Fraksi KSKB Pertanyakan Lambannya Penanganan Covid-19 di Bangka Selatan

78 0

Wakil Ketua Fraksi KSKB DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Samsir ST MM. (Dok)

BANGKASELATAN — Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa (F-KSKB) DPRD Kabupaten Bangka Selatan sangat menyayangkan lambatnya penanganan wabah Covid 19 di Kabupaten Bangka Selatan.

Pasalnya sudah masuk minggu ketiga ini, Alat Pelindung Diri (APD), yang menjadi salah satu fasilitas kesehatan dalam rangka melawan corona ini, belum sampai distribusinya ke Intansi yang bersentuhan langsung dengan wabah covid 19 seperti RSUD, Puskesmas, Pustu dan Posyandu.

“Hal ini terbukti dengan adanya inisatif dari  instansi membuka rekening sumbangan, karena kekurangan APD. Seperti yang dilakukan Direktur RSUD, dan Kepala Puskesmas Airgegas, serta banyaknya sumbangan dari masyarakat dan instansi lainnya,” sesal Samsir ST MM, Wakil Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa, Kamis (9/4/2020).

Selama ini, kata Samsir, baru masuk APD dan Rapid Test yang dialokasikan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Padahal sudah ada alokasi anggaran sebanyak Rp 24, 7 Miliar sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.

“Dan kami dari Fraksi Keadilan Sejahtera Kebangkitan Bangsa ( F-KSKB ) atas seijin Ketua Fraksi menyarankan agar Pemkab tetap berpedoman  kepada aturan yang sudah ada dan segera menyampaikan estimasi dan perubahan Anggaran untuk penanganan Covid 19 tersebut,” ungkap Samsir.

Menurut Samsir, pihaknya mengetahui bahwa sebagian anggaran sudah digunakan, karena memang sekarang ini kondisi dalam keadaan darurat dan keadaan luar biasa.
Sebagaimana yang sudah diamatkan dalam Pasal 28 ayat ( 4 dan 5 ), memang menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat, maka Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan  Perubahan APBD dan/atau disampaikan ke dalam capaian Laporan Realisasi Anggaran( LRA ).

Dalam hal ini Pemda harus mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran berakhir.  Hal ini juga diamanatkan dalam UU no 23 tahun 2014 pasal 316 ayat  ( 2 dan 3 ).

“Kami hanya mengingatkan agar pengguna anggaran dapat mengunakan anggaran sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penanganan covid 19, serta untuk mensubsidi masyarakat yg terimbas langsung dengan covid 19,” ucap Samsir.

Pimpinan Fraksi KSKB, kata Samsir, telah meminta dan mengintruksikan kepada anggota Fraksi yang tergabung dalam Komisi 1 DPRD Bangka Selatan agar melakukan fungsi pengawasannya,  karena RSUD, Dinas Kesehatan dan Puskesmas merupakan tupoksi dari Komisi 1. Penanganan covId 19 ini banyak dialokasikan untuk belanja barang habis pakai dan sangat rentan dengan penyimpangan.

“Untuk itu juga kami mengajak semua elemen untuk mengawasi penggunakan anggaran ini, terutama distribusi barang yang sudah dibelanjakan untuk APD dan Rapid Test dan semuanya yang berhubungan dengan covid 19. Terutama untuk instansi yang bersentuhan langsung seperti RSUD, RS Pratama , Puskesmas dan Pustu agar memberikan data penerimaan distribusi APBD yang akurat,” ujar Samsir . (DOI)

Related Post

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *