Diduga Fitnah dan Cemarkan Nama Baik, Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukum Disiplin ASN Pemkab Tala Akan Dilaporkan ke Polda Kalsel

0
723 views

Banjarmasin– Melalui kuasa hukum Bujino A Salan K SH MH, dua pejabat eselon II ASN Pemkab Tanah Laut mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Abdillah MPd dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) H Achmad Taufik SPd MAP—yang telah dibebaskantugaskan dan kini mendapat posisi baru. Akan melaporkan Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukum Disiplin Pemkab Tala ke Polda Kalsel, karena diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik kepada dua pejabat Pemkab Tala.

“Kami akan melaporkan Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukum Disiplin Pemkab Tala ke Polda Kalsel, karena ada dugaan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik dua klien kami, pejabat eselon II Pemkab Tala Abdillah MPd dan H Achmad Taufik SPd MAP,” kata kuasa hukum Bujino A Salan, Jumat (8/5/2020).

Kata Bujino, pihaknya akan mengirimkan surat ke Kantor KASN dan juga melaporkan Tim ke Polda Kalsel. “Kami akan surati KASN karena kami menilai rekomendasi tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukum Disiplin Pemkab Tala belum memenuhi syarat dan akan melakukan upaya hukum dengan melaporkan Tim ke Polda Kalsel karena diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik dua pejabat ASN yang dipecat,” katanya.

Menurut Bujino, dasar pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukum Disiplin Pemkab Tala dinilai sangat premature belum valid dan final.  “Karena hanya berdasar dugaan, karena tuduhan kepada dua ASN belum terbukti dan belum ada bukti pelanggaran,” katanya.

Sementara, mantan Satpol PP dan Damkar Pemkab Tala H Achmad Taufik SPd MAP menceritakan kronologi dirinya dipecat dari jabatannya, yakni tanggal 28 Februari 2020 dirinya bersama Abdilah MPd mantan Kadisdik Tala diberhentikan dari Jabatan Tinggi Pratama (JTP).

Lalu 1 April 2020 dirinya dikembalikan pada jabatan yang semula selaku Kasatpol PP dan Damkar Pemkab Tala. Kemudian, 1 Mei 2020 dirinya kembali dibebas tugaskan dari jabatannya dari JPT.

“Pada satu kesempatan, Bupati Tala memberikan informasi alasan melakukan pemecatan. Karena saya melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat dan sangat fatal. Tuduhan ini sangat disayangkan, karena keluarga dan kerabatnya menganggap tuduhan bupati itu benar adanya,” katanya.

Kata Achmad, dirinya dicopot karena melakukan pemotongan honor kepada tenaga ahli DPRD Tala tahun 2020. Megenai tuduhan ini sudah dibantah dengan keras dan tegas oleh Achmad Taufik. Bahwa dirinya tak pernah diberi honor dan memotong gaji tenaga ahli DPRD Tala yang berjumlah tiga orang yakni, Prof DR Hadin Muhjad SH MHum, DR Taufik Arbain dan Muhamad Saleh MSi

“Saya menyayangkan Bupati Tala telah menerima masukan yang salah dan tidak akurat dari  Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukum Disiplin Pemkab Tala,” katanya.

Dimana isi suratnya menyatakan, bahwa tenaga ahli DPRD Tala tahun 2018 tidak pernah memberi uang dan dinyatakan saya tak pernah meminta dan memotong honor tenaga ahli DPRD Tala tahun 2018.

“Tuduhan Bupati Tala saya nilai tak mendasar karena tanpa dibuktikan terlebih dahulu, langsung dibuatkan SK pembebasan tugas. Hal ini tentu nama baik saya tercemar karena seolah-olah saya melakukan perbuatan yang melanggar,” katanya.

 

 

Seperti diketahui, honor tenaga ahli per jam sebesar Rp750 ribu selama 16 jam selama 5 bulan masa tugas.

Hal senada dikatakan mantan Kadisdik Tala Abdillah MPd, bahwa dirinya juga dituduh menyalah gunakan wewenang, karena mengeluarkan nota dinas untuk para guru tahun 2019. Dimana pada bulan Oktober 2019, BKD Tala memindah guru tanpa sepengetahuan Kepala Diknas Tala—yang nota bene lebih mengetahui kondisi dan permasalahan guru yang sebenarnya.

“Hal ini saya nilai ada semacan dendam politik terhadap beberapa guru, misalnya ada guru dipindah ke daerah Batu Ampar SDN Gunung Melati I yang dipindah ke daerah Salaman. Ada juga guru dari Jorong ke Pleihari, dari Jorong ke Bati-bati, Pemindahan guru ini saya nilai sarat muatan politis—dendam politik terhadap para guru termasuk saya,” katanya.

Abdilah meminta keadilan dan kebanaran ditegakkan atas kasus yang dialaminya ini.

Seperti diketahui, dua orang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Abdillah MPd dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) H Achmad Taufik SPd MAP dibebaskantugaskan dan mendapat posisi baru.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Tala nomor 821.2/031-SI/BKPSDM/IV/2020 tertanggal 30 April 2020 yang ditandatangani Bupati Tala Drs H Sukamta MAP.

SK ini menindaklanjuti Keputusan Bupati Tala nomor 860/16-MDI/BKPSDM/2020 tentang pembebasan dari jabatan kasatpol PP dan Damkar Tala atas nama H Achmad Taufik SPd MAP.

Lalu, Keputusan Bupati Tala nomor 821.2/033-SI/BKPSDM/IV/2020 ditandatangani Bupati Sukamta tanggal 30 April 2020.

SK ini menindaklanjuti Keputusan Bupati Tala nomor 860/13-MDI/BKPSDM/2020 tentang pembebasan dari jabatan kadisdik Tala atas nama Abdillah MPd.

Sementara itu, Bupati Tala Drs H Sukamta membenarkan memang telah membebastugaskan kedua pejabat eselon II tersebut.

Ia mengatakan pembebastugasan kedua pejabat tersebut didasari pertimbangan yang kuat atas pelanggaran PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Orang nomor satu di Bumi Tuntung Pandang ini menegaskan pelanggaran disiplin yang dilakukan kedua pejabat teras tersebut cukup fatal. Namun tak mungkin dirinya membeberkan hal tersebut kepada publik.

Merujuk Keputusan Bupati Tala tertanggal 30 April 2020 tersebut, kini Abdillah ditempatkan sebagai Penyuluh Koperasi pada Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Perdagangan Tala.

Sedangkan Kepala Satpol PP dan Damkar H Achmad Taufik ditempatkan dalam jabatan Penyurvei Penanganan Dampak Transportasi Darat pada Seksi Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan Pengembangan Multimedia di Dinas Perhubungan Tala.

Dalam posisi terbarunya tersebut, sesuai SK tersebut, Abdillah dan Achmad Taufik disebutkan mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 190 ribu per bulan.

Pada awal Maret 2020 lalu, Bupati Tala membebastugaskan lima orang pejabat. Tiga orang di antaranya pejabat eselon II yakni Abdillah, H Achmad Taufik, dan Ir Wiyanto (kepala Dinas Pemberdayaan KB dan Perlindungan Perempuan dan Anak).

Namun kemudian pada awal April 2020 lalu, Bupati kembali mengangkat Abdillah dan Taufik pada jabatan semula. Sedangkan Wiyanto lebih dulu memasuki masa pensiun.

ang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.