Bidhumas Polda Kalsel Gelar Diskusi Tangkal Konten Negatif di Era Keterbukaan Informasi Publik

oleh -2 views

Jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) dan Div Humas Mabes Polri menggelar Diskusi Publik dalam “Upaya Pencegahan Terhadap Konten Negatif Pada Era Keterbukaan Informasi Publik” di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan, Kamis (12/7/2018).

Acara yang berlangsung di Hotel Golden Tulip Banjarmasin dihadiri Karo PID Humas Mabes Pol Brigjen Pol Drs. FFJ. Mirah, Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Djoko Poerbo Hadijojo, Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Samsul Rani, Kominfo Kota Banjarmasin. Selain itu sebagai narasumber kegiatan diskusi Kabid e-government Dinas Kominfo H. Bahrom Majie, SE, Penasehat Media Delik Hukum Indonesia Diantori,Koordinator Nasional (Komas) Tim Reaksi Cepat Pelindungan Anak (TRC PA) Naumi Lania.

Dalam kata sambutannya, Irwasda Polda Kalsel Kombes Pol Djoko Poerbo Hadijojo, kebutuhan informasi terkait Pilkada sangat tinggi sehingga rawan dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memakelarisasi informasi tersebut.

Dalam merespon kebutuhan tersebut tidak semua informasi diberikan kepada masyarakat, meliputi informasi publik apabila dibuka maka dapat menghambat proses hukum, mengganggu perlindusngan hak atas kekayaan intelektual serta persaingan usaha yang tidak sehat.

Selain itu juga informasi yang tidak bisa diungkapkan ke publik adalah apabila dapat membahayakan pertahanan dan ketahanan negara. “Dengan diadakannya kegiatan ini maka diharapkan bisa berperan aktif dalam memberikan iklim yang positif pada masyarakat,” tutupnya.

Sementara Karo PID Div Humas Mabes Pol Brigjen Pol Drs. FFJ. Mirah, dalam sambutannya mengajak personil PID (Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Polri bersama-sama mencegah Hate Speech (ujaran kebencian) dan Hoax (pemberitaan palsu). “Diharapkan seluruh pejabat PID di lingkungan Polri khususnya Jajaran Polda Kalsel dapat bersama-sama mencegah berita yang mengandung unsur ujaran kebencian dan Hoax,” katanya.

Brigjen Pol Mirah menambahkan, informasi yang sifatnya Hate Speech dan Hoax bertujuan untuk memecah belah masyarakat demi kepentingan pribadi. Dalam situasi seperti ini, kebutuhan akan informasi publik akan semakin meningkat. “Kita harus pandai dalam memilah semua jenis informasi,” ucapnya.

Keadaan ini, sambung Mirah, berpotensi akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai sarana penggalihan informasi. Sehingga harus dijadikan atensi tersendiri, khususnya dalam perkembangan era reformasi birokrasi dan era keterbukaan informasi publik Polri. Khususnya Humas memegang peranan yang sangat penting dan strategis sebagai komunikasi publik.

“Peranan Humas Polri begitu besar dalam memberikan pelayanan yang menyebarluaskan pesan atau informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan program kerja,” pungkasnya.

Mirah mengatakan, diskusi publik tentang keterbukaan informasi adalah bagian dari program kerja Divisi Humas Mabes Polri. Pihaknya mengajak seluruh stakeholder untuk memahami sebenarnya informasi-informasi apa saja yang harus disiapkan serta merta atau yang berkala. “Jadi tidak semua informasi itu bisa diakses. Ada ketentuan-ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

rel.hms

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.