Ini Alasan dan Penyebab Bupati Kotabaru ‘Bekukan’ Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati

  • Whatsapp

Kotabaru- Bupati Kotabaru H Sayed Jafar menanggapi adanya pernyataan Wakil Bupati Kotabaru H Burhanuddin yang belum menerima hak-haknya selaku Wakil Bupati Kotabaru.
Diberitakan media ini, Wakil Bupati Kotabaru mengaku dirinya sudah menjalankan istruksi Gubernur Kalsel sesuai surat bernomor 120/1125-PEM/2019 dengan hal Surat Tindak Lanjut Mentri Dalam Negeri. Ada 4 poin dalam surat tersebut termasuk arahan masuk kantor kembali. Termasuk pengembalian hak-haknya selaku wakil bupati.

“Iya memang sebulan lalu saya sudah masuk kantor ke Pemkab Kotabaru, tapi ya itu tadi. Saya hanya duduk-duduk saja, terima tamu. Tapi hak-hak saya sesuai surat Gubernur Kalel belum dijalankan oleh Bupati Kotabaru,” katanya, dirumah dinas wakil bupati, Senin (9/12/2019).

Menindaklanjuti pernyataan tersebut, secara khusus Pemkab Kotabaru memberikan klarifikasinya ke infobanua.co.id guna menyibak ketidak jelasan persoalan yang membelit antara Bupati H Sayed Jafar dan H Wakil Bupati Burhanuddin.

Bupati Kotabaru mensikapi persoalan pelik ini juga melayangkan surat ke Ombudsman Kalsel yang juga mempertanyakan persoalan ini.

“Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah , Bupati tentu saja harus mentaati Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu keuangan Daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektil efesien,ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhalikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untukmasyarakat,” sebut bupati.

Kata bupati, apa yang dilakukan oleh Wakil Kepala Daerah dua tahun terakhir ini ( sebagaimana yang telah di jelaskan Dalam Surat Penjelasan sebelumnya ) berpotensi bertentangan dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20-16 Tentang Pedoman Keuangan Daerah. Selanjutnya Guna Meniawab pertanyaan Ombudsman ” Apakah Hak – hak Keuangan sebagaimana yang di keluhkan oleh pelapor ( Waktl Bupati ) dibayarkan oleh Pemerintah kabupaten Kotabaru ?”

Jawabannya adalah bahwa Hak – hak Keuangan sebagaimana yang di keluhkan oleh pelapor ( Wakil Bupati ) sebagaimana diatur oleh pasal 8 PP No 109 Tahun 2000 sudah dibayarkan oleh Pemerintah kabupaten Kotabaru .

Kecuali untuk biaya Penunjang Operasional yang sejak 2018 belum dilakukan pembayaran dan hal itu lebih karena di sebabkan :

Pertama, wakil Bupati tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang – undangan, adanya bentuk indispliner wakil Bupati yang melepaskan diri dari kewajiban konsolidasi dan koordinasi.

Berjalan sendiri dengan mengesampingkan pertanggung jawaban Wakil Bupati kepada Bupati Kotabaru sebagaimana Hakikat keberadaan Wakil Kepala Daerah menurut Undang Undang yaitu MEMBANTU Kepala Daerah dalam pelaksanaan Roda pemerintahan.
Selama ini Wakil Bupati Kotabaru tidak pemah menjalankan tugas dan tidak masuk kantor dalam waktu yang relative lama , sehingga sangat menghambat jalannya Roda pemerintahan,

Kedua, secara Administratif keuangan dan factual mulai Tahun 2018 sampai dengan sekarang Belum Ada Permintaan Pembayaran yang disertai BuKi Realisasi Atas dikeluarkannya Biaya Penunjang Operasional oleh Wakil Bupati Apakah Wakll Kotabaru Kembali Berkantor ?

Bahwa Sesuai dengan Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 12011128-PEM2I19 Perihal Tindak Lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 25 September 2019 yang di tujukan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru point (4) yang isi nya ” Wakil Bupati Agar melakukan Aktivitasnya kembali di Kantor Bupati Kotabaru disertai hak hak keuangannya’

Disebutkan, Wakil Bupati beraktivitas pada, Senin (28/10/2019), Kamis (3l/10/2019), Minggu (3/11/r 2019 (Menghadiri Pembukaan MTQ), Selasa (5/11/2019), Selasa (12/11/2019), Rabu (13/12/2019). Bahwa rata rata Jam kerja Wakil Bupati Berada dikantor pukul 9.00 Wita s/d Pukul 12 .00 Wita, dan sampai terakhir pada tanggal 21 November 2019 sampaidengan ditanda tangani nya sural ini Wakil Bupati kembali tidak melakukan aktivitas di Kantor Bupati Kotabaru serla tidak melakukan Koordinasi untuk menyelenggarakan pemerintahan di kabupaten Kotabaru

Dalam surat yang disampaikan ke Ombudman Republik lndonesia perwakilan Kalimantan Selatan Nomor: LNJ-0013/OR|-PW22.O410056.2O19|XV2019 tertanggat 13 November 2019 Perihal permintaan Penjelasan Keduabersama ini disampaikan hat-hal sebagai berikut: Berkaitan denoan Pembaqlan Denunlanq Biava ODerasional : Sebagaimana di sebut kan dalam pasal 8 peraturan Pemerintah No 1Og Tahun 2000 Tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menyebutkan,,

“Utuk pelaksanaan tugas tugas kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan : a. Biaya Rumah Tangga, b. Dst.. . -. . …… … hingga Huruf h. Biaya Penuniang Op€rasional dipergunakan untuk kootdinasi penanggulangan kerawanan social masyanakal, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung Tugas Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah,” .

Bahwa Tugas Wakil Kepala Daerah disebutkan dalam Pasal 66 Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66 (1 ) Wakil kepala daerah.

“Maka Tidak Tepat Apabila Wakil Bupati mempersoalkan Biaya Penunjang Operasional,jika tidak Berlandaskan kewenangan, apalagi secara factual dan legal Formal tidak pemah ada Mandat atau delegasi kewenangan yang diberikan oleh Bupati kepada Wakil Bupati.apalagi jika Biaya Penunjang operasional keluar dari maksud diberikannya,”

Biaya Penunjang operasional itu sendiri Bupati Kotabaru tidak sependapat Apabila Biaya Penunjang Operasional dinyatakan merupakan Hak Keuangan Wakil Bupati yang melekat dan serta merta ada dengan dasar pasalS peraturan Pemerintah No 109Tahun 2000 Tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Hak keuangan Berupa Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati Akan muncul apabila Wakil Bupati Menjalankan secara benar Tugas dan Fungsinya , dengan dasar kewenangan yang diberikan Bupati berupa Mandat, Delegasi atau bentuk lain nya sebagaimana yang diatur peraturan perundang – undangan.

Sehingga apabila Wakil bupati sebagai Pelapor mempersoalkannya adalah tidak tepat dan tidak mempunyai Legal standing Bahwa Jika lebih di cermati secara seksama peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2000 Tentang kedudukan keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah khususnya Pasal I ayat (2) Besarnya Biaya penunjang Operasional Hanya diperuntukan kepada Kepala Daerah (tidak disebutkan ada wakil Kepala Daerah ) berbeda dengan Pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan Besarnya Biaya Penunjang Operasional diperuntukkan kepada Kepala daerah Iwakil Daerah Provinsi

Makna nya berarti memang khusus bagi Pemerintah Kabupaten Biaya Penunjang operasional dalam hal ini hanya diperuntukan untuk Bupati (kepala Oaerah ) Selanjutnya Bahwa dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Keuangan daerah Bab ll pasal (5) ayat (1) disebutkan Kepala Daerah Selaku kepala pemerintah Daerah Adalah Pemegang Ketuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Rel/ang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *