Sekretaris Karang Taruna Mosio: BLT Harus Diberikan Kepada Seluruh Masyarakat Desa

  • Whatsapp

Halmahera Timur – Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program pemerintah berjenis pemberian uang tunai kepada masyarakat baik bersyarat maupun tak bersyarat untuk keluarga miskin. Adanya pandemic Corona Virus Disease (Covid-19) ini dapat berdampak pada sendi-sendi pertumbuhan perkonomian masyarakat, dengan begitu pemerintah pusat memberikan konpensasi sebesar Rp.600.000 per keluarga miskin dan akan diberikan selama tiga bulan kepada masyarakat miskin melalui BLT-Dana desa.

BLT akan diperuntukkan kepada seluruh keluarga yang tercatat dalam data terpadu Kemensos. Dengan syarat, keluarga tersebut belum menerima bantuan sosial lain seperti, program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan kartu pra kerja sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2020.

Menanggapi Hal ini, Marwan Buka Sekertaris Karang Taruna Mosio Desa Bokimaake, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, kepada infobanua.co.id Minggu (17/05/2020), menjelaskan, harusnya pemerintah tidak menganggap bahwa Bantuan Langsung Tuani (BLT) Dana Desa ini hanya diberikan kepada keluarga miskin tetapi harus diberikan kepada seluruh masyarakat desa yang berhak karena Dana Desa adalah hak seluruh masyarakat desa.

“Sebab kita hari ini menghadapi bencana non alam yakni Corona Virus Disease (Covid-19). bencana ini tidak mengenal status keluarga miskin atupun keluarga kaya. Logikanya sederhana, anggaran BLT yang diambil dari Dana Desa ini kerena adanya bencana non alam (covid-19) dan bukan karena banyaknya keluarga miskin yang terdapat dalam suatu desa sehingga desa tersebut melalui pemerintah membuka anggaran BLT dari total Dana Desa yang ada,” Kata Marwan.

Marwan menuturkan, Disisi lain pemerintah desa juga jangan terlalu kakuh dalam memahami regulasi dari Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa, jika kita perhatikan secarah ekspilisit dari Permendes tersebut tidak ada satu ayat dalam pasal 8A ayat (1), (2), (3), (4), dan lampiran II yang mengatur ketentuan larangan dan tidak berhaknya satu masyarakat yang apabila telah mendapatkan bantuan seperti PKH, BPNT dan bantuan sosial lainnya untuk tidak mendapatkan BLT Dana Desa kembali.

“Saya ambil contoh di Desa Bokimaake Kecamatan Wasile Tengah, jumlah masyarakat terbilang sedikit dibandingkan dengan jumlah uang yang ada. Nah jumlah keseluruhan 174 KK sementara yang akan menerima BLT-Dana Desa itu hanya 69 KK dari total jumlah KK yang ada,” Cetus Marwan.

Marwan menambahkan, Sementara Anggaran Dana Desa Bikimaake sebesar 1,006,000,000 (satu milyar enam juta rupiah) berdasarkan metode dan mekanisme penyaluran maka mengalokasikan BLT-dana desa sebesar 30% dari jumlah dana desa. Rp 1,006.000.000 (satu milyar enam juta rupiah) bagi 30% = 301,800,000 (tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah)

“Terus jika dikurangi Rp.1,800 per 3 bulan untuk 69 KK, maka anggaran yang terserap sebanyak Rp.124.200 (seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupia) sedangkan anggaran yang tersisa sebesar Rp.177,600,000 (seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus ribu rupia), dari pada uang atau anggaran sisah itu digunakan untuk pembangunan fisik pada situasi pandemi seperti ini, maka lebih baik dibagikan saja uang itu secara adil kepada masyarakat yang berhak,” Tutup Marwan Buka.

(Yusri)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *