Rotan Kalimantan, antara Kebutuhan dan Harapan

  • Whatsapp

Rotan adalah komoditas hasil hutan bukan kayu yang potensinya sangat melimpah. Indonesia merupakan negara penghasil rotan terbesar di dunia, diperkirakan 80-85% rotan dunia berasal dari Indonesia, sisanya dihasilkan oleh Philipina, Vietnam, dan negara Asia lainnya. Salah satu daerah penghasil rotan di Indonesia, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, merupakan salah satu sentra produsen rotan dimana masyarakat lokal banyak yang bergantung pada hasil rotan sebagai bahan baku kerajinan dan ekspor rotan budidaya, hingga adanya larangan ekspor.

 

Berdasarkan Permendag No. 35/M-DAG/Per/11/2011, sejak 1 Januari 2012 jenis rotan mentah, rotan asalan, rotan natural washed & sulphured (W/S), dan jenis rotan setengah jadi dilarang untuk diekspor. Pelarangan ekspor rotan tersebut bertujuan agar pemanfaatan rotan berkesinambungan dan untuk menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri.

Namun demikian, adanya larangan ekspor ini justru menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian masyarakat khususnya petani dan pengolah rotan di Kalimantan. Seperti di Kabupaten Kotawaringin Timur, ribuan pekerja dan petani terpaksa mencari pekerjaan lain, menjadi buruh di perkebunan karet, sawit, dan lainnya, akibat harga dan permintaan rotan anjlok.

 

Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara kebijakan yang ditujukan Pemerintah melalui larangan ekspor rotan dengan realita di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, karena di satu sisi Pemerintah ingin menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri dalam negeri, namun di sisi lain dari kapasitas rotan Kalimantan yang dihasilkan hanya sedikit yang mampu diserap oleh pasar lokal.

 

Hal tersebut terungkap saat Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemda serta asosiasi petani dan pengusaha rotan di Kotawaringin Timur dan Katingan, bertempat di Kantor Bea Cukai Sampit pada tanggal 5 Maret 2018. FGD tersebut bertujuan untuk memetakan kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh petani dan pengusaha rotan serta untuk mendiskusikan upaya atau kebijakan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan usaha rotan.

Saat melakukan diskusi dan dengar pendapat, Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan mendapatkan informasi bahwa persentase penyerapan rotan Kalimantan ke dalam negeri diperkirakan hanya sebesar 30% saja. “Yang menjadi pertanyaan, mau dikemanakan yang 70%, masa ditaruh begitu saja di hutan”, ungkap asosiasi.

 

Hal ini menyebabkan harga rotan menjadi anjlok, sedangkan jika dijual ke luar negeri harga rotan tersebut jauh lebih tinggi. Lebih lanjut, Bea Cukai juga melakukan beberapa kunjungan kepada pengolah rotan di Kalimantan, pengusaha mengeluhkan adanya larangan ekspor rotan “setengah jadi” yang sebenarnya merupakan barang jadi bagi industri pengolah rotan. “Padahal potensi devisa ekspornya sangat tinggi dari 1 kontainer 40ft saja bisa menghasilkan devisa 5-6 miliar Rupiah” ujar pengusaha.

 

Tingginya permintaan dan harga dari luar negeri ini justru mendorong adanya ekspor ilegal. Pengusaha mengungkapkan bahwa situasi ini justru dimanfaatkan oleh “sindikat” yang mengambil keuntungan dari adanya larangan ekspor oleh Pemerintah, “rotan kita tetap keluar, kemudian dilabeli buatan Singapura untuk kemudian dijual ke Eropa dan Amerika, Negara tidak dapat apa-apa”.

Ditinjau dari aspek lingkungan dan upaya menjaga kesinambungan hasil rotan, petani rotan di Kotawaringin Timur dan Katingan menyampaikan adanya persepsi yang salah bahwa memanen rotan akan merusak hutan dan memusnahkan rotan. Faktanya, rotan tersebut dibudidayakan dan apabila rutin dipanen akan tumbuh tunas-tunas baru dalam waktu kurang lebih seminggu.

 

“Tumbuh rambatnya rotan tergantung dari tegaknya hutan. Dengan kata lain hutan diperlukan untuk keberlangsungan rotan, rotan tidak bisa tumbuh tanpa tumbuhan induk”, tegas petani rotan.

 

Melihat kondisi ini, Bea Cukai menemukan adanya suatu tantangan bagi Pemerintah untuk bisa hadir memberikan upaya solusi yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya petani dan pengolah rotan di Kalimantan. Rotan merupakan potensi unggulan daerah bahkan nasional, yang perlu menjadi perhatian bersama.

Perlu adanya sinergi Pemerintah baik pusat maupun daerah agar bisa mewujudkan relaksasi kebijakan ekspor rotan. Berbagai upaya bisa dikomunikasikan bersama untuk mendukung adanya relaksasi ini. Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam memajukan ekonomi daerah berbasis produk rotan.

Diperlukan adanya goodwill dari pemerintah daerah untuk mengembangkan industri ini. Pemangku kepentingan seperti dalam perdagangan, perindustrian, perhubungan dan yang lain dapat saling bersinergi dalam peningkatan industri rotan. Bercermin dari adanya bursa komoditas ekspor timah melalui Pusat Logistik Berikat (PLB), dapat diterapkan pada komoditi rotan jika nantinya keran ekspor rotan dibuka, bisa saja untuk mekanisme kontrol kuantitas dan stabilitas harga dibentuk PLB khusus untuk ekspor komoditi rotan.

Selain itu, pengusaha yang dapat melakukan ekspor juga nantinya bisa dibatasi yaitu hanya Eksportir Terdaftar. Kontrol terhadap jenis dan jumlah komoditas serta ketersediaan komoditas di pasar dalam negeri diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Petani dan pengusaha rotan juga memerlukan dukungan berbagai pihak lainnya agar industri rotan dapat terus berkembang, misal dari segi pembiayaan dan infrastruktur. Dengan adanya sinergi dan dukungan berbagai pihak, hal ini diharapkan bisa menjadi solusi kebijakan yang berdampak positif melalui peningkatan devisa ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. rel/ida

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *