah dan OC M Afrizal, presidium sidang dalam Rapimwil serta beberapa DPD Partai Berkarya di Wilayah Kalimantan Selatan perlu memberikan klarifikasi.
Kata Joko, pada Rapimwil yang dihadiri pengurus DPW, pengurus DPP dan seluruh 13 Dewan Pimpinan Daerah di wilayah Kalsel dibuka oleh wakil ketua umum DPP Partai Berkarya KH Hasib Wahab Hasbullah, agenda utama dalam Rapimwil tersebut adalah memilih ketua dewan pimpinan wilayah Partai Berkarya Provinsi Kalimantan Selatan.

banner 325x300

Melalui mekanisme-mekanisme dalam rapimwil tersebut tata cara pemilihan ketua disepakati oleh seluruh peserta dalam tata tertib rapim yaitu melalui tim formatur yang berjumlah 7 orang yang diputuskan dalam keputusan rapimwil. Ada dua nama kandidat yang muncul dalam pemilihan tersebut yaitu saudara Joko Siswanto (Kader Partai Berkarya) dan Edy Suryadi (Ketua Kadin Kalsel) yang kedua diberi kesempatan untuk lobi-lobi ke DPD-DPD dan menyampaikan visi misinya.

“Melalui hasil voting pada rapat tim formatur Joko Siswanto memperoleh 5 suara, Edy Suryadi memperoleh 1 suara dan 1 suara abstain,” katanya.

Menurut Joko, berita acara Rapimwil I tersebut kemudian dilaporkan ke DPP melalui Kodamil 4 yang membawahi wilayah Jatim, Bali, Kalsel, Kaltim dan Kaltara pada tanggal 20 Juni 2018 diterima Ade Rinaldi Wasekjen DPP dan Hasanuddin yang keduanya juga adalah Kodapil 4.

Pada hari itu juga kami diberikan draft SK yang telah bernomor SK-29/DPP/Berkarya/VI/2018 untuk mengecek kembali nama-nama pengurus sesuai yang diajukan sebelum ditanda tangani oleh ketua umum Hutomo Mandala Putra dan Sekjen Priyo Budi Santoso.
“Permasalahan yang menjadi tanda Tanya adalah DPP merubah SK DPW Partai Berkarya Kalsel SK-029/DPP/Berkarya/VI/2018 dengan ketua DPW Edy Suryadi sangat dipaksakan dan banyak kejanggalan,” katanya.

Mekanisme kepartaian diatur dalam AD ART maka seharusnya DPP mengeluarkan SK untuk Joko Siswanto, oknum Kodapil 4 bukan malah mempolitisir hasil Rapimnas III 2018 di Solo, bahwa isi dari hasil Rapimnas III tersebut adalah bahwa ketua umum memiliki wewenang untuk mengevaluasi kepengurusan di tiap tingkatan sesuai AD ART yang artinya kepengurusan harus bekerja terlebih dahulu baru ada evaluasi.

SK atas nama Edy Suryadi sebagai ketua DPW tersebut cacat karena tidak sesuai dengan keputusan Rapimwil yang tertuang dalam konsideran SK bahkan malah membuat situasi menjadi tidak nyaman dengan mengganti kepengurusan DPD kabupaten Banjar dan DPD Kota Banjarbaru tanpa memperhatikan mekanisme kepartaian dan mengabaikan instruksi ketum Hutomo Mandala Putra yang mengatakan, dihadapan 7 DPD saat menghadap dikantor Granadi bahwa menjamin DPD di Kalsel tidak boleh ada pergantian kepengurusan, melainkan hanya mengijinkan menambah personalia kepengurusan sesuai hasil rapimnas III di Solo.,” ungkapnya.

Memperhatikan polemik ini dan tidak ingin kejadian seperti ini menimpa rekan-rekan DPW dan DPD Partai Berkarya yang telah berjuang di seluruh Indonesia, maka kami yang terdiri dari dewan penasehat dan dewan pakar, pengurus DPW Berkarya Kalsel dan beberapa DPD akan segera mengangkat persoalan ini ke Mahkamah Partai dan pengadilan negeri Jakarta Selatan.

Bahwa SK-29/DPP/BERKARYA/VI/2018 yang diterbitkan DPP dengan Edy Suryadi sebagai ketua harus dicabut selain tidak melalui keputusan Rapimwil I Partai Berkarya Kalsel tertanggal 10 Juni 2018 juga akibat dari terbitnya SK tersebut menimbulkan persoalan baru yang mengganti pucuk pimpinan DPD Kabupaten Banjar dan DPD Kota Banjarbaru yang seharusnya tidak boleh dilakukan seta, membuat beberapa caleg potensial untuk DPR RI, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten/kota menjadi tidak merasa nyaman dengan keputusan DPP yang sama sekali tidak menghargai mekanisme partai yang sudah dijalankan.

Tak Lakukan Kesalahan

Ketua DPW Partai Berkarya Kalimantan Selatan Edi Suryadi membantah melakukan pelanggaran suksesi kepemimpinan di partai politik besutan Tommy Soeharto itu. Bekas calon kandidat Ketua DPW Partai Berkarya Kalsel, Joko Siswanto, menuding penunjukkan Edi Suryadi sebagai Ketua Partai Berkarya Kalsel menyalahi prosedur karena melenceng dari hasil Rapimwil Partai Berkarya Kalsel pada 10 Juni lalu.
Di rapimwil tim formatur, Joko Siswanto mendulang lima suara dan Edi meraih satu suara sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Kalsel. Edi Suryadi berpatokan Surat Keputusan (SK) DPP Partai Berkarya Nomor SK/029/DPP/Berkarya/VI/2018 tanggal 19 Juni 2018 yang sudah memutuskan susunan komposisi kepengurusan DPW Partai Berkarya Kalsel periode 2017-2022.
“Saya tak melakukan apa yang dituduhkan menelikung Joko Siswanto, Jadi dimananya kami melakukan pelanggaran dan dikatakan telah menelikung?” kata Edi Suryadi di Banjarmasin, Minggu (8/7).
SK turut ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra dan Sekjen Priyo Budi Santoso. Dalam SK itu, Joko Siswanto duduk sebagai anggota Dewan Pakar Partai Berkarya Kalsel, Edi Suryadi (Ketua DPW Partai Berkarya Kalsel), Gusti Fathurrahman (Sekretaris DPW Partai Berkarya), dan Yanti Lamandau (Bendahara DPW Partai Berkarya).
“Dalam susunan di SK sudah jelas, kenapa diributkan,” kata Edi Suryadi.

ida/hjm

banner 325x300

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *