LSM dan Ormas di Barito Utara Unjuk Rasa Minta 2 Warga yang Ditahan Karena Terlibat Karhutla Dilepaskan

  • Whatsapp

Muara Teweh,Ratusan warga peladang melakukan unjuk rasa ke  DPRD Bartito Utara hingga ke Kantor Pengadilan Negri Muara Teweh, Jumat (7/12).

Aksi unjuk rasa di kawal perwakilan ormas dan LSM yakni, DAD, AMAN, Pemuda Kaharingan, HMI, PC, Dayak Misik, dan Gerdayak.

Masa demo menuntut hak para peladang diperhatikan dan meminta dua peladang yang di tahan di Pengadilan Negeri Muara Teweh Antonius dan Saprudin dibebaskan.

Apeng salah satu keluarga Antonius menjelaskan, kepada awak media, ada kejanggalan kejadian hingga Antonius didakwa menjadi tersangka pembakar ladang. Kronologinya berawal dari salah seorang Kepala Sekolah SDN Desa Kamawen Hartutut yang mendapat permintaan Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Barito Utara Gajali Rahman untuk mengambil foto titik api. Sebagai syarat memastikan agar BPBD Barut dapat memastikan untuk turun memadamkan api yang memang pada saat itu telah terjadi kebakaran hutan di Kilometer 3 Jalan Tembus antara Desa Kamawen dan Desa Paring Lahung.

“Saat pengambilan foto titik api, HP Hartutut merekam wajah dan badan Antonius, karena belum bisa menggunakan aplikasi Whatshap Android, saat mau kirim foto ke akun Gajali Rahman. HP Hartutut terkirim ke akun Facebook pribadinya. Sehingga sepertinya foto ini langsung jadi modal anggota Polsek Kecamatan Montallat untuk melakukan proses pemanggilan dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Antonius. Hal itu di buktikan dengan surat pernyataan Hartutut tanggal 5 Desember 2019,” kata Apeng yang dibenarkan Aminudin juga istri korban serta warga Kamawen yang hadir pada saat itu.

Para pengunjuk rasa didampingi Wakil Ketua DPRD Barito Utara Permana Setiawan dan Beny Siswanto bersikukuh meminta keadilan agar 2 peladang dibebaskan dulu melalui proses pemindahan tahanan rutan menjadi tahanan rumah. Sekalipun proses hukum tetap berjalan.

Namun Ketua Pengadilan Negri Muara Teweh Cipto Hosari yang didampingi Humasnya Teguh Indarso mempersilahkan keluarga peladang mengajukan surat permohonan saat persidangan. “Karena pengadilan telah mengatur untuk melakukan proses hukum tidak mungkin akan menabrak hukum itu sendiri. Masyarakat harus yakin bahwa kami akan akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya dalam proses ini,” katanya. (Hison)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *