Soal Berita Kasus, Usia Dibawah 18 Tahun Identitas Harus Disamarkan

0
34 views

Banjarmasin – Sejumlah aturan telah dibuat agar produk jurnalistik melindungi anak yang terlibat masalah hukum. Termasuk identitas data seorang anak dalam pemberitaan harus disamarkan secara keseluruhan tanpa terkecuali, terlepas dari anak tersebut berperan sebagai pelaku, saksi maupun korban dari sebuah peristiwa dan status anak tersebut

Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rini Handayani berkata apapun status dan peran seorang anak dalam sebuah pemberitaan maka harus disamarkan.

Menurut Rini, disamarkan tersebut harus mencakup secara keseluruhan aspek identitas dari anak meliputi fisik anak, tempat tinggal anak, tempat sekolah anak, orang tua dari anak dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan hal hal yang bisa membuat identitas anak dikenali.

“Jangan ada sedikitpun tersisa satu hal yang bisa membuat anak ini dikenali, ini harus disamarkan secara keseluruhan demi masa depan anak,” ujarnya kepada wartawan banjarhits disela sela kegiatan sosialisasi pedoman pemberitaan ramah anak di Banjarmasin (11/7).

Selain itu Rini mengatakan terkait hal status usia anak merupakan manusia yang masih belum berusia 18 tahun, “meskipun seseorang yang sudah memiliki anak dengan kondisi masih belum mencapai umur 18 tahun tetap dia tergolong usia anak,” ucapnya.

Lanjutnya meskipun identitas dibuka secara gamblang oleh aparat hukum namun tetap harus disaring oleh insan pers dan jajaran redaksi, “karena sudah merupakan kewajiban pers melindungi itu sesuai dengan hukum yang diatur dalam Pasal 19 UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” tegasnya.

Sementara itu Perwakilan Dewan Pers, Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan, Jamalul Insan membenarkan pernyataan identitas anak harus disembunyikan atau disamarkan secara keseluruhan tanpa meninggalkan jejak yang berdampak pada mudahnya identitas anak dikenali.

“Wajah, badan selain itu kerabat, alamatnya, maupun dimana anak ini sekolah secara keseluruhan harus disamarkan, tidak boleh tersisa sedikitpun,” katanya.

Jamal melanjutkan Terlebih Dewan Pers bersama Kementrian PPPA sudah melakukan nota kesepahaman atau MoU beberapa waktu lalu terkait penentuan kategori usia anak yang disepakati dengan batasan umur 18 tahun.

“Jadi kalau masih dibawah 18 tahun, ini harus di samarkan sesuai dengan batasan yang sudah disepakati terlepas dari peran dalam kasus ataupun statusnya di masyarakat,” pungkasnya. nik/rel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.