Soal Pekerjaan Normaliasi Di Tempuran, DPUPR Karawang Tidak Perlu Terganggu Oleh Opini

0
25 views

Karawang, infobanua.co.id – Pekerjaan normalisasi irigasi di Dusun Pulo Mas, Desa Jayanegara, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang merupakan bentuk upaya antisipasi adanya banjir dan untuk melancarkan aliran air ke area lahan pertanian masyarakat menjelang musim tanam.

Atas dasar permintaan masyarakat petani melalui Kepala Desa (Kades) Jayanegara dan di bantu oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan (Dapil IV) sebagai aspirator kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang.

Berdasarkan hasil penelusuran awak media ke lokasi. Jejak administrasi dalam bentuk surat permohonan Kades kepada DPUPR Karawang, memang ada. Permohonan tersebut di perkuat dan di dukung oleh aspirator anggota DPRD Karawang Davil IV.

Pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan ketika di minta pendapatnya perihal proyek normalisasi tersebut mengapresiasi langkah Kades dan aspirator. “Bagus dong kalau Kades dan anggota Dewan aspiratif begitu, patut kita apresiasi. Artinya ini pekerjaan tanggap darurat dalam menghadapi musim tanam.”, Katanya.
Senin, 6/4/2020

“Ini kita bicara ratusan, bahkan mungkin ribuan nasib masyarakat petani yang akan melakukan penanaman padi di wilayah tersebut, mereka butuh supply air yang baik untuk mengairi sawahnya, tentu satu – satunya cara dengan di lakukannya normalisasi saluran irigasi, agar tidak terjadi penyumbatan yang berdampak pada kekeringan atau sebaliknya, akan terjadi banjir, ketika air di hulu besar. Karena tidak menutup kemungkinan curah hujan masih sangat tinggi? Buktinya sampai masuk Bulan April saja masih ada hujan.”, Jelasnya.

“Ya ini masuk kategori pekerjaan tanggap darurat, sama halnya seperti normalisasi di Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang. Bahkan pekerjaan tersebut di kerjakan pada Bulan Februari, karena memang tanggap darurat banjir. Jika sudah banjir, sudah dapat di pastikan berdampak pada hal – hal lain.”, Ujarnya.

“Dalam kontek tanggap darurat tidak masalah kok. Jangankan pekerjaan yang bersifat jasa, pekerjaan kontruksi saja boleh. Saya ambil contoh pekerjaan pembangunan jembatan Unsika di Kecamatan Telukjambe Timur. Ketika terjadi force majeure, boleh di kerjakan lebih cepat.”, Terangnya.

“Padahal waktu itu sudah habis Tahun Anggaran 2019, karena terjadinya longsor di sekitar jembatan tersebut di akhir Desember 2019. Tidak ada anggaran untuk membuat sarana penunjang antisipasi longsor susulan? Ya satu – satunya cara di kerjakan dulu, dan di bayar pada Tahun Anggaran selanjutnya, karena tanggap darurat.”, Ungkapnya.

“Lalu apa bedanya dengan pekerjaan normalisasi dalam keadaan darurat banjir dan untuk menghadapi musim tanam? Masih bagus ada yang mau mengerjakan.”, Tegasnya.

“Lalu soal dugaan adanya akal busuk oknum pejabat DPUPR Karawang yang hanya ingin menyelamatkan fee proyek. Saya anggap itu curiga yang berlebihan.”, Sesalnya.

“Pertanyaannya, emang ada ya fee untuk pejabat dalam proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau uang Pemerintah lainnya? Saya sarankan, sebaiknya tidak perlu lah menduga – duga dengan praduga yang tidak jelas.”, Herannya.

“Azas praduga boleh saja, tapi setidaknya harus ada petunjuk permulaan. Saya prihatin dan kasihan terhadap pejabat DPUPR Karawang kalau sampai di duga – duga tidak karuan begitu.”, Tegasnya.

“Saran saya untuk DPUPR Karawang, jangan terganggu dengan opini yang berkembang. Toh masyarakat sangat apresiasi kok, malah perwakilan masyarakat petani ada yang menghaturkan terima kasih kepada anggota DPRD Davil IV yang telah menyampaikan aspirasi kepada DPUPR Karawang. Tentu rasa terima kasih serta bahagia masyarakat tersebut tertuju pada DPUPR Karawang juga.”, Pungkasnya.
(HS/Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.