DPRD Kota Blitar, Gelar Rapat Paripurna Tentang Penetapan Peraturan Kode Etik dan Tata Beracara

oleh -1 views

Blitar, Infobanua.co.id – Selasa, 09-06-2020, DPRD Kota Blitar menggelar Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan, yang dilaksanakan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus covid-19.

Tampak hadir dalam rapat paripurna kali ini, pimpinan dan semua anggota DPRD Kota Blitar. Rapat langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Blitar, dr.Syahrul Alim.

Dengan diawali pembacakan Penetapan Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kota Blitar, oleh ketua DPRD Kota Blitar.

Syahrul mengatakan bahwa, kode etik ini untuk mendisiplinkan anggota DPRD Kota Blitar dalam melakukan kegiatan.

Kegiatan yang dilakukan para anggota DPRD Kota Blitar harus mengikuti kode etik yang telah ditentukan bersama.

“Semisal, tata cara menyampaikan pendapat, menanggapi pendapat, melakukan sidak, kunjungan kerja, sudah ditentukan di kode etik. Semua anggota DPRD harus mengikuti kode etik itu,” kata dr.Syahrul, kepada awak media seusai memimpin rapat.

Menurut dr.Syahrul, sedangkan tata beracara Badan Kehormatan, berkaitan dengan penyampaian pengaduan baik dari masyarakat maupun pimpinan dan anggota DPRD tentang adanya penyimpangan maupun kesalahan yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD.

Jika pengaduan itu dari masyarakat, maka surat pengaduan tetap ditujukan kepada ketua DPRD. Selanjutnya pimpinan DPRD akan melakukan musyawarah terlebih dulu terkait pengaduan masyarakat itu.

Setelah itu, ketua DPRD akan meneruskan surat pengaduan itu ke Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti.

“Maksimal setelah satu minggu masuk ke pimpinan, surat pengaduan itu sudah harus diteruskan ke Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti,” jlentrehnya.

Selanjutnya dr.Syahrul mengatakan bahwa, dalam kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan juga diatur sanksi bagi anggota DPRD yang melakukan kesalahan. Sanksinya tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan anggota DPRD.

“Pemberian sanksi bisa langsung diserahkan ke masing-masing partai politik maupun ke ranah hukum. Ada pemilahan, tergantung tingkat kesalahan yang dilakukan,” terangnya.

Akhirnya dr.Syahrul berharap dengan sudah terbentuknya kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan semakin mendisiplinkan kerja para anggota DPRD Kota Blitar.

Sehingga para anggota DPRD Kota Blitar bisa bekerja sesuai dengan kode etik yang sudah ditetapkan.

“Pembuatan kode etik ini amanah Peraturan Pemerintah (PP). Tahun 2019 yang belum dibentuk karena ada perubahan PP. Akhirnya, tahun ini baru kami susun dan tetapkan soal kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan,” pungkasnya. (Eko.B)

Tinggalkan Balasan

No More Posts Available.

No more pages to load.