Koalisi Lawan Corona Desak Pengawasan terhadap Kemenkeu dan Kemendes Diperkuat

  • Whatsapp

Infobanua.co.id – Alih-alih dana desa pada tahap pertama ini direalokasi untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa-desa, justru banyak desa yang belum memperoleh dana desa tahap pertama.

Hal ini terungkap setelah Presiden Joko Widodo menyatakan geram pada saat Rapat Terbatas hari ini.

Jokowi mengatakan dana desa Rp 72 T Baru Tersalur 13% atau 32 persen dari pagu tahap pertama yaitu 40 persen.

Analis kebijakan Koalisi Lawan Corona, Iwan Sulaiman Soelasno menyatakan kekecewaannya dengan kinerja Kemenkeu dan Kemendes sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penyaluran dana desa.

“Apa yang harus direalokasi oleh pemerintah desa di seluruh indonesia, ternyata banyak Pemdes yang belum menerima dana desa tahap pertama. Sementara untuk melawan pandemi Covid-19 ini sangat dibutuhkan ketersediaan dana segar termasuk untuk perkuat daya beli”, tegasnya.

Iwan mendesak semua pihak untuk lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan kepada Kemenkeu dan Kemendes terutama disaat darurat seperti ini dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Kami ingin DPR, DPD RI awasi secara ketat penyaluran dana desa di masa pandemi covid-19 ini. Para Menko juga harus perkuat koordinasi dengan Kemenkeu dan Kemendes. Pak Wapres itu kan Ketua DPOD dengan salah satu tugasnya memberi pertimbangan soal dana desa, Pak Wapres bisa memanggil Mendes dan Menkeu soal ini. Kami belum melihat peran Pak Wapres disini”, tutupnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *