SMSI

Protes Oplosan BBM, KPPPI dan Organda Boikot Aktifitas Angkutan Penumpang

Protes Oplosan BBM, KPPPI dan Organda Boikot Aktifitas Angkutan Penumpang

Ternate – Ratusan Pengunjuk Rasa yang tergabung dalam Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (KPPPI), Maluku Utara (malut) bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) Halmahera Selatan (halsel). Mengunjungi Kantor Kepolisian Resot (Polres) Halsel dan PT. Pertamina terminal bahan bakar minyak (TBBM) Labuha. Pada Senin, (9/12/2019).

Massa aksi yang menggunakan satu Unit Open Cup dilengkapi saon sistem beserta dam truk dan sejumla angkutan umum mikrolet sekitar pukul 09.30 Wit. berkumpul di tugu ikan Desa Tomori Kecamatan Bacan dan menyampaikan orasi secara bergantian, Sekitar 30 menit massa kemudian menuju Polres Halsel dan PT. Pertamina TBBM Labuha. Jelas ketua KPPPI Malut muhamad saifudin kepada media ini melalui via whatsapp. Selasa, (9/12/2019).

Dalam orasi tersebut, Massa aksi mendesak Polres Halsel agar menyelidiki oknum pengoplos BBM di SPBU Labuha yang dapat merugikan semua pihak, selain itu kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 32 Desa dan Kehilangan Uang Dana Desa. yaiitu Desa Bisui Kecamatan Gane Timur Senila Rp 100.000.000 yang di tangani Polres Halsel yang dinilai tidak transporansi dan mangkrak Proses penyelidikannya.

“Kami meminta dengan tegas kepada pihak Polres Halsel agar segera menyelidiki oknum pengoplos BBM karena ini kejahatan yang luar biasa, semua kendaraan mengeluarkan asap atas ulah Pihak PT. Babang Raya dan TBBM Labuha”,Teriak Ketua Organda, Ichsan Barmawi, dalam Orasinya.

Sementara Muhamad Saifudin dalam orasinya menduga kelangkaan BBM di Halsel disebabkan oleh distribusi yang inprosedural, ada pihak tertentu yang sengaja mendistribusi BBM Supsidi kepada pihak yang seharusnya menggunakan BBM industri sehingga kebutuhan konsumen subsidi membengkak karena penyedia pertamina banyak di alokasikan ke tempat lain.

Menurut muhamad Dugaannya setelah permintaan BMM dari PT. Babang Raya kepada PT. Pertamina TBBM labuha dan di salurkan ke APMS, SPBU dan SPDN ada pihak tertentu yang sengaja main dan menyalurkan ke tempat lain sehingga kebutuhan masyarakat membengkak dan terjadi kelangkaan BBM beberapa waktu lalu, olehnya itu kami harapkan pihak penegakan hukum lebih ketat dalam pengawasan.

Selain itu massa juga mendesak pihak Kejari Halsel untuk mengusut dugaan Tindak Pidana Korupsi Temuan BPK atas SPPD Fiktif DPRD Halsel senilai Rp. 1,5 miliar dan mendesak Bupati dan Wakil Bupati Halsel bertanggung jawab atas temuan BPK terkait SPPD fiktif Perjalanan Dinas (Uang Saku) Bupati dan Wakil Bupati Halsel senilai Rp. 3,5 miliar. Ungkap Muhamad Saifudin

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan