Dasawisma Jadi Acuan Pemangku Kebijakan

  • Whatsapp

Marabahan – Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan Hj Saraswati Dwi Putranti mengatakan, Tim Penggerak PKK Batola merupakan mitra pemerintah sangat berpotensi untuk membantu pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Menyinggung tentang kegiatan bimtek, Ketua TP-PKK Batola yang akrap disapa ibu Saras mengatakan,  bimtek penyuluhan dan pengelolaan program dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan tertib teknis administrasi pengurus meningkaatkan kapasitas kader dalam menjalankan peran sebagai anggota PKK serta agar dapat lebih berperan dalam mendukung program Pemkab Batola.

“Dasawisma merupakan program Tim Penggerak PKK nasional yang mana kelompok ibu berasal dari 10 keluarga bertetangga bekerjasama demi jalannya suatu program,”ujar Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Kuala Hj Saraswati Dwi Putranti Rahmadian, pada saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Program Penyuluhan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LP3PKK) di Aula Selidah Kantor Bupati Batola, Selasa (15/10).

Pengumpulan dana, kuisioner dan tertib administrasi, menurut dia, salah satu bentuk tanggungjawab dasawisma yang hasilnya diteruskan pada ketua PKK.

“Sesuai dengan komitmen antara Gubernur Kalimantan Selatan dan seluruh Kepala Daerah untuk mengaktifkan Dasawisma, maka kami rasa perlu adanya pelatihan semacam ini. Karena kedepannya data yang dikumpulkan oleh Dasawisma menjadi acuan oleh pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan di daerahnya,” tambahnya.

Saras juga mengatakan, selain itu pelatihan yang diikuti oleh 68 peserta ini diharapkan memberi pencerahan pada peserta mengenai tugas dan fungsi PKK.

“Anggota PKK harus mengetahui bahwa PKK adalah mitra pemerintah, sehingga berperan besar ikut membantu mendukung program pemerintah,” ucap Saras.

Dalam waktu dekat, terang dia, akan ada pelatihan lanjutan untuk Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 dan Pokja 4.

“PKK terutama Dasawisma yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kedepannya akan menjadi andalan pemerintah dalam menampung aspirasi masyarakat maupun mengumpulkan data untuk mendukung program Pemerintah,”ungkapnya.

Untuk diketahui bimbingan teknis berlangsung dengan sistem kelas per-Kecamatan. Selain itu ada kelas untuk Ketua PKK Kecamatan dan Bendahara mengenai Dasawisma.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *