Human Right Watch: Pidana Pencemaran Nama Baik Hambat Kebebasan Media

0
108 views

Jakarta – Kepolisian Kalimantan Selatan seyogyanya membatalkan tuduhan pencemaran nama baik terhadap seorang blogger terkait tiga artikel yang berisi wawancara dengan beberapa tokoh adat Dayak perihal sengketa lahan dengan sebuah perkebunan kelapa sawit, kata Human Rights Watch hari ini. Pihak berwenang harus segera membebaskan blogger, Diananta Putra Sumedi, yang telah ditahan sejak 4 Mei 2020.

 

Hukuman pidana untuk pencemaran nama baik adalah hukuman yang tak proporsional, potensial menghambat kebebasan pers, dan sering disalahgunakan oleh polisi Indonesia. Mereka yang dirugikan oleh sebuah penerbitan seharusnya mencari ganti rugi melalui mekanisme hukum perdata.

 

”Mengancam seorang penulis dengan pidana penjara karena pencemaran nama baik memiliki efek mengerikan pada kebebasan berbicara untuk semua jurnalis,” kata Andreas Harsono, peneliti senior Indonesia di Human Rights Watch. “Pencemaran nama baik dalam hukum perdata adalah tanggapan yang lebih proporsional untuk dugaan ujaran yang bersifat fitnah.”

 

Human Rights Watch pada tahun 2010 menerbitkan analisis tentang dampak negatif pasal-pasal pidana pencemaran nama baik di Indonesia, termasuk hukum terkait teknologi informasidan mendesak pencabutan hukum-hukum itu. Undang-undang tersebut mengandung bahasa yang sangat tidak jelas dan memungkinkan pembalasan terhadap jurnalis dan orang lain yang telah melakukan tuduhan korupsi, penipuan, atau pelanggaran terhadap kepentingan yang berkuasa atau pejabat pemerintah.

 

Pada November 2019, Sumedi menulis di blognya, Banjar Hits, tentang PT Jhonlin Agro Raya, sebuah perusahaan kelapa sawit dan anak perusahaan dari Jhonlin Group dengan kedudukan di Tanah Bumbu. Perusahaan tersebut bersengketa dengan warga tiga desa Dayak, termasuk Sukirman dari Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan. Sukirman dalam kutipan wawancara mengatakan rencana untuk mengajukan gugatan atas dugaan bahwa perusahaan telah secara ilegal mengambil alih tanah di desa-desa Dayak.

 

Jhonlin Group menepis tuduhan tersebut, dan, sesuai dengan prosedur hukum Indonesia, mengajukan pengaduan ke Dewan Pers pada 11 November. Pengaduan tersebut diajukan terhadap Diananta Sumedi, blognya Banjar Hits, dan Kumparan, sebuah “perusahaan kolaborasi media” di Jakarta yang mensponsori dan menyediakan platform.

 

Sukirman juga mengajukan bantahan atas kutipan yang dikaitkan padanya. Banjar Hits dan Kumparan telah menerbitkan surat sangkalan Sukirman. Jhonlin Grup juga mengajukan laporan ke polisi. Sumedi tidak merekam wawancara dengan Sukirman.

 

Pada 5 Februari, Dewan Pers mengeluarkan penilaian yang menyalahkan Kumparan dan Banjar Hits karena menerbitkan berita yang tidak uji informasi, tidak berimbang, memuat opini yang menghakimi dan mengandung prasangka atas dasar perbedaan suku.” Dewan Pers minta Kumparan memberikan hak jawab kepada Jhonlin Grup, dengan mengatakan bahwa prasangka atas keragaman rasial bisa menciptakan ketegangan antara orang Dayak dan Bugis –suku dari pendiri Jhonlin Group di Kalimantan Selatan. Menanggapi Dewan Pers, Kumparan pada 11 Februari mencabut artikel-artikel tersebut, minta maaf kepada Jhonlin Group , dan hentikan kerja sama dengan Banjar Hits.

 

Tiga bulan kemudian, pada 4 Mei, Polda Kalimantan Selatan menangkap dan menahan Sumedi, dengan tuduhan pencemaran nama baik secara daring, yang memungkinkan penahanan sebelum peradilan dan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

 

Seorang juru bicara kepolisian mengatakan bahwa penangkapan dan penahanan atas Sumedi diperlukan karena bisa jadi ia akan terus menulis cerita tentang kasus ini.

 

Sebuah nota kesepahaman pada 2017 antara Kepolisian Indonesia dan Dewan Pers memungkinkan seorang pemohon untuk minta polisi meneruskan kasus pencemaran nama baik secara pidana jika pemohon tak puas dengan hasil mediasi Dewan Pers. Sebagian besar kasus pencemaran nama baik terhadap jurnalis di Indonesia berakhir di Dewan Pers, dan tak menjadi dasar untuk kasus pidana.

 

Tidak jelas apakah Jhonlin Group tak puas dengan pernyataan Dewan Pers. Kumparan melaporkan bahwa Jhonlin Group tak menggunakan hak jawab mereka. Human Rights Watch menghubungi Jhonlin Grup dan pendirinya melalui email dan telepon, tapi tidak mendapat tanggapan.

 

Aliansi Jurnalis Independen mempertanyakan penahanan Sumedi dan minta Polda Kalimantan Selatan agar membatalkan kasus ini karena dia sudah mendapat sanksi.

 

Pada 2018, perusahaan Jhonlin Group yang lain mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap jurnalis lain, Muhammad Yusuf, yang ditangkap dan meninggal lima minggu kemudian dalam tahanan polisi Kalimantan Selatan.

 

Sengketa lahan yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit sering terjadi di Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria mendokumentasikan lebih dari 650 konflik terkait tanah dan memengaruhi lebih dari 650.000 keluarga pada 2017. Wartawan dan pembela hak adat yang menangani perselisihan tanah sering ditangkap berdasarkan berbagai hukum termasuk pidana pencemaran nama baik.

 

Pada Desember 2019, kantor imigrasi menahan seorang editor asal Amerika Serikat, Phil Jacobson dari situs berita lingkungan Mongabay, di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, setelah dia menghadiri dengar pendapat antara DPRD Kalimantan Tengah dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kantor imigrasi menuduhnya melanggar undang-undang imigrasi Indonesia, dengan memasuki negara ini tanpa visa wartawan. Dia dideportasi pada 31 Januari.

 

Pada 26 April, Hermanus, seorang petani Dayak, meninggal di sebuah rumah sakit di Sampit Kalimantan Tengah, ketika ia sedang hadapi sidang tuduhan pencurian terkait upayanya untuk mempertahankan tanah warga Dayak dari perkebunan kelapa sawit.

 

“Kepolisian Indonesia dan perusahaan-perusahaan yang dirugikan seharusnya berhenti menggunakan tuduhan pencemaran nama baik untuk mengintimidasi, menahan, atau menuntut para jurnalis dan orang lain yang menggunakan hak atas kebebasan berbicara,” kata Harsono. “Dengan masuknya kasus dugaan pencemaran nama baik terlebih dahulu ke hadapan Dewan Pers, Indonesia sebenarnya sudah menyediakan sarana untuk dengan cepat mengatasi dan memperbaiki ketidakakuratan di media.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.