Kerjasama Berkelanjutan Antara Pemkab Dan CSR Perusahaan Jadi Perhatian Pemerintah Pusat

BATULICIN – Pembangunan infrastruktur pemukiman yang melibatkan CSR perusahaan secara  berkelanjutan turut menjadi perhatian  Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya.
Meski itu,  besarnya peran swasta di daerah Tanah Bumbu  menjadi alasan Pemerintah pusat untuk melihat sejauhmana kerjasama itu dibangun.
Melalui kerjasama berkelanjutan ini Pemerintah Daerah akan diuntungkan akibat dari keterbatasan anggaran dalam rencana meningkatkan kualitas  pembangunan infrastruktur pemukiman yang diharapkan masyarakat.
Hal ini dikatakan Kepala Bappeda  Rahmadi usai pertemuan acara kerjasama pihak multi CSR kegiatan Cipta Karya di Kabupaten Tanah Bumbu Jumat (10/08/17)  du Aula Bappeda Kelurahan Gunung Tinggi.
Melanjutkan  kata pihak Dirjen Cipta Karya itu,  Rahmadi mengungkapkan.Dimata  Pemerintah pusat  hal  itu  adalah sesuatu yang menarik. Sebab peluang untuk bekerjsama dengan CSR  secara berkelanjutan  selama ini belum pernah ada.
Sementara  ini paparnya,  CSR masih berjalan sendiri tanpa terkoordinasi,hanya sebatas jangka pendek.Kedepannya  diharapkan akan dilakukan  pola jangka panjang.
“Keuntungan  lainnya CSR perusahaan tidak hanya membangun output saja tapi bagaimana membina masyarakatnya bagaimana output   bisa berkembang menjadi  berhasil guna,”jelasnya.
Sebagai bukti katanya,  Tanah Bumbu sudah melakukan  kerjasama berkelanjutan antara CSR perusahaan  setempat yakni PT. BIB dengan Bpspam.
“Dua perusahaan itu  telah merencanakan pembangunan instalasi air minum lengkap dengan jaringan 13 desa.Sedangkan prioritas nya akan menyelesaikan sekitar 4 desa di tahun 2018,”imbuhnya.
Dia menambahkan,  terkait  peran  CSR itu maka RPJM dan RKPD akan menjadi bahan informasi yang akan di beri kepada CSR perusahaan.
“RPJM dan RKPD akan kita informasikan  sampai dengan hasil Musrenbang  mulai tingkat desa sampa ke kecamatan kepada pihak CSR terkait  upaya  memenuhi harapan masyarakat,”sebutnya.
Menurutnya, dalam Musrenbang itu banyak usulan namun tidak semuanya Pemerintah biayai . Sebagai contoh  pembangunan Pamsimas, daerah hanya mampu membiayai kurang 10 % dari projek yang ada.Mengingat pihak pusat  hanya mampu  membiayai sekitar 15% sampai 20 % .
“Artinya ada 80 persen tidak bisa di biayai , maka itu kita minta dukungan dari CSR guna menambah pendanaan agar lebih cepat tercapai target 100% air minum itu,”pungkasnya. (win)
Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Posts