Staf Ahli Presiden Bidang Hukum Adat Minta Pemkab dan DPRD Mura Tuntaskan Raperda Hukum Adat

376 0

Puruk CahuKunjungan staf Ahli kepresidenan masyarakat hukum adat Drs. Yando Zakaria didampingi Ketua Yayasan Pemberdayaan dan Pengajian Masyarakat dan Masyarakat Adat Kalimantan (YPPMMA-KT.) Merangkap menjadi perwakilan Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalteng, serta juga Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Murung Raya ke DPRD Murung Raya Rabu (12/2/2020) siang

Kedatangan staf kepresidenan tersebut bermaksud agar pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Murung Raya bisa menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengakuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Murung Raya

“Karena pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga menjadi salah satu syarat untuk mewujudkan Mura Emas tahun 2030,” ungkap Yando saat petemuan di ruang kerja Waket II DPRD Murung Raya.

Menurut Yando juga, apabila keberadaan masyarakat hukum adat ini belum ada pengakuan dari pemerintah daerah, maka dipastikan cita-cita Mura Emas tahun 2030 akan sulit terwujud.

Tidak hanya itu, Yando juga meminta agar pemerintah daerah dan DPRD bisa fokus untuk menyelesaikan tata batas antar desa dan kecamatan, serta sekaligus membuat peta desa.

“ Karena wilayah masyarakat adat ini penting agar hak-hak masyarakat adat terlindungi. Tidak hanya itu, sekarang keberadaan hutan adat bukan lagi dipandang sebagai hutan negara berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK),” tambah Yando.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mura, Rahmanto Muhidin dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan,” sangat berterimakasih kepada staf kepresidenan karana sudah mau menyempatkan diri berkunjung ke DPRD Kabupaten Mura.

Mengenai maksud dan tujuan kedatangan staf keperesidenan tersebut, Rahmanto menyatakan, masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Mura ini secara de facto memang ada, karena dari dulu memang sudah hidup, tumbuh dan berkembang.

“Namun secara de jure yang perlu ditindak lanjuti oleh Pemda melalui Dinas Lingkungan Hidup  melalui kegiatan  inventarisasi, pemetaan dan validasi tentang keberadaan masyarakat hukum adat.,” jelas Rahmanto.

Untuk diketahui, kedatangan Staf Kepresidenan Bidang Masyarakat Hukum Adat, Yando Zakaria ke Kabupaten Mura sebenarnaya untuk menjadi salah satu nara sumber pada kegiatan Seminar dan Loka Karya yang mengangkat tema Menuju Murung Raya Emas 2030 Tentang Pertambangan, Keadilan Sosial dan Pembangunan Berkelanjutan. (Iwan)

Related Post

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *