Kuasa Hukum KSU Sinar Jaya Laporkan Pihak yang Keluarkan AJB Atas Tanah Negara

315 0

Aceh Timur I – Pengacara Senior Dr. Darwis Anatami, SH, MH Kuasa Hukum KSU Sinar Jaya merasa heran atas penjelasan dari Ketua Kopersasi Produsen Sinar Maju Muhammad Rizal kepada awak Media. Yang dengan bangganya mengatakan, koperasi produsen Sinar Maju memiliki izin pengelolaan dari dinas terkait dan surat akta jual beli dari oknum pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT) di Aceh Timur.

“Kami menduda ada pihak pihak lain yang ikut terlibat dalam kasus ini, bukan hanya PPAT tapi ada pihak pihak lain. Ini harus diusut tuntas,” kata Darwis, Kamis (16/ 4/2020).

Kata Darwis,  dirinya mempertanyakan siapa yang menjual tanah negara dan siapa yang membeli tanah milik negara tersebut. “Padahal yang dibolehkan ganti rugi itu sudah dilakukan oleh klien kami,” sebutnya lagi.

Menurut Darwis, jika seseorang menguasai sebidang tanah negara bebas dan ingin mengalihkan pengelolaan atau penguasaannya kepada pihak lain. Bukan cara jual beli, tapi melalui ganti rugi. Apabila diatas tanah tersebut sudah ada tanaman dan/bangunan. “Sekarang yang kita pertanyakan siapa yang jual tanah klien kami kok bisa Notaris membuat Akta Jual Beli ( AJB ) dan AJB ini dikeluarkan tahun 2019, sedangkan klien kami sudah memiliki surat sebelum tahun 2019. Sudah ada hak diatas tanah itu, kan aneh! Seorang notaris tidak dengan AJB yang mencapai 200 AJB dan bisa lebih dibuatnya di Desa Blang Tualang, Kecamatan Birem Bayen Kabupaten Aceh timur Provinsi Aceh,” katanya.

Darwis mengatakan, kasus ini tanpa dilaporkan, sebenarnya para penegak hukum. Baik Kejati, Polda maupun Polres Aceh Timur, Polres Langsa dan Kejaksaan Aceh Timur sudah bisa melakukan penyelidikan. Terhadap AJB diatas milik tanah negara yang dilakukan oleh Notaris/PPAT atau pihak pihak lain yang diduga ikut terlibat.

“Kami minta kepada aparat hukum terkait untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap masalah ini, termasuk dan tidak terkecuali Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT) yang menerbitkan Akta Jual beli tanah atas tanah Negara,” katanya.

PPAT yang membuat AJB diatas tanah negara, kata Darwis, dinilai sudah melanggar Kode Etik atau tidak. Dalam hal ini yang diberikan wewenang oleh Negara untuk melakukan Audit adalah Majelis Pengawas Notaris/PPAT Daerah atau disingkat MPD.

“Kita bukan hanya melaporkan secara Pidana maupun Perdata, juga kepada pihak MPD dapat menindak PPAT yang diduga punya andil besar ikut serta menjual tanah negara. Disamping itu, kami sebagai Kuasa Hukum segera menyurati pihak Kementerian BPN Pusat, Kakanwil BPN Aceh maupun Kepala Kantor BPN Aceh Timur,” tutup Darwis.

penulis: Wildan Hanafi

Related Post

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *