Trias Politika Sistim Ketatanegaraan Indonesia Yang Di Amanatkan UUD 1945

oleh -28 views

Barabai – Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas Trias Politica yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Eksekutif adalah kekuasaan pelaksana Undang – Undang, Legislatif adalah kekuasaan pembuat undang -undang, dan Yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran terhadap Undang -Undang,kata Anggota MPR RI Antung Fatmawati saat menggelar Dengar Pendapat dengan masyarakat dan tokoh Desa Birayang,kabupaten Hulu Sungai Tengah,Jumat (1/2/2019).

Dengan adanya trias politika diharapkan praktek – praktek abuse of power yang kemungkinan dapat dilakukan oleh lembaga negara terkait tidak akan terlaksana. Sebab diantara cabang kekuasaan itu telah diterapkan suatu mekanisme Check and Balances yang dapat mengontrol jalannya cabang kekuasaan negara satu dengan yang lainnya. Pembagian ketiga cabang kekuasaan tersebut juga diikuti dengan pembentukan organ – organ negara untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diberikan oleh UUD 1945.

Namun dalam perkembangannya dan semakin kompleks masalah yang dihadapi oleh negara, setiap masing – masing lembaga tidak dapat lagi bekerja secara terpisah namun harus bekerja secara berdampingan. Yang dinamakan Division of Power merupakan sebagai pengganti dari Separation of power. Division of Power melambangkan bahwa masing masing unsur dalam tata negara kita bekerja sesuai dengan bidangnya namun bekerja beriringan menuju pemerintahan NKRI yang adil dan makmur.

Berdasarkan sistem ketatanegaraan bagaimana implementasinya berdasarkan UUD 1945. Sejauh mana sistem yang telah dibangun dan dijalankan oleh ketiga unsur ketatanegaraan tersebut telah berjalan sesuai UUD 1945.

Jika kita lihat secara struktural, setiap bagian – bagian dari sistem ketatanegaraan terbentuk atas dasar Undang – undang dasar 1945. Mulai dari dasar hukum pembentukan, hingga eksekusi atau pelaksanaan daripada sistem tersebut. Undang -undang dasar mengatur apapun yang akan dilakukan oleh bagian sesuai dengan tugas dan wewenang,jelasnya.

Menurutnya konsep pengawalan dan pengendalian merupakan teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dimana eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain. Sedangkan konsep penyeimbang kekuasaan dimaskudkan agar masing – masing lembaga tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari – hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak ada yang memiliki kewenangan mutlak. Tujuan dari check and balances sebagai sebuah sistem aturan yang menegaskan adanya mekanisme saling kontrol diantara cabang kekuasaan baik cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang didesain untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam satu cabang yang menyebabkan dominasi terhadap cabang kekuasaan lainnya.

Untuk itulah sinegritas antara sistem ketatanegaraan yang telah ada dengan Undang – undang Dasar 1945 harus dilakukan check and balances. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sdan membangun pemerintahan yang egaliter, bersih dan kuat, serta mendorong perwujudan good society, melalui penyempurnaan tata hubungan kerja yang sejajar dan harmonis diantara pilar -pilar kekuasaan negara,tutur Antung Fatmawati.(*)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.