Jawaban Bupati: Pemerintah Daerah Siap Mengoptimalkan Pengelolaan Tinja

oleh -2 views

BATULICIN – Pemandangan umum fraksi terkait beberapa buah Reperda Eksekutif belum lama tadi kini mendapat jawaban dari Bupati Tanah Bumbu.

Diantara Raperda eksekutif itu pihak legislatif turut menyoroti masalah pengelolaan tinja di Kabupaten Tanah Bumbu.

Sebagaimana hasil pemandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu telah meminta penjelasan tentang Raperda retribusi penyedotan tinja dan sejauhmana kedepannya peran retribusi itu mampu mendukung pendapatan daerah. Serta bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung hal tersebut.

Dalam jawaban Bupati itu, Perda retribusi penyedotan tersebut Pemerintah Daerah siap mengoptimalkan pengelolaan tinja dengan harapan mampu mendukung pendapatan daerah. Serta dalam rangka meningkatkan PAD sesuai dengan besaran tarif yang sudah di tentukan melalui kajian kelayakan dan kemampuan masyarakat.

Demikian dikatakan Bupati Tanah Bumbu melalui Sekda Tanbu H. Rooswandi Salem.M.Sos.MM dalam rangka jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi tentang 3 buah Raperda Eksekutif tahun 2018 di gedung Paripurna DPRD Tanbu, Rabu (19/09/18).

Terkait kapasitas rencana pemerintah daerah dalam mengolah potensi lumpur dari tangki septic itu mendapat pandangan dari Fraksi Amanat Demokrat.

Disaat ini jawabnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu sedang membuat program layanan lumpur tinja terjadwal dan tidak terjadwal. Dengan memungkinkan masyarakat dapat terlayani secara otomatis.

“Secara tekhnis, lumpur tinja dalam tangki septik masyarakat akan di sedot dengan mobil operasional sedot tinja yang selanjutnya dibawa ke instalasi pengolahan lumpur tinja, untuk di proses lebih lanjut sehingga menjadi media tanam pupuk yang nantinya akan bernilai ekonomis,” paparnya.

Menyangkut kesiapan sarana dan prasaran angkutan yang turut menjadi pemandangan Fraksi PDIP. Pihak pemerintah daerah telah memberi jawaban bahwa DPUPR sudah mempersiapkan diantaranya instalasi pengolahan lumpur tinja yang berlokasi di desa sungai dua Kecamatan simpang empat kab. Tanbu dengan kapasitas 8 kubik perhari.

Sementara itu penerapan kewajiban retribusi penyedotan pada rumah tangga turut mendapatkan pemandangan dari Fraksi Gerindera.

Pemerintah menjawab, penerapan itu akan dikenakan kepada warga masyarakat yang memerlukan layanan penyedotan lumpur tinja baik secara otomatis melalui program layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT) ataupun melalui layanan lumpur tinjau tidak terjadwal (LLTTT) dengan sarana telekomunikasi. (win)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.